Advertisement
Sejumlah Pekerja Kehilangan Mata Pencaharian selama PPKM
Objek wisata Tamansari, Jogja yang ditutup selama PPKM Darurat. Foto diambil, Minggu (18/7/2021). - Harian Jogja/Herlambang Jati Kusumo
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Efek Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) membuat sejumlah pekerja di DIY kehilangan pekerjaan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY, Aria Nugrahadi mengatakan pihaknya telah melakukan asesmen, untuk mengetahui dampak PPKM. “Setiap Rabu kami update datanya, masih relatif kecil,” ucap Aria, Minggu (1/8/2021).
Advertisement
Bagi pekerja yang terdampak PHK, Aria mengatakan akan memastikan hak pekerja sudah terpenuhi. Mendorong untuk memasukan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Kalau mekanisme bantuan lebih ke Dinsos data ini kita kumpulkan serahkan Dinsos,” ujarnya.
BACA JUGA : Pedagang Malioboro Mengklaim Rugi Ratusan Miliar Gara
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Disnakertrans DIY, Ariyanto Wibowo mengungkapkan berdasarkan data sementara dari Disnakertrans DIY hingga Rabu (28/7), ada delapan orang yang terkena PHK dan 220 orang dirumahkan. Disnakertrans DIY juga masih membuka untuk pengaduan melalui www.nakertrans.jogjaprov.go.id.
Ketua Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (K-SBSI), Dani Eko Wiyono mengatakan dengan PPKM otomatis menurunkan tingkat produksi, dan menurunkan daya beli masyarakat. Otomatis berdampak pada karyawan dirumahkan dan terkena PHK.
“Kami belum memiliki data pastinya. Namun, pasti berdampak pada pendapatan perusahaan menurun, dan potensi PHK dan dirumahkan. Kami juga menyadari kondisi pengusaha kesulitan saat ini, karena pemerintah hanya memberi peraturan tidak memberi solusi,” ucap Dani.
BACA JUGA : Surati Sultan, PKL Malioboro Sampaikan Kondisi Sekarat
Menurut Dani masih banyak pengusaha di DIY yang memiliki komitmen untuk menjaga dan merawat pekerjanya. “Pemerintah perlu mengundang semua stakeholder termasuk buruh, menentukan yang esensial dan non esensial. Harapan ada kelonggaran, tidak semua diketatkan. Saat ini pemerintah hanya hadi memberi peraturan dan punishment, tetapi tidak ada solusi,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Edaran Pengurangan Sampah Plastik di Jogja Dimulai dari Pasar
Pengelolaan Sampah Jadi Listrik Tak Libatkan Daerah Luar DIY
6 Calon PPPK Paruh Waktu di Kulonprogo Mengundurkan Diri
Dana TKD Dipangkas, Pemkab Bantul Petakan Sejumlah Program Terdampak
Advertisement
Top Ten News Harianjogja.com Selasa 14 Oktober 2025:
Keracunan Jadi Penyebab Anggaran MBG untuk SPPG Jogotirto Disetop
Cegah Banjir, Bupati Endah Ajak Warga Bersihkan Lingkungan
Ini Lokasi Pemadaman Listrik di DIY Hari Ini, Mulai Jam 10.00 WIB
Jalan Wisata ke Gua Pindul Rusak Parah, Warga Minta Diperbaiki
Advertisement
Instansi Lintas Sektor Gotong Royong Bersihkan Alun Alun Wates
Kasus Jantung Koroner Paling Tinggi Ditemukan di Minggir Sleman
Pendapatan Asli Daerah Bantul Capai Target di Triwulan Ketiga
5 Bulan Seusai Relokasi, Jukir-PKL Sebut Tidak Ada Pemasukan
Jadwal SIM Keliling Kota Jogja Selasa 14 Oktober 2025
Advertisement
Ini Jadwal SIM Keliling Bantul Selasa 14 Oktober 2025
Berita Pilihan
Advertisement
Praperadilan Ditolak, Nadem Makarim: Saya Menerima Hasilnya
Advertisement
Thai AirAsia Sambung Kembali Penerbangan Internasional di GBIA
Advertisement
Berita Populer
- Kehabisan Modal, SPPG Wonosari Hentikan Layanan MBG
- Kecanduan Judol, Warga Magelang Tega Curi Motor Teman Sendiri
- TPS3R Kota Jogja Olah 200 Ton Sampah per Hari, Depo Mulai Kosong
- Tren Penyakit Ispa di Gunungkidul Meningkat Saat Masa Pancaroba
- 194 Rekening Penerima Bansos di Bantul Diblokir karena Judi Online
Advertisement
Advertisement
