Pertahankan Ruang Hidup, Warga Wadas Kembali Datangi BBWS Serayu Opak Tolak IPL Tambang

Harianjogja.com, SLEMAN--Diiringi Komunitas Pit Duwur Jogja, sejumlah warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, kembali menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak, Kamis (3/6/2021). Mereka menolak perpanjangan Izin Penetapan Lokasi (IPL) Bendungan Bener yang akan habis pada Sabtu (5/6/2021) mendatang.

IPL penambangan batu andesit seluas lebih dari 100 hektare untuk proyek Bendungan Bener itu akan merampas lahan perkebunan warga yang selama ini menghidupi mereka.

Ketua Gerakan masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempa Dewa), Insin, menjelaskan sejak 2018 sampai kapan pun warga menolak tambang quarry batu andesit di Desa Wadas yang digunakan untuk menyuplai kebutuhan material Bendungan Bener. “Dengan harga berapa pun [ganti rugi lahan warga] kami tidak tergiur,” katanya, Kamis.

Insin meminta IPL Bendungan Bener yang memiliki jangka waktu satu tahun, terhitung sejak 5 Juni 2020 lalu dan akan habis pada Sabtu (5/6/2021) besok, tidak diperpanjang lagi. “Kami rakyat petani, kalau lahan kami habis apa yang bisa kami beri untuk anak-cucu kami? kalau alam habis, sosial-ekonomi, peradaban akan habis,” ujarnya.

Anggota Kawula Muda Desa Wadas, Azin Muhammad, mengatakan pemerintah seharusnya tidak bisa memperpanjang IPL lagi. “Desa wadas adalah tanah yang rawan bencana. Artinya ketika pertambangan terjadi, tentu dampak bencana akan semakin besar,” ungkapnya.

Selain itu, Desa Wadas menurutnya juga sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian produktif, yang semestinya bukannya ditambang melainkan dipelihara dan dirawat. Penambangan quarry dinilai akan menghilangkan semua hasil Bumi di Desa Wadas.

Adapun klaim pemerintah yang mengatakan 70% warga setuju dengan penambangan, menurutnya mereka tidak tinggal di Desa Wadas, sehingga tidak merasakan dampaknya langsung atas penjualan tanah yang dilakukan. “Bagi kami yang hidup di Desa Wadas yang akan merasakan dampak besar,” ujarnya.

Ia juga menepis anggapan warga yang menolak tambang disebabkan oleh provokasi pihak tertentu. Ia menegaskan penolakan tambang merupakan sikap dari warga sendiri. Mereka sadar akan dampak yang akan terjadi jika penambangan dilakukan. Sementara jaringan solidaritas yang turut mendampingi warga, menurutnya hanya ikut mendukung mengampanyekan suara warga.

Kepala Divisi Advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Julian Dwi Prasetya, mengatakan dalam aksi ini warga mendesak BBWS Serayu Opak sebagai pemrakarsa yang akan menambang quarry di Desa Wadas menghentikan ambisinya tersebut.

BACA JUGA: Kawasan Industri Piyungan Melempem, Bupati Bantul Tegur Pengelola

“kami juga mendesak Pemerintah yakni Gubernur Jawa tengah dan Presiden RI untuk tidak menerbitkan izin kepada pemrakarsa yang akan menambang Desa Wadas serta menghentikan semua proses pengadaan tanah di Desa Wadas,” ujarnya.

Seperti diketahui penambangan batu andesit di Desa Wadas seluas lebih dari 100 hektare yang akan merampas lahan warga tersebut untuk menyuplai material pembangunan Bendungan Bener yang digadang-gadang sebagai bendungan tertinggi di Indonesia. Proyek bendungan ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Sebagian besar air dari Bendungan Bener sendiri rencananya untuk menyuplai kebutuhan air di bandara internasional, Yogyakarta International Airport (YIA).

Caption: Sejumlah perwakilan warga Wadas menggelar aksi di depan kantor BBWS Serayu Opak, Kamis (3/6/2021)-Harian Jogja/Lugas Subarkah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News