Khawatir Pekerjaan Bakal Dibatalkan Lagi, PRKP Mengadu ke DPRD Kulonprogo

Paguyuban Rekanan Kulonprogo (PRKP) mendatangi gedung DPRD Kabupaten Kulonprogo pada Senin (8/3/2021). - Harian Jogja/Hafit Yudi Suprobo
08 Maret 2021 23:17 WIB Hafit Yudi Suprobo Kulonprogo Share :

Harianjogja.com, KULONPROGO - Paguyuban Rekanan Kulonprogo (PRKP) mendatangi gedung DPRD Kabupaten Kulonprogo pada Senin (8/3/2021)UNTUK mengadu ke anggota dewan soal rencana refocusing anggaran pada kegiatan fisik yang nantinya bakal dilakukan di daerah setempat.

Koordinator PRKP Pitoyo Hadi Santoso mengatakan anggota PRKP diakuinya sudah memenangkan sejumlah lelang pekerjaan di Kulonprogo. Akan tetapi, PRKP khawatir jika nantinya pekerjaan yang sudah di depan mata ternyata dibatalkan karena ada refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

"Kami berkaca pada 2020 silam, tidak sedikit pekerjaan yang dibatalkan karena refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Teman-teman ini galau dan cemas. Soalnya mereka sudah memenangkan tender. Jangan-jangan kaya tahun lalu pekerjaan dibatalkan," ujar Pitoyo Hadi Santoso saat dikonfirmasi pada Senin (8/3/2021).

Baca juga: Luhut Minta Proyek Infrastruktur di DIY Dipercepat & Tanjung Adikarto Dibenahi

Berdasarkan catatan dari PRKP, sejumlah rekanan yang ada di Kulonprogo masih kategori rekanan kecil. Terlebih, sekitar 60 persen pekerjaan sudah mampu diraih oleh anggota PRKP dari pelelangan tender pekerjaan yang ada.

"Akan tetapi, nilai yang didapatkan masih jauh dengan nilai yang didapatkan oleh rekanan yang berasal dari luar Kulonprogo. Gejolak di antara kami pekerjaan yang kecil-kecil bisa dipotong atau dibatalkan. Sedangkan pekerjaan besar justru tidak kena refocusing," sambung Pitoyo Hadi Santoso.

Anggota PRKP lainnya yakni Purwantini mengatakan sudah memiliki data terkait refocusing anggaran yang akan dilakukan pada 2021. Sebagian besar hanya untuk pekejaan yang kecil. Sedangkan untuk pekerjaan besar justru tidak tersentuh.

“Kalau bisa refocusing itu dikurangi nilai dan volumenya, jangan pekerjaan dihilangkan. Kami sudah lama menganggur, pekerja kita juga dari lokal. Kalau ini akan dibatalkan kasihan masyarakat yang menggantungkan pekerjaan dari proyek," jelas Purwantini.

Lebih lanjut, sudah ada sekitar 17 paket pekerjaan yang dimenangkan rekanan lokal dengan nilai sekitar Rp15 miliar. PRKP, lanjut Purwantini, dalam melaksanakan pekerjaan menggunakan tenaga kerja lokal.

"Ketika pekerjaan akan ditunda atau dibatalkan dampaknya juga akan dirasakan masyarakat. Saat ini, ada pekerjaan yang harus ditunda. Mereka sudah memenangkan lelang pekerjaan dan tanda tangan kontrak kerja. Namun, dalam pelaksanaanya mereka harus ditunda dua kali," terangnya.

Baca juga: Presiden Jokowi Akan Saksikan Vaksinasi 500 Seniman di Padepokan Seni Bagong Kussudiardja

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kulonprogo Akhid Nuryati mengatakan dewan telah berkoordinasi dengan Bappeda, DPUPKP dan BKAD Kabupaten Kulonprogo terkait refocusing anggaran di 2021.

"Permasalahan refocusing ini memang menjadi bagian dari pembahasan di DPRD. Masukan ini sangat penting dan akan tindaklanjuti berkoordinasi dengan eksekutif. Bahkan, masalah ini juga sempat dilontarkan dalam koordinasi pencegahan korupsi kepada KPK saat melakukan kunjungan di DIY," ujar Akhid.

Jangan Sampai Berdampak

Ketua Komisi III DPRD Kulonprogo, Nur Eni Rahayu mengatakan saat ini pertumbuhan ekonomi sudah negatif 4,06 persen karena minimnya sektor konstruksi. Oleh karena itu, refocusing diharapkan tidak menggangu pertumbuhan ekonomi terganggu.

“Jangan sampai berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat terkait dengan refocusing. Kami sudah berkoordinasi dengan DPUPKP Kulonprogo," kata Nur Eni Rahayu.