Petani Garam Tolak Kebijakan Impor
Sejumlah warga memperbaiki terpal pelindung petak-petak untuk budidaya garam di Pantai Dadapayam, Kalurahan Kanigoro, Saptosari, Senin (15/3/2021). - Ist/ Dok Kelompok Petani Garam di Pantai Dadapayam Harianjogja.com, TANJUNGSARI – Petani garam Gunungkidul menolak wacana impor garam yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Untuk memenuhi kebutuhan garam bisa dilakukan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki.
Ketua Kelompok Budidaya Garam di Pantai Sepanjang, Winarto mengatakan, potensi pengembangan garam di Indonesia sangat luas karena garis pantai yang dimiliki sangat panjang. Oleh karenanya, ia mengaku menyayangkan adanya rencana impor garam oleh Pemerintah Pusat. “Mosok
dengan potensi yang dimiliki garam harus impor. Harusnya, dengan potensi laut yang dimiliki bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri,” katanya, Selasa (16/3/2021).
Menurut dia, optimalisasi dalam produksi bisa dilakukan dengan memberikan pendampingan secara berkelanjutan. Winarto mengakui, pendampingan dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya dalam pengelolaan. “Harapannya juga didukung peralatan sehingga hasilnya dapat dimaksimalkan,” katanya.
Disinggung mengenai budidaya, ia mengakui produksi garam di Pantai Sepanjang sempat berhenti produksi. Meski demikian, upaya menghidupkan kembali mulai dilakukan sehingga dapat kembali memproduksi garam. “Untuk hasilnya produksi bagus karena satu lokasi bisa menghasilakn 100 kilogram dalam sekali panen,” katanya.
Selain di Pantai Sepanjang, budidaya garam juga dilakukan di Pantai Dadapayam di Kapanewon Saptosari. Ketua Kelompok Budidaya Garam Dadap Makmur, Triyono mengatakan, pihaknya baru akan mulai menghidupkan produksi setelah satu tahun berhent operasi. Langkah pertama melakukan perbaikan lokasi budidaya serta memasang mesin pompa baru.
“Kebetulan ada bantuan. Kerusakan pompa menjadi salah satu penyebab proses budidaya berhenti produksi,” katanya.
Dia pun berharap pemerintah bisa lebih perhatian, salah satunya membantu dalam proses pemasaran. Sebelum berhenti beroperasi, ia mengakui petani agak kesulitan memasarkan, sedangkan dari sisi harga juga dinilai belum bersahabat.
“Sebulan bisa menghasilkan delapan kuintal garam. Sedangkan untuk harga dijual Rp3.000 per kilonya. Kami berharap ada perhatian sehingga proses budidaya bisa membantu meningkatkan kesejahteraan para anggota pembudidaya,” katanya.
