Sekolah Negeri Nekat Terima Siswa Offline, Kebijakan PPDB Berpotensi Membunuh Sekolah Swasta

Foto Ilustrasi sejumlah siswa melakukan verifikasi berkas untuk mendaftar SMA/SMK. - Harian Jogja/Rahmat Jiwandono
13 Juni 2021 13:17 WIB Ujang Hasanudin Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA--Perluasan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah negeri berimbas pada sekolah-sekolah swasta. Banyak sekolah swasta yang khawatir tidak mendapatkan murid karena tersedot di sekolah negeri semua. Hal ini bisa berdampak mematikan sejumlah sekolah swasta.

Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Namun sudah terjadi sejak dua tahun lalu, misalnya di sekolah SMA Muhammadiyah 1 Jogja sebanyak 10 siswa yang sudah mendaftar di sekolah tersebut keluar kembali karena diterima di sekolah negeri. Bahkan di SMA Muhammadiyah 3 Jogja, hampir berkurang dua kelas selama dua tahun terakhir karena siswanya diterima di sekolah negeri.

BACA JUGA : Resmi! DIY Siapkan 4 Zonasi PPDB, Ini Rinciannya 

Kepala SMA Muhammadiyah 3 Jogja, Fitri Sari Sukmawati mengatakan penyebab banyak calon siswa yang sudah mendaftar di sekolah swasta kemudian keluar lagi karena diterima di sekolah negeri karena ada kebijakan sekolah negeri yang masuh membuka kuota siswa meskipun pendaftaran secara daring telah ditutup.

“Banyak murid yang berkurang akibat sekolah negeri yang dinyatakan sudah closing tapi sampai hari pertama minggu awal kita mengadakan masa ta’aruf atau masa pengenalan lingkungan sekolah ada yang ditelepon bahwa siswa tersebut di terima sekolah negeri. Jadi ada kejadian sudah ditutup tapi masih bergerilya mencari siswa secara off-line untuk memenuhi kuota” kata Fitri, saat ditelepon, Minggu (13/6/2021).

Menurut Fitri sekolah negeri yang masih menerima calon siswa meski pendaftaran daring sudah ditutup karena untuk memenuhi kuota siswa. Seharusnya sekolah negeri hanya menerima calon siswa sesuai pendaftaran secara daring. Ketika pendaftaran daring sudah ditutup semestinya sudah tidak menerima calon siswa lagi.

Selain itu pihaknya juga meminta kuota per kelas di sekolah negeri di kurangi dari yang tadinya 36 per kelas menaji 30 atau 32 siswa. Hal tersebut untuk berbagi dengan sekolah swasta yang masih kebingungan mencari siswa.

BACA JUGA : PPDB SD Kota Jogja: Tidak Ada yang Lolos Jalur Cerdas

Masukan soal kebijakan tersebut diakui Fitri sudah disampaikan ke Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olaharaga (Disdikpora) DIY melalui Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Swasta sejak tiga tahun lalu. Tidak hanya pada penerimaan sekolah negeri yang dikhawatirkan sekolah swasta namun dalam kondisi pandemi Covid-19 ini juga dikhawatirkan semakin minim calon siswa untuk mendaftar di sekolah swasta.

Sebab sekolah swasta mengandalkan biaya untuk memenuhi operasional sekolah dan gaji guru. Berbeda dengan sekolah negeri yang dibiayai dari APBN dan APBD. Tahun ini SMA Muhammadiyah 3 Jogja menargetkan dapat menerima calon siswa sebanyak 252 siswa, dan yang sudah menitipkan siswanya di sekolah tersebut sebanyak 210 siswa. Pendaftaran sudah dibuka sejak Oktober tahun lalu hingga jadwal PPDB sekolah negeri selesai.

Fitri menambahkan untuk memenuhi kuota siswa pihaknya harus bekerja keras membangun branding sekolah melalui berbagai cara baik secara langsung maupun melalui berbagai media sosial. Selain itu SMA Muhammadiyah 3 Jogja juga berencana membangun asrama sebagai daya tarik untuk siswa dari luar DIY yang ingin bersekolah di Jogja.

Sebab biasanya ada calon siswa luar DIY yangin berkuliah di Jogja dimulai dari sekolah di Jogja yang memiliki asrama. Bagaimanapun, kata dia, sekolah swasta tidak bisa dilupakan dalam mencerdaskan anak bangsa. 

BACA JUGA : PPDB Jalur Bibit Unggul di Kota Jogja Sudah Dibuka meski 

Senada dengan Kepala Sekolah SMA Bokpri 2 Jogja, Sri Sulastri mengatakan persoalan zonasi sekolah negeri sangat berimbas pada sekolah swasta. Namun biasanya sebelum pandemi banyak calon siswa dari luar DIY yang mendaftar bahkan lebih dari 50% siswa BODA atau Bokri 2 Jogja adalah siswa dari luar daerah. “Tapi karena kondisi pandemi ini kemungkinan siswa luar DIY berkurang,” ucap Sri Sulastri.

Untuk memenuhi kuota siswa, Sri Sulastri berharap pemerintah mengurangi kuota siswa sekolah negeri dari 34-36 menjadi 30-32 siswa. Dia juga menyoroti sekolah negeri yang sudah dinyatakan ditutup melalui daring namun masih menerima secara off-line, sehingga siswa yang sudah terdaftar di sekolah swasta akhirnya mencabut kembali setelah ditelepon pihak sekolah negeri bahwa namanya diterima.

“Kami mengharapkan kalau sudah ditutup ya sudah engga usah ada off-line untuk memenuhi kebutuhan jumlah siwa negeri,” ujar Sri Sulastri.