BEM KM UGM Desak Pemerintah Perbaiki Fasilitas Pendidikan dan Percepat Vaksinasi

Digital ilustrasi / Freepik
07 September 2021 07:07 WIB Lugas Subarkah Sleman Share :

Harianjogja.com, DEPOK--Meski telah berjalan lebih dari setengah tahun, pendidikan yang digelar dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi dinilai belum benar-benar optimal. Ketimpangan fasilitas antar daerah di Indonesia, bahkan di DIY saja, membuat PJJ belum berjalan efektif.

Merespons hal ini, BEM KM UGM mendesak pemerintah mengadaptasikan pendidikan Indonesia mulai dari kurikulum adaptif, melakukan pemerataan fasilitas serta memberi pelatihan kepada tenaga ajar di indonesia agar kualitas pendidikan di indonesia dapat meningkat secara signifikan.

BACA JUGA : Kampus di Jogja Masih Kuliah Daring, Nasib SMA/SMK Bakal 

“Bangun infrastruktur jaringan internet yang merata di seluruh indonesia, terutama untuk daerah 3T [tertinggal, terdepan, terluar] agar mampu untuk beradaptasi secara jangka panjang jika pembelajaran jarak jauh terpaksa harus tetap diterapkan,” ujar Ketua BEM KM UGM, Muhammad Farhan, Senin (6/9/2021).

BEM KM UGM menilai jika Pembelajaran Jarak Jauh terus diterapkan secara permanen di Indonesia dengan kondisi tidak meratanya fasilitas pendidikan dan tidak siapnya tenaga ajar, maka kualitas pendidikan Indonesia dipastikan akan menurun.

Berdasarkan data peta jaringan infrastruktur internet di Indonesia, masyarakat pedesaan masih jauh tertinggal dalam hal jumlahnya dibandingkan dengan masyarakat perkotaan maupun nasional. Sehingga, dari hasil gambaran tersebut, pemerataan jaringan internet di Indonesia masih jauh dari kata keadilan.

BACA JUGA : Sebagian Kampus di Jogja Belum Siap Kuliah Tatap Muka

“Selama ini, pemerintah hanya menyamaratakan semua permasalahan pendidikan di Indonesia dengan satu solusi, yaitu pemberian bantuan kuota internet. Padahal, permasalahan yang lebih fundamental dalam hal jaringan infrastruktur seharusnya menjadi fokus utama permasalahan pendidikan saat ini,” ujarnya.

Dengan segala persoalan tersebut, pembelajaran tatap muka harus segera diterapkan dengan sejumlah catatan, salah satunya adalah sudah tervaksinnya peserta didik, guru dan tenaga pendidik. Menurut data dari website resmi Kementerian pendidikan dan Kebudayaan, ada sekitar 4 juta dari total 6 juta guru dan tenaga didik sudah divaksin baik tahap 1 maupun 2.

Sedangkan untuk peserta didik baru sebesar 4% yang sudah divaksin, baik dosis 1 maupun 2. Jika pemerintah tidak mengebut pelaksanaan vaksinasi di Indonesia, terutama bagi peserta didik, akan sangat lama untuk bisa memulai tatap muka.