Sejumlah Cendekiawan Bakal Gelar Simposium Nasional Menyongsong Seabad Proklamasi Kemerdekaan

Ilustrasi. - Freepik
02 Maret 2021 21:57 WIB Bhekti Suryani Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA-- Forum 2045 menyelenggarakan peluncuran Simposium Nasional yang akan di gelar pada 7-10 April 2021 mendatang. Acara simposium ini akan dilaksanakan secara daring yang dapat diikuti oleh masyarakat umum.

"Simposium Nasional “Memajukan Kesejahteraan Umum,” merupakan inisiatif bersama, dalam wujud suatu ruang akademik untuk membahas tantangan bangsa ke depan, terutama dalam menyongsong satu abad proklamasi kemerdekaan," kata Panitia Simposium Nasional, Untoro Hariadi melalui rilis, Selasa (2/3/2021).

Pemilihan tema “Memajukan Kesejahteraan Umum” diyakini dapat menjadi visi utama yang ingin dicapai pada tahun 2045 sekaligus untuk mewujudkan cita-cita kebangsaan yang tertera pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Tema “memajukan kesejahteraan umum” diambil, bukan hanya karena term tersebut termuat di dalam teks Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945, namun diyakini bahwa itulah “yang ideal” yang hendak dicapai bangsa.

"Kesejahteraan umum, tentu tidak perlu dipersempit hanya dalam pengertian ekonomi, melainkan harus dibebaskan agar dapat kembali kepada pengertiannya yang lebih luas dan dalam, yakni keadaan bangsa yang sepenuhnya terbebas dari segala ciri kolonial yang merendahkan martabat manusia dan bangsa," kata dia.

Jika bangsa diandaikan sebuah kapal besar yang hendak berlayar, maka tentu dibutuhkan kejelasan lokasi yang hendak dituju, rute dan keseluruhan informasi tentang keadaan selama perjalanan, termasuk cuaca.

Dengan demikian, pengetahuan (tentang segala sesuatu), merupakan hal yang mutlak ada, dan bahkan harus terus dikembangkan, mengingat keadaan yang terus bergerak dinamis.

Suatu peta jalan yang sedari awalnya disusun, tentu akan memudahkan bangsa untuk menjawab pertanyaan yang dia sendiri ajukan, yakni setelah 75 tahun pernyataan kemerdekaan diumumkan oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa, sampai di mana kapal besar telah berlayar? Apabila jarak yang digunakan sebagai ukuran, maka pertanyaan dapat diperjelas.
"Dalam mencapai tujuan, berapa jarak yang telah dilalui, dan berapa jarak yang masih harus ditempuh untuk sampai kepada pulau impian? Apakah kapal besar telah berlayar dalam arah yang benar? Bagaimana menjawab pertanyaan sederhana ini, apabila tidak tersedia peta jalan baku, sedemikian rupa sehingga setiap elemen bangsa, punya akses yang sama untuk memeriksa “posisi” bangsa dalam peta tersebut," ujarnya lagi.

Adapun tujuan umum Simposium Nasional Memajukan Kesejahteraan Umum yakni pertama, melalui ruang akademik berbentuk Simposium Nasional, masalah-masalah mendasar bangsa dikaji dengan pendekatan ilmiah, sehingga masalah yang ada menjadi lebih terbuka dan dimungkinkan untuk ditemukan jalan keluarnya, diharapkan dapat ikut memberikan sumbangan pengetahuan dalam memajukan kesejahteraan umum.

Kedua, melalui ruang akademik berbentuk Simposium Nasional, yang memungkinkan terbangunnya jaringan pengetahuan di kalangan kaum intelegensia, diharapkan mampu memfasilitasi kaum intelegensia dalam memenuhi tanggungj awab intelegensia dan moral.

Ketiga, melalui ruang akademik berbentuk Simposium Nasional diharapkan dapat melebarkan akses publik terhadap pengetahuan kritis, yang memungkinkan publik luas ambil bagian secara akademik menyumbangkan pikiran-pikiran baru, yang diharapkan dapat memperluas partisipasi publik dalam memajukan kesejahteraan umum Persiapan simposium nasional ini diawali dengan penyusunan kerangka acuan simposium nasional.

Untuk memetakan pemetaan persoalan-persoalan pokok bangsa dan melengkapi kerangka acuan yang disusun, maka panitia juga mengakan serial diskusi daring dengan melibatkan tokoh nasional, akademisi, aktivis dan penggerak di berbagai bidang.
Simposium Nasional akan dilaksanakan dengan susunan acara.

Antara lain panel pleno pembukaan, untuk mengulas paradigma pembangunan, lokomotif pembangunan, tata politik, tata ekonomi dan tata sosial-budaya, di dalam kerangka menyusun jalan bagi memajukan kesejahteraan umum. Berikutnya panel ahli paralel yang akan terdiri dari 18 panel yakni Paradigma Memajukan Kesejahteraan Umum, Strategi Pembangunan Nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Lokomotif Pembangunan, Industrialisasi dan Perdagangan, Tata Ruang, Maritim dan Pembangunan Kota, Pembangunan yang Menyelamatkan, Kemandirian Energi, Demokrasi, Partisipasi Publik, Kepemimpinan, Perempuan dan Akses Keadilan, Desentralisasi dan Desa, Hukum dan Pemberantasan Korupsi, Geopolitik, Pertahanan dan Politik Luar Negeri, Media dan Kepentingan Publik, Pandemi dan Kesehatan Publik, Ekonomi Politik APBN dan Pengelolaannya, Pendudukan dan Tenaga Kerja, Manusia Indonesia, Pendidikan dan Kebudayaan, dan Sains dan Transformasi Digital.

Terakhir panel penutup, diharapkan agar diperoleh garis- garis besar hubungan antar bidang-bidang yang dikaji, yang merupakan tampilan suatu roadmap umum yang menyampaikan pesan apa yang mungkin dilakukan oleh bangsa dalam melebarkan jalan bagi memajukan kesejahteraan umum. Tentu panel ketiga ini, merupakan suatu inovasi, agar hal yang berkedudukan akademis, tidaklah berhenti menjadi sekedar hasil intelegensia, namun juga dapat memenuhi tanggung jawab moralnya.

Dalam acara launching Simposium Nasional yang digelar secara daring ini, panitia mengundang sejumlah tokoh dan akademisi dari seluruh Indonesia. Tokoh-tokoh tersebut meliputi: Jaya Suprana (Budayawan), Sudirman Said (Ketua Institut Harkat Negeri), Prof. Samsul Rizal (Rektor Unsyiah), Dr. Ignas Kleden (Cendekiawan), Prof. Ni’matul Huda (profesor Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia-UII), Cungki Kusdarjito, Ph.D. (Rektor Universitas Janabadra 2013-2018), Nursyahbani K (aktivis emansipasi wanita) , Prof. Armaidy Armawi (Guru Besar Universitas Gadjah Mada)., Prof Purwo Santoso (Guru Besar Universitas Gadjah Mada), Prof. Gusti M. Hatta (Menteri Riset dan Teknologi di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II), Prof. M. Baiquni (Guru Besar Universitas Gadjah Mada), Prof Nurhayati Rahman (Penulis La Galigo, Guru Besar Universitas Hasanudin), Prof. Joni Hermana (Rektor ITS periode 2015 – 2019), dan Prof. M. Johannes S. (Rektor Universitas Pattimura).