Pemda DIY Perlu Membentuk UMKM Center

Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY, Muh Ajrudin Akbar. (ist)
29 Juni 2021 06:37 WIB Media Digital Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY, Muh Ajrudin Akbar menganggap perlunya Pemda DIY membentuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Center. Hal ini untuk mempermudah pendataan dan pendampingan agar pelaku UMKM bisa lepas landas atau naik kelas.

Pasalnya selama masa pandemi Covid-19, Pemda DIY terkesan gagap dalam permasalahan data ketika pemerintah akan menyalurkan bantuan terhadap pelaku UMKM yang paling terdampak. Menurut dia, sebaiknya Pemda DIY memiliki alur proses yang jelas dalam hal pembinaan dan pengembangan UMKM.

Ajrudin melihat data base UMKM dalam setiap kali ditanyakan di rapat koordinasi maupun laporan pertanggungjawaban, Pemda DIY menyebutkan ada ribuan UMKM. Namun ketika ada bantuan mereka kebingungan menyalurkannya sehingga pelaku UMKM diminta mendaftar kembali sendiri-sendiri. “Berarti ada problem data base yang harus diselesaikan,” kata Ajrudin, di kantor DPRD DIY, Senin (28/6).

Dengan perbedaan data tersebut akhirnya ketika ada bantuan misalnya Bantuan Presiden untuk Usaha Mikro (BPUM), beberapa waktu lalu, masing-masing pelaku UMKM mendaftar kembali sendiri-sendiri. Akibatnya bantuan tersebut hanya menyasar bagi pelaku UMKM yang melek teknologi. Sementara yang tidak melek teknologi tidak memiliki akses.

“Maka, salah satu solusi yang cukup penting ini perlu ada UMKM Center bahkan bisa jadi level tingkat kecamatan jadi di situ ada data base jelas tentang UMKM yang ada tingkat kecamatan [kemantren/kapanewon], bahkan bisa sampai level desa [kelurahan/kalurahan],” katanya. 

Ia menyebutkan dengan data base itu bisa diketahui jumlah pemilik warung kecil, industri kecil misal pengusaha tahu dan tempe. Semakin kecil ada data base seperti itu pola pembinaan kian mudah dan terarah. Kita bisa selesaikan step by step.

“Problemnya adalah ketika penanganan objek enggak jelas menjadi tidak jelas juga target dan sebagainya,” ujarnya.

Lebih lanjut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan sasaran program apa yang jadi kebutuhan para UMKM masyarakat yang punya suaha kecil menengah betul-betul tepat sasaran sehingga bisa jadi daya ungkit mulai dari produksi belum bagus kemudian jadi bagus.

“Pola harus diawali di UMKM Center ada data base jelas, bidang usahanya apa? pola pembinaannya dan daya ungkit apa yang dilakukan pemeirntah supaya UMKM bisa lepas landas,” kata Ajrudin.

Dia berharap UMKM bisa semakin besar dampaknya karena mereka bisa menjadi salah satu bagian mitra pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan, mereka punya karyawan dan dapat mempekerjakan banyak orang.

Pada sisi lain, Ajrudin juga mengapresiasi Pemda DIY mampu meningkatkan kapasitas nilai ekspor di era pandemi, terutama untuk tiga komoditas ekspor terbesar, seperti produk pakaian jadi bukan rajutan, produk penerangan rumah dan barang-barang rajutan. Dia berharap bisa dikembangkan terhadap komoditas-komoditas lainnya.

Dalam persaingan dunia usaha, menurut Ajrudin, perlu perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari para pengusaha sangat penting. Oleh karena itu maka fasilitas pemerintah menjadi penting supaya bisa melindungi pengusaha dari upaya-upaya produsen yang nakal atau investor besar untuk melakukan plagiat produk industri kecil.

Selain itu politikus asal Kulonprogo ini juga meminta optimalisasi kawasan peruntukan industri baik di Sentolo di Kulonprogo harus segera dilakukan, sehingga diperlukan sinergisitas antar lembaga untuk mendukung dan upaya menuju kawasan industri. Daya dukung infrastruktur jalan maupun lainnya segera diwujudkan supaya memiliki multiplier efek yang besar. (ADV)