Gerindra Sleman Bangun Kantor Baru, Targetkan Rampung Februari 2027
DPC Gerindra Sleman membangun kantor permanen di Jalan Magelang. Ditargetkan rampung Februari 2027 dan menjadi rumah aspirasi masyarakat.
Ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, SLEMAN- Setelah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Sleman, jumlah kasus baru Covid-19 terus menurun. Saat ini dari 17 kapanewon (kecamatan) di Sleman, hanya Kapanewon Kalasan yang masih berstatus zona merah.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman Joko Hastaryo mengatakan sembilan kapanewon yang sebelumnya zona merah dinyatakan sebagai zona oranye atau risiko penularan sedang meliputi Godean, Moyudan, Minggir, Berbah, Sleman, Ngemplak, Tempel, Pakem, dan Cangkringan. "Ini berdasarkan peta epidemologi tanggal 20 Februari. Padahal sebelumnya, hampir semua kapanewon masuk zona merah," katanya, Selasa (23/2/2021).
Saat ini tujuh kapanewon lainnya masuk kategori zona kuning, meliputi Gamping, Seyegan, Mlati, Depok, Prambanan, Ngaglik, dan Turi. Joko menilai, PPKM di Sleman cukup berhasil menekan angka kasus Covid-19. Setelah enam pekan diberlakukan kebijakan pembatasan, Sleman kini dinyatakan sebagai zona kuning atau daerah risiko rendah penularan Covid-19.
Baca Juga: Wapres Dorong Masjid Istiqlal Jadi Pusat Peradaban Islam
Terhitung sejak Minggu (21/2/2021), Sleman masuk kategori zona kuning. "PPKM mamang cukup berpengaruh. Secara nominal kasus baru positif turun secara signifikan. Kalau dibuat rata-rata, selama Januari tercatat 3.338 kasus yang artinya dalam sehari ada 108 kasus, sedangkan Februari ini 67 kasus per hari," kata Joko.
Dia mengatakan, untuk tingkat penularan di Sleman saat ini berada pada angka 0,61 sementara angka kesembuhan 86, 61% masih lebih tinggi dibanding data nasional sebesar 84,86 persen. Kondisi ini juga berdampak pada tingkat kematian di Sleman yang tergolong tinggi yakni 2,63%.
Di Sleman, kata Joko, tidak terdapat RT zona merah maupun oranye. Dari 7.546 RT, 608 di antaranya masuk dalam zona kuning, dan 6.938 RT lainnya merupakan zona hijau. "Semoga dengan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kasus-kasus baru terus turun. Sebab penerapan protokol kesehatan 3 M tidak cukup sehingga perlu juga penerapan protokol 5 M dengan PPKM," katanya.
Plh Bupati Sleman Harda Kiswaya mengatakan sebelum PPKM, Sleman masih menyandang status zona merah. Jumlah kasus berangsur turun setelah diterapkan PPKM sejak 11 Januari lalu. Pemkab memutuskan untuk memperpanjang PPKM Mikro hingga 8 Maret 2021. Keputusan tersebut dibuat menyusul perpanjangan PPKM Mikro oleh Pemerintah Pusat dan Pemda DIY. Peraturan yang diterapkan tidak jauh berbeda dengan aturan sebelumnya. "Untuk perkantoran diterapkan WFH 50%, dan belajar-mengajar tetap digelar secara daring," katanya.
Baca Juga: Berharap Didata, Pedagang Dukung Vaksinasi Covid-19
Pusat perbelanjaan diperbolehkan beroperasi sampai pukul 21.00 WIB dengan menerapkan protokol kesehatan. Untuk restoran diperbolehkan makan di tempat maksimal 50% dari kapasitas.
"Kami tetap berupaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 tetapi juga tetap mendorong agar roda perekonomian masyarakat tetap bergerak. Jadi pesan kami mohon patuhi PPKM Mikro ini agar tidak terjadi lonjakan kasus baru lagi," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPC Gerindra Sleman membangun kantor permanen di Jalan Magelang. Ditargetkan rampung Februari 2027 dan menjadi rumah aspirasi masyarakat.
Pemkot Jogja menggelar pasar murah di 23 titik pada Oktober-November 2026. Sebanyak 65 ton komoditas bersubsidi disiapkan.
Polda DIY menerima 99 laporan penipuan digital hingga Oktober 2026. Modus investasi bodong dan kerja paruh waktu paling banyak dilaporkan.
Ahmad Luthfi menyerahkan beasiswa kepada 424 mahasantri dan 58 santri penggerak di Jateng. Bantuan Rp1 juta per semester selama enam semester.
Website Kapanewon Pengasih dan Temon di Kulonprogo disasar peretas yang mengaku petugas Diskominfo. Simak modus dan cara mencegahnya.
Pagu dana desa Gunungkidul turun dari Rp168,8 miliar menjadi Rp51,9 miliar pada 2026. Kalurahan diminta mengoptimalkan realisasi anggaran.