Satgas Level RT Diminta Memantau Pemudik yang Masuk

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto (kiri) dan Kepala Satpol PP DIY Noviar saat memberikan keterangan terkait antisipasi larangan mudik dan penerapan PPKM Mikro selama ramadan. - Ist/dprd diy.
11 April 2021 07:27 WIB Sunartono Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Pemda DIY meminta kepada Satgas level mikro seperti RT hingga RW untuk membantu melakukan pemantauan pemudik yang datang selama waktu pelarangan mudik.

Kepala Satpol PP DIY Noviar Rachmat menyatakan dalam Instruksi dari pemerintah pusat disebutkan DIY tidak termasuk daerah yang harus melakukan penyekatan. Tetapi petugas akan menanyakan rapid antigen bagi pemudik yang masuk ke DIY melalui operasi sejak 6 sampai 17 Mei 2021. Sejalan dengan itu Pemda DIY akan memaksimalkan jajaran di tingkat RT/RW untuk menanyakan rapid antigen bagi pemudik yang masuk ke Jogja.

BACA JUGA : Pemkab Bantul Minta ASN Taati Larangan Mudik

“Kami minta level bawah seperti RT menanyakan hal itu, kalau pemudik ini tidak memiliki hasil antigen kami minta untuk tes antigen, kalau tidak mau tes antigen ya diminta untuk kembali ke daerah asal. Bagi yang sudah terlanjur mudik harus isolasi selama lima hari,” katanya di DPRD DIY, Jumat (9/4/2021).

Selain RT, lanjut, level mikro seperti tempat wisata, setiap pengelola juga diminta untuk menanyakan rapid antigen kepada wisatawan yang datang dari luar DIY, baik yang sifatnya mudik maupun sekadar berwisata. Satpol PP DIY sudah mengeluarkan instruksi untuk Satlinmas di seluruh tempat wisata untuk melakukan pengecekan rapid antigen.

“Selain itu kami juga berharap agar pengelola hotel juga menanyakan rapid antigen kepada tamu yang datang. Karena kemarin Ketika kami cek di hotel dari 40 pengunjung yang membawa rapid hanya dua orang,” ucapnya.

BACA JUGA : Sultan HB X Pertanyakan Konsistensi Aturan Larangan Mudik

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menilai satgas Covid-19 di level mikro perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah baik dari sisi sarana prasarana maupun anggaran. Menurutnya anggaran bisa diambilkan lewat Biaya Tak Terduga baik di kabupaten dan kota maupun Pemerintah DIY.

“Kami berharap pelaksanaan PPKM Mikro ini dilaksanakan secara sungguh-sungguh dengan memberikan dukungan sarana dan anggaran untuk saudara kita yang bertugas di level mikro,” ungkapnya.

Eko mengatakan sejumlah kunci untuk mensukseskan PPKM Mikro di saat ramadan dan lebaran antara lain disiplin masyarakat, komitmen pemda membantu prasarana hingga ketersediaan pangan. Ia menilai jelang ramadan pemerintah daerah menjamin ketersedian kebutuhan pangan dan stabilitas sampai usai lebaran.

“Sehingga besok kalau ada warung yang menyediakan menu buka puasa ya boleh-boleh saja, dengan catatan tidak makan di tempat, dipesan lewat online dan tetap jaga jarak patuh protokol. Agar perekonomian bisa tetap berjalan, kalau tidak menjalankan prokes dengan baik kasus bisa meningkatkan, kuncinya di kesadaran masyarakat,” katanya.