Advertisement
Sejumlah Pekerja Kehilangan Mata Pencaharian selama PPKM
Objek wisata Tamansari, Jogja yang ditutup selama PPKM Darurat. Foto diambil, Minggu (18/7/2021). - Harian Jogja/Herlambang Jati Kusumo
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Efek Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) membuat sejumlah pekerja di DIY kehilangan pekerjaan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY, Aria Nugrahadi mengatakan pihaknya telah melakukan asesmen, untuk mengetahui dampak PPKM. “Setiap Rabu kami update datanya, masih relatif kecil,” ucap Aria, Minggu (1/8/2021).
Advertisement
Bagi pekerja yang terdampak PHK, Aria mengatakan akan memastikan hak pekerja sudah terpenuhi. Mendorong untuk memasukan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Kalau mekanisme bantuan lebih ke Dinsos data ini kita kumpulkan serahkan Dinsos,” ujarnya.
BACA JUGA : Pedagang Malioboro Mengklaim Rugi Ratusan Miliar Gara
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Disnakertrans DIY, Ariyanto Wibowo mengungkapkan berdasarkan data sementara dari Disnakertrans DIY hingga Rabu (28/7), ada delapan orang yang terkena PHK dan 220 orang dirumahkan. Disnakertrans DIY juga masih membuka untuk pengaduan melalui www.nakertrans.jogjaprov.go.id.
Ketua Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (K-SBSI), Dani Eko Wiyono mengatakan dengan PPKM otomatis menurunkan tingkat produksi, dan menurunkan daya beli masyarakat. Otomatis berdampak pada karyawan dirumahkan dan terkena PHK.
“Kami belum memiliki data pastinya. Namun, pasti berdampak pada pendapatan perusahaan menurun, dan potensi PHK dan dirumahkan. Kami juga menyadari kondisi pengusaha kesulitan saat ini, karena pemerintah hanya memberi peraturan tidak memberi solusi,” ucap Dani.
BACA JUGA : Surati Sultan, PKL Malioboro Sampaikan Kondisi Sekarat
Menurut Dani masih banyak pengusaha di DIY yang memiliki komitmen untuk menjaga dan merawat pekerjanya. “Pemerintah perlu mengundang semua stakeholder termasuk buruh, menentukan yang esensial dan non esensial. Harapan ada kelonggaran, tidak semua diketatkan. Saat ini pemerintah hanya hadi memberi peraturan dan punishment, tetapi tidak ada solusi,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Satpol PP Bantul Kerahkan 100 Personel Bersihkan Sampah Liar di Ring Road Selatan
Polisi Periksa 12 Orang Terkait Dugaan Kasus Mafia Tanah yang Menimpa Mbah Tupon
Disdikpora DIY Paparkan Cara Guru di Jogja Bocorkan Soal ASPD
Dua TPR Menuju Pantai Bakal Dipindah, Pemkab Gunungkidul Sediakan Rp2 Miliar untuk Pembebasan Lahan
Advertisement
Hasil Investigasi Kebocoran Soal ASPD, Guru SMPN 10 Jogja Tidak Terbukti Membocorkan Soal
Di Pasar Beringharjo Kini Ada Layanan KB Pemasangan Kontrasepsi Gratis, Cek Jadwalnya
Kegiatan Padat Karya di Gunungkidul Turun Drastis Tahun Ini, Begini Penjelasan Pemkab
Polda DIY Naikkan Status Kasus Dugaan Mafia Tanah Yang Menimpa Mbah Tupon ke Tahap Penyidikan
Plengkung Gading Jogja Masih Ditutup untuk Renovasi, Ini Penampakan Terbarunya
Advertisement
Surati Sri Sultan, Orang Tua Siswa SMP di Jogja Minta Dugaan Kebocoran Soal ASPD Diusut Tuntas
Menilik Budaya bersama Event Budaya Terbesar UGM Residence
Proses Hukum Kasus Mbah Tupon di Bantul Segera Masuk Tahap Pengadilan
Advertisement
Donatur Food Bank Lumbung Mataram Jogja Terus Bertambah, Ini Daftarnya
Berita Pilihan
Advertisement
KPK Sebut Nomor Ponsel Hasto Kristiyanto Ternyata Bernama Sri Rejeki Hastomo, Ini Komentarnya
Advertisement
Jembatan Kaca Seruni Point Perkuat Daya Tarik Wisata di Kawasan Bromo
Advertisement
Berita Populer
- Luncurkan SPPG di Tridadi Sleman, Menko Muhaimin Ungkap Efek Berantai Bagi Masyarakat
- Produk UMKM Kota Jogja Diminati Peserta Munas VII APEKSI 2025
- Investasi di Sektor Utara Gunungkidul Bakal Digenjot
- Polisi Menangkap Tiga Pelaku Penganiayaan Ojol Pengantar Makanan di Pintu Masuk UGM
- KISAH INSPIRATIF: Kartini, Penjaga Warung Sayur yang Naik Haji Tahun Ini
Advertisement
Advertisement
