Disorot BPK, Pemanfaatan Hotel Mutiara Masih Menunggu Kajian

Ilustrasi BPK - Bisnis.com
27 April 2021 15:37 WIB Ujang Hasanudin Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA--Pemda DIY sampai saat ini belum memanfaatkan hotel Mutiara satu dan dua yang dibeli dengan dana keistimewaan (Danais) sebesar Rp170 miliar pada 2020 lalu. Alasannya karena masih menunggu kajian dan renovasi.

“Hotel mutiara memang untuk pemanfaatannya nunggu ada kajian dan renovasi,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji, di Kompleks Kepatihan, Selasa (27/4/2021).

Baskara Aji mengatakan rencananya hotel Mutiara bagian utara akan dimanfaatkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk display hasil usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sementara sisi selatan akan dimanfaatkan oleh Dinas Pariwisata DIY.

BACA JUGA : Pembelian Hotel Mutiara Rp170 Miliar oleh Pemda DIY Jadi

Saat ini, kata dia, kedua organisasi tersebut masih membuat Detail Engineering Design (DED). Baskara Aji berharap renovasi konstruksi fisiknya akan selesai pada 2022, sehingga tahun selanjutnya sudah bisa dimanfaatkan. Menurut dia renovasi tidak dilakukan keselusuran, namun hanya beberapa. “Renovasi saja [tidak diubah total] terutama interior-interior kamar itu digunakan lapak-lapak,” ujar Baskara Aji.

Disinggung soal pembelian hotel tersebut dengan danais? Mantan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) ini mengatakan karena memang pengadaan hotel Mutara itu terkait fungsi-fungsi keistimewaan terutama kaitannya dengan fungsi sumbu filosifi. Diketahui hotel Mutiara ada di kawasan Malioboro dan Malioboro menjadi salah satu sumbu filosofis DIY.

Menurut Baskara Aji rencana pembelian hotel Mutiara sudah jauh hari direncanakan. Pemda DIY tengah mencari solusi mengembalikan Malioboro seperti semula dan akan mengusulkannya kepada Unesco karena kawasan tersebut juga menjadi sumbu filosofis dan diharapkan menjadi warisan dunia.

BACA JUGA : Pembelian Hotel Mutiara Rp170 M Jadi temuan BPK, Begini

Salah satunya perlu menata usaha kecil menengah (UKM). Penataan tersebut sudah dilakukan dengan cara membeli eks Bioskop Indra. Namun esk Bioskop Indra tidak bisa menampung banyak UKM sehingga ada penawaran dari hotel Mutiara, “Lokasinya sesuai dengan kebutuhan,” kata dia.

Lebih lanjut Baskara Aji mengatakan rencana renovasi konstruksi fisiknya juga akan menggunakan danais. Namun besaran dananya berapa masih dalam penghitungan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Pariwisata.

Sebelumnya pemanfaatan hotel Mutiara menjadi sorotan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. BPK merekomendasikan Pemda DIY agar menyusun pemanfaatan hotel Mutara satu dan dua serta menyusun rencana kegiatan yang bersumber dari danais.

BACA JUGA : Hotel Mutiara Mulai Digunakan untuk UMKM pada 2023

“Tanpa mengurangi keberhasilan [Pemda DIY memperoleh WTP], BPK mendapatkan beberapa permasalahan. Permasalahan tidak berdampak pada opini pada kewajaran. Tapi penting ditindaklanjuti. Antara lain penganggaran dan pengadaan lahan hotel Mutiara 1-2 dua belum memadai,” kata Wakil Ketua BPK RI, Agus Joko Pramono, beberapa waktu lalu.