Pameran Poster di Warung Teh Sleman Sebagai Protes Pelantikan KPK Menjadi ASN

Ketua PUKAT UGM, Totok Dwi Diantoro (tengah) memberi paparan dalam diskusi Menolak Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi, di warung teh Umran atau Wikiti, Ngaglik, Sleman, Selasa (1/6/2021). - Ist
01 Juni 2021 22:37 WIB Lugas Subarkah Sleman Share :

Harianjogja.com, JOGJA- Memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh pada Selasa (1/6/2021), jaringan masyarakat sipil Jogja menggelar kegiatan bertajuk Menolak Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan serangkaian diskusi, pentas musik, dan pameran seni.

Kegiatan ini menjadi bentuk protes terhadap pelantikan pegawai komisi antirasuah sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Selasa (1/6/2021), bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila. Serangkaian acara berlangsung di warung teh Umran atau Wikiti, Ngaglik, Sleman, Selasa-Jumat (1-18/6/2021).

Rangkaian kegiatan merupakan hasil kolaborasi dari Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum UGM, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Connecting Design Studio, Koperasi Edukarya Negeri Lestari dan Potluck Studio.

Baca juga: Ada Parkir Nuthuk Rp20.000 di Kota Jogja, Begini Respons Forum Jukir

Ketua Pukat Fakultas Hukum UGM, Totok Dwi Diantoro, mengajak publik menjaga sikap antikorupsi dan melawan pelemahan komisi antirasuah. “Partisipasi publik penting untuk mendorong pemegang kekuasaan memperbaiki jalan pemberantasan korupsi,” ujarnya, Selasa (1/5/2021).

Diskusi untuk membuka pameran menghadirkan Direktur Direktorat Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi KPK, Sujanarko; Ketua Pukat UGM, Totok Dwi Diantoro; Aktivis Perempuan Indonesia Antikorupsi, Wasingatu Zakiah; dan Direktur Biennale Yogyakarta, Alia Swastika.

Untuk mendukung kampanye menolak pelemahan KPK, kolaborasi antar jaringan masyarakat sipil ini juga menyuguhkan pameran 55 poster seni hasil kurasi seniman Anang Saptoto. Seni dinilai dapat menjadi medium untuk melawan pelemahan KPK.

Pameran seni yang berlangsung hingga 15 Juni ini akan ditutup dengan diskusi yang menghadirkan narasumber yakni mantan pimpinan KPK, Saut Situmorang; Dekan Fakultas Hukum UGM, Sigit Riyanto; Dosen Sanata Dharma, St. Sunardi; dan Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Allisa Wahid.

Baca juga: Perempuan Diharapkan Berperan Memasyarakatkan Pancasila

Ketua AJI Yogyakarta, Shinta Maharani, mengatakan narasumber diskusi selama ini dikenal sebagai orang-orang yang aktif menyuarakan perlawanan terhadap pelemahan KPK dalam berbagai forum maupun media massa. “Pelemahan KPK tergambar melalui tes wawasan kebangsaan terhadap 75 pegawai KPK. Tes yang bernada seksis, diskriminatif, dan dengan pelabelan radikalisme ini menyingkirkan pegawai berintegritas,” katanya.

KPK juga minim prestasi dalam menangani kasus korupsi. Situasi itu menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga yang selama ini dikenal berintegritas. Upaya menggerus gerakan pemberantasan korupsi berhasil. Transparency International Indonesia merilis Indeks persepsi korupsi IPK Indonesia pada 2020. Skornya turun dari 40 pada 2019 menjadi 37 pada 2020.

Penanganan perkara korupsi KPK setahun terakhir cenderung tak memuaskan. Jumlah operasi tangkap tangan KPK pada masa pimpinan menurun drastis. Dari sisi kualitas, KPK luput menuntaskan kasus korupsi skala besar, misalnya dalam korupsi yang melibatkan suap komisioner KPU, benih lobster, dan bantuan sosial Covid-19. KPK bahkan menghentikan kasus korupsi BLBI yang merugikan keuangan negara dalam jumlah besar.