Keistimewaan DIY Perlu Perkuat Budaya dan Pariwisata

Sejumlah wisatawan yang berada di Tamansari, Kecamatan Kraton, Jogja, Jumat (30/10/2020). - Harian Jogja/Hafit Yudi Suprobo
31 Agustus 2021 19:37 WIB Ujang Hasanudin Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA--Undang-undang Keistimewaan (UUK) DIY sudah disahkan sembilan tahun lalu. Namun UUK seharusnya tidak hanya fokus pada penetapan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, tetapi bisa memperkuat posisi DIY sebagai kota budaya dan wisata, serta pemerataan dana keistimewaan (danais) untuk masyarakat.

Pendapat demikian disampaikan oleh Ketua DPD Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY, Bobby Ardyanto Setyo Aji, dalam talkshow online bertema Wong Cilik Memaknai Keistimewaan DIY di Masa Pandemi yang digelar Harian Jogja, Selasa (31/8/2021).

Bobby mengatakan UUK tidak hanya dimaknai formalitas semata, namun dapat bermanfaat salah satunya memperkuat pariwisata dan kebudayaan. Keduanya, kata dia, tidak bisa dipisahkan. “Karena rohnya wisata DIY adalah budaya,” kata Bobby.

Menurut dia, tanpa mempertahankan budaya pariwisata di daerah sulit untuk berkembang secara berkelanjutan. Karena itu UUK menjadi modal utama pariwisata DIY, bagaimana dari sisi pelestarian aset-aset budaya yang benda dan tak benda atau tangible dan intangible tetap dipertahankan. Karena banyak daerah lain yang budayanya mulai terkikis sehingga hilang ciri khasnya. Sehingga tidak lagi menarik dilirik wisatawan asing.

DIY masih punya ciri khas budaya yang kuat dan budaya tersebut harus terus dilestarikan secara konsisten dengan dukungan danais. Dia juga meminta pembangunan infrastruktur yang di danais danais dapat menunjang budaya Jogja. Salah satu daerah yang perlu dicontoh pariwisata dengan kekuatan budaya lokal adalah Bali. “Jadi keistimewaan harus benar-benar kembali ke identitas,” ucap Bobby.

GIPI juga mendukung sepenuhnya danais digunakan untuk penanganan Covid-19 dan juga percepatan vaksinasi melalui lembaga Paniradya Keistimewaan. Sebab vaksinasi merupakan salah satu syarat utama untuk kembali pada kondisi normal. Pihaknya bekerjasama dengan berbagai lembaga juga ikut mendukung percepatan vaksinasi.

“Mudah-mudahan keistimewaan benar-benar kembali ke  jati diri identitas dan kembali lagi masyarakat DIY hanya ada dua poin yg bisa kembali gerakan kebebasan. Satu, bagaimana bisa tervaksin, kedua prokes jadi bagian perubahan kehidupan baru. Dua sisi jalankan akan gerakan ekonomi kembali menggeliat,” kata Bobby.

Sementara Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) DIY GKR Bendara mengatakan butuh waktu cukup panjang untuk memperjuangkan UUK. Pada  awal lebih pada sosialisasi, butuh waktu cukup panjang juga dan akhirnya dulu awal awal orang beranggapan penetapan saja.

“Ada yang berharap uang disebar semua tapi prosedurnya enggak seperti itu, itu uang pemerintah yang harus dipertanggung jawabkan. Sekarang masyarakat sudah merasakan juga bagaimana akses danais tersebut tapi gimana mereka punya tanggung jawab memberikan pelaporan yang jelas,” kata Bendara.

Bagi Bendara, perjalanan 9 tahun UUK itu pelajaran tiap tahun, karena ada peraturan baru tiap tahunnya sehingga menciptakan UUK memiliki akar cukup kuat di DIY. Kebijakan terus lahir, tiap tahun diperbaiki agar lebih sempurna, bukan danais tapi juga kebudayaan dan pertanahan.

Kalau berbicara tata ruang dan pertanahan, kata dia, memang sesuatu cukup rumit karenakan berhimpitan dengan lapisan masyarakat. “Ini paling sensitif, yang saya lihat memang sudah ada kebijakan baru yang diambil pemerintah yang lahir UUK, misal pengakuan UNESCO tentu berdampak tata ruang,” kata Bendara.

Putri bungsu Sri Sultan HB ini berujar danais saat ini untuk desa wisata dari kelurahan sudah mulai anggarkan dengan membuat ajuan permohonan yang akhirnya danais cair dalam bentuk hibah pada desa wisata dan sudah berlangsung beberapa tahun. Demikian juga untuk pelestarian kebudayaan.

“Untuk pariwisata tak bisa, akan sangat sulit menggunakan danais, tapi budayanya tentu bisa menggunakan. Memang betul Jogja nomor satu budaya yang harus digaungkan, menguri-uri itu, danis di situ masuk. Dua tahun terakhir karena pandemi diberikan kelonggaran sehingga beberapa kelenturan dan anggaran dari situ bisa diimplementasikan. Ngarsa Dalem juga cukup lama diskusi hingga akhirnya danais bisa untuk penanganan Covid bantuan dan vaksinasi,” ujar Bendara.

Narasumber lainnya dalam diskusi tersebut adalah Ketua Paguyuban Dukuh se-DIY, Sukiman. Dia menyampaikan terimakasih karena danais saat ini bisa digunakan untuk penanganan Covid-19 termasuk di wilayahnya di Sidorejo, Godean, Sleman. Dalam diskusi tersebut juga banyak masukan dari berbagai lapisan masyarakat agar danais bisa lebih merata lagi untuk masyarakat.