Jogja Tak Jadi Lockdown Begini Skenario Pemda DIY

Spanduk larangan berkunjung terpasang di muka jalan masuk Desa Wisata Tembi, Dusun Tembi, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Bantul, Minggu (29/3/2020). - Harian Jogja/Ujang Hasanudin
21 Juni 2021 22:07 WIB Sunartono Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Pemda DIY tak jadi menerapkan penguncian wilayah alias lockdown total sebagai respons atas meroketnya kasus Covid-19. Pemerintah menyiapkan skenario lain.

Gubernur DIY Sri Sultan HB X menegaskan DIY tidak memungkinkan melakukan lockdown secara total. Karena pemerintah tidak kuat menanggung untuk menutup aktivitas masyarakat secara total. Oleh karena itu keputusan terakhir untuk mengurangi penyebaran Covid-19 hanya tetap dengan PPKM Mikro lebih diperketat.

HB X mengatakan DIY tidak memberlakukan lockdown karena pemerintah tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai ketika semua aktivitas dihentikan. “Ya enggak [lockdown] to, enggak ada kalimat [akan menetapkan kebijakan] lockdown, saya enggak kuat suruh ngragati [membiayai] rakyat se-DIY,” katanya seusai rapat bersama Bupati dan Wali Kota di Kompleks Kepatihan, Senin (21/6/2021) petang.

Dengan tidak memungkinkan dilakukan lockdown, HB X meminta penerapan PPKM Mikro harus diperketat dengan mengurangi mobilitasnya agar tidak terjadi kerumunan. Sultan mengakui salah satu sumber kerumunan di DIY adalah tempat wisata sehingga dilakukan penutupan selama dua hari seperti dilakukan di Bantul.

Tetapi Raja Ngayogyakarta ini berharap sebelum dilakukan penutupan harus dibicarakan dengan berbagai pihak seperti pedagang. Penutupan dua hari saja dalam dua bulan tentu bisa menjadi kebijakan yang seimbang. Namun kebijakan penutupan tempat wisata itu sepenuhnya diserahkan ke bupati dan wali kota dengan melihat kondisi daerah masing-masing.

“Makanya saya bilang ke Pak Bupati [Bantul], mergo hari Sabtu Minggu itu antrean ada enam sampai tujuh kilometer, nek di dalam mobil, tetapi begitu turun nanti campur semua, yo nek kabeh negatif. Lalu diprotes pedagang karena tidak ada yang datang, bisa enggak kita jadi orang arif, maka kita bicarakan bagaimana kalau yang jual dibantu misalnya, tetapi menutupnya hanya Sabtu dan Minggu. Nek dua bulan sekali ada kebijakan Sabtu dan Minggu secara umum keseimbangan dengan harapan masyarakat juga tidak dirugikan,” kata Sultan.

Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji mengatakan terkait selter, berdasarkan laporan kabupaten dan kota sudah direncanakan menambah beberapa selter. Ia menilai tidak perlu menggunakan hotel seperti Hotel Mutiara secara khusus, karena dengan membangun selter di desa-desa akan memudahkan warga yang terkonfirmasi positif untuk diisolasi.

BACA JUGA: Corona Masih Meroket, DIY Tambah 662 Kasus Positif Covid-19 Dalam 24 Jam

“Saya kira konsentrasi penambahan ada di kabupaten dan kota kalau diperlukan pembiayaan seperti permakanan nanti provinsi akan mendukung. Enggak usah di hotel di selter-selter yang tersebar di desa-desa kecamatan akan lebih baik karena mendekatkan yang bersangkutan,” katanya.

Aji juga merespons positif usulan dari Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (Persi) DIY yang menyarankan agar menggunakan Gedung SD Negeri sebagai selter Covid-19.

“Itu ada beberapa bekas sekolah ada yang dipakai, karena sekolah yang tidak dipakai itu biasanya miliknya desa, itu memungkinkan, bahkan kalau kepepet betul, sekolah yang masih aktif pun bisa saja kita pakai,” katanya.