Sepekan PPKM Darurat, BST Tak Kunjung Cair

Harianjogja.com, BANTUL - Sepekan lebih PPKM Darurat berlangsung Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi warga terdampak Covid-19 belum juga cair. Saat ini rencana pembagian BST masih dalam tahap koordinasi.

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih menyebutkan jika BST akan dicairkan melalui beberapa skema penganggaran. Skema penganggatan BST akan dicakup dari pemerintah pusat, Pemda DIY, Pemkab Bantul dan Pemerintah Kalurahan [Desa]. "Ini nanti akan kita cairkan bansos dari pusat, dari provinsi, dari kabupaten bahkan dari desa," katanya pada Senin (12/7/2021).

BACA JUGA : Hingga Hari Ke-9 PPKM Darurat, Pelanggaran di DIY Masih 

"Kita menunggu koordinasi dengan provinsi. Kita koordinasikan pusat sasaran BLT atau BST-nya itu kemana, provinsi kemana, kabupaten kemana, desa kemana," imbuhnya.

Melalui empat level penganggaran bantuan, kemungkinan cakupan masyarakat pendapat bantuan dapat merata. Selain itu koordinasi antar pemerintahan dari desa hingga pusat dilakukan agar tidak ada warga yang terlewat menerima bantuan.

"Sehingga mudah-mudahan nanti tidak terjadi lagi ada yang tidak dapat bantuan atau ada yang kelewatan. Itu kita sweeping dengan penyaluran bantuan dari empat level anggaran," ujarnya.

Ketua Komisi B DPRD Bantul, Wildan Nafis berharap bantuan kepada warga terdampak segera bisa dicairkan, tak terkecuali bagi para pelaku wisata yang terdampak. "Terkait PPKM Darurat ini yang terpukul pertama kan para pelaku wisata. Karena ditutup total sekarang dan [bantuan] itu tentunya sangat dibutuhkan para pelaku wisata," ungkapnya.

BACA JUGA : Segini Angka Mobilitas Masyarakat Jogja setelah PPKM

"Jadi ya memang kalau sudah janjinya Kemensos itu kan bulan Juli dicairkan, lha ini sudah lewat tanggal 10. Ya harusnya untuk memenuhi kebetuhan dasar masyarakat ya segera dicairkan. Kasihan masyarakat ini," ujarnya.

Disebutkan Wildan pelaku wisata yang terdampak selama PPKM Darurat ini hampir merata di semua kalanga. "Baik menengah bawah atau pun atas, semua terdampak sekarang ini. Para pelaku wisata semua terdampak. Jadi mereka sekarang ini adanya hanya untuk bertahan hidup dengan keterbatasan. Ini harusnya pemerintah itu hadir di tengah kondisi seperti ini," ucapnya.

Di sisi lain Wildan juga mengungkapn skema kompensasi pembayaran air, listrik, atau pun pembayaran PBB juga bisa diberikan kepada warga terdampak. "Itu bisa diberikan, karena itu kebijakan pemerintah daerah. Pemerintah yang penting ada action-nya untuk meringankan beban masyarakat. Karena memang kondisinya sekarang masyarakat ini berat banget," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News