Kalurahan Didorong Lebih Kreatif dan Inovatif Gunakan Dana Desa

Diskusi virtual bertema "Mengelola Dana Desa untuk Ketahanan Ekonomi" yang digelar Harian Jogja, Kamis (22/4 - 2021).
23 April 2021 07:57 WIB Abdul Hamied Razak Sleman Share :

Harianjogja.com, SLEMAN- Penyerapan dan penggunaan Dana Desa dinilai belum menjawab persoalan dasar masyarakat. DPRD Sleman mendorong agar kalurahan lebih kreatif dan inovatif memaksimalkan penggunaan dana desa agar mampu menyejahterakan masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Sleman Arif Kurniawan mengatakan besaran dana desa bagi 86 kalurahan di Sleman dari pemerintah pusat sebesar Rp110,5 Miliar. Rata-rata penerimaan dana desa antara Rp900 juta hingga Rp2 miliar. Sementara alokasi dana desa (ADD) untuk 86 desa dari APBD Sleman sebesar Rp105 miliar. Dengan rata-rata penerimaan Rp700 juta hingga Rp1,9 miliar.

BACA JUGA :BLT Dana Desa Rp300.000 di Sleman Mulai Disalurkan

Dia mengatakan, untuk penggunaan anggaran sana desa selama ini kalurahan terkesan masih belum berani beranjak dari zona nyaman. Peruntukan dana desa, kata Arif sebenarnya untuk mensejahterakan masyarakat desa dan mengembangkan potensi di desa.

"Program dana desa yang sudah diformat oleh pemerintah desa menurut pengamatan kami masih terkesan hanya untuk menghabiskan anggaran agar tahun depan dapat dana desa lagi," katanya dalam diskusi virtual bertema "Mengelola Dana Desa untuk Ketahanan Ekonomi" yang digelar Harian Jogja, Kamis (22/4/2021).

Ia pun mendorong agar Pemkab Sleman membuat pedoman kepada kalurahan agar keberadaan dana desa dapat bermanfaat lebih bagi masyarakat. Dewan mendorong agar kalurahan bisa menggunakan dana desa benar-benar untuk menyejahterakan warganya.

"Kami mendorong agar desa bisa mandiri, bisa sejahtera. Sebab peruntukan dana desa sangat rigid yakni untuk pengentasan masalah kemiskinan atau persoalam dasar lainnya," ujar politisi PAN tersebut.

BACA JUGA : Kabar Baik untuk Warga Gunungkidul, BLT Dana Desa Tahun

Dia meminta agar program-program kalurahan yang didanai oleh dana desa hendaknya fokus untuk menyelesaikan persoalan dasar. Mulai dari kemiskinan, ekonomi, kssehatan dan lainnya.

"Jadi pengelolaan dana desa masih perlu dioptimalkan lagi agar bisa menjadi daya ungkit bagi masyatakat untuk mengubah kondisi perekonomian dan kesejahteraan mereka," katanya.

Diskusi yang diipandu oleh Redaktur Harian Jogja Sugeng Pranyoto tersebut juga membahas soal strategi kalurahan untuk mengoptimalkan anggaran dana desa. Arif mengatakan, agar dana desa bisa menyejahterakan dan berdampak positif bagi masyarakat, maka keberadaan BUMDes. Sayangnya, kata Arif, belum semua kalurahan di Sleman memiliki BUMDes.

"Salah satu kendala yang dihadapi ketersediaan SDM. Terkait masalah SDM di desa memang masih perlu terus didorong dan ditingkatkan kapasitasnya sehingga punya format yang betul agar dana desa bisa jadi daya ungkit atau pemantik," katanya.

Selain masalah SDM, lanjut Arif, faktor lain kenapa dana desa belum optimal untuk menyejahterakan masyarakat terkait masalah mentalitas. Menurutnya, tidak sedikit perangkat desa yang hanya nerimo atau mengaku cukup dan tidak mau keluar dari zona nyaman.

"Nah bagaimana perangkat desa ini perlu didorong, punya semangat untuk mau keluar dari zona nyaman. Jangan merasa sudah cukup padahal masih belum optimal memanfaarkan sumberdaya yang ada di desa," katanya.

Arif berharap perangkat desa mau melompat jauh untuk memanfaatkan dana desa untuk menyelesaikan masalah dasar. Mulai persoalan kemiskinan, penguatan ekonomi dan sebagainya. "Sebenarnya ada beberapa desa di Sleman yang bisa dibuat contoh bagaimana mereka mampu memanfaatkan dana desa secara optimal. Desa membentuk BUMDes untuk menggerakkan perekonomian desa,"katanya.

Dengan demikian, katanya, keberadaan BUMDes yang kreatif dan inovatif serta mampu membaca peluang usaha inilah yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat desa. Meski di Sleman banyak BUMDes yang mendirikan destinasi wisata, Arif tetap meminta agar tidak semua BUMDes fokus ke wisata.

BACA JUGA : Total Rp48,8 M Akan Dibagikan untuk BLT Dana Desa

"Bisa juga membuka peluang usaha lain. Seperti di Sleman barat kan banyak perumahan yang dibangun. BUMDes yang dibentuk bisa menjadi penyuplai materialnya,"katanya.

Untuk memacu kalurahan memiliki BUMDes yang baik, Arif juga mengusulkan agar ada reward dari pemerintah bagi kalurahan yang mampu menangani masalah kemiskinan dan menyejahterakan masyarakatnya. "Ini penting agar kalurahan mampu mengelola dana desanya secara optimal. Yang kinerjanya bagus dan sesuai tujuan akan dapat reward," katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMK) Sleman Budiharjo mengatakan berdasarkan Permenkue No.222/PMK.07/2020 dan SE Mendes PDTT No.17/2020, penggunaan DD tahun ini mengacu pada aturan Permendes PDTT No.13/2020 terkait BLT DD. Anggaran BLT DD harus ditetapkan dalam APBKelurahan. "Besaran BLT DD ditetapkan Rp300.000 kali 12 bulan dikalikan jumlah penerima BLT DD 2020 lalu atau yang sudah tervalidasi," katanya.