Sawit Hadapi Tantangan Produktivitas dan Kebijakan
“Industri sawit membutuhkan kebijakan yang memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perusahaan, negara, petani, dan masyarakat,"
Ilustrasi./Freepik
Harianjogja.com, JOGJA—Wakil Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY, Dwi Wahyu Broto, meminta Pemda DIY atau Pemerintah Kota Jogja membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengelola parkir di lokasi wisata. Sebab persoalan parkir di Jogja belum dapat diselesaikan dengan
Pernyataan Dwi Wahyu ini merespons beberapa juru parkir yang nuthuk atau menaikkan retribusi parkir yang tidak wajar seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di Jalan Ahmad Dahlan. Dalam kasus tersebut seorang wsiatawan mengeluh karena ditarik tarif parkir Rp20.000 untuk sepeda motot. Persoalan tersebut akhirnya viral di media sosial.
BACA JUGA: Sultan Usulkan Tarif Parkir Premium di Kawasan Malioboro
“Menurut saya bentuk saja BUMD. BUMD menggaji pegawai parkir jadi dia tidak diburu sebuah pendapatan, tidak menaikkaan parkir seenaknya sehingga itu lebih terkontrol,” kata Dwi, Kamis (3/6/2021).
BUMD selanjutnya bekerja sama dengan pemerintah untuk menentukan lokasi yang pas untuk tempat parkir dan sesuai dengan tata ruang. Menurut dia, banyak lokasi parkir di Jogja, khususnya di kawasan wisata yang tidak terkelola dengan baik sehingga masing-masing pengelola menarget pendapatan parkir yang akhirnya dapat merugikan wisatawan.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga meminta kepada pelaku pariwisata baik pengelola parkir, penjual makanan hingga oleh-oleh, tidak aji mumpung saat melayani wisatawan karena bisa memperburuk citra Jogja sebagai kota wisata.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
“Industri sawit membutuhkan kebijakan yang memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perusahaan, negara, petani, dan masyarakat,"
Febrie Adriansyah dan dua terdakwa lain menjalani sidang putusan sela dalam perkara dugaan pemerasan dan pencucian uang.
Sebanyak 1,2 juta warga Indonesia turun dari kelas menengah pada 2025. Simak penyebab, data terbaru, dan tanda tekanan finansial.
Mahasiswa asing UGM melihat koleksi naskah kuno DPAD DIY, termasuk manuskrip 1816 beraksara Jawa dan berbahasa Belanda.
Guru Besar UMY Suswanta menjelaskan peran rekam jejak, integritas, dan kepercayaan masyarakat dalam menentukan pilihan pada Pilkades.
PLN menggabungkan PLN Electricity Services dan PLN Nusa Daya menjadi PLN Services. Perusahaan memastikan merger tidak disertai PHK.