Advertisement
PPKM Level 3 saat Akhir Tahun, Bupati Bantul Pasrah
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih - Harian Jogja/Dok.
Advertisement
Harianjogja.com, BANTUL--Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, siap mengikuti keputusan pusat terkait penaikan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) ke level 3 untuk seluruh wilayah di Indonesia selama sepekan menjelang akhir 2021.
"Karena pandemi COVID-19 itu bersifat nasional, dan keputusan mengenai 'leveling' [level PPKM] itu berada di pemerintah pusat, maka daerah itu hanya bisa mengikuti," kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menanggapi rencana pemerintah menaikkan status level PPKM di Bantul, Jumat (19/11/2021).
Advertisement
Kebijakan pemerintah tentang PPKM level 3 untuk seluruh provinsi di Indonesia itu rencananya diberlakukan mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022, sehingga seluruh daerah baik yang berstatus level 1 dan 2 seperti yang diterapkan di Bantul saat ini akan dinaikkan ke level 3.
BACA JUGA: UMK Kota Jogja Naik Rp84.440, Ini Penjelasan Pemkot
Menurut dia, kebijakan pemerintah menaikkan status level itu karena sudah mempertimbangkan berbagai hal, dan untuk keselamatan semua, mengingat pandemi COVID-19 masih belum berakhir, sehingga potensi penularan masih ada.
"Daerah hanya tunduk dan patuh, karena itu sudah berdasarkan kajian epidemiologis tingkat nasional dengan mempertimbangkan keselamatan bangsa," katanya.
Ia mengatakan penularan COVID-19 bukan sebagai endemi.
"Kalau endemi itu urusan pemerintah daerah, tapi kalau sudah pandemi segala keputusan menyangkut 'leveling' itu berada di pemerintah pusat, ya kita ikuti saja," katanya.
Menurut dia, jika diberlakukan PPKM level 3 maka berbagai sektor seperti pusat perbelanjaan atau mal, dan objek wisata yang sebelumnya sudah dibuka pada level 2, akan kembali ditutup ataupun pembatasan diperketat dengan menerapkan protokol kesehatan.
"Termasuk objek wisata kalau suruh tutup, ya tutup, buka ya buka, karena kita harus tunduk pada kewenangan mengenai pandemi ini, dan kewenangan itu ada pada Presiden, tidak mungkin bupati berbeda kebijakan dengan Presiden," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Jadwal Layanan SIM Keliling Gunungkidul Rabu 30 Oktober 2024
Jalur Trans Jogja: Tujuan Malioboro, UGM, Bandara Adisutjipto hingga Prambanan
Jadwal dan Lokasi Bus SIM Keliling Kota Jogja Rabu 30 Oktober 2024
Cara Mengurus Balik Nama STNK dan BPKB Kendaraan Bermotor Tanpa Calo, Ini Tahapannya
Advertisement
Jadwal Layanan Samsat Keliling Sleman Rabu 30 Oktober 2024
Jadwal Layanan SIM Kulonprogo Rabu 30 Oktober 2024
Prakiraan Cuaca BMKG Jogja dan Sekitarnya Rabu 30 Oktober 2024: Sleman dan Kota Jogja Hujan Ringan
Jadwal Bus Damri Titik Nol Kilometer Malioboro Jogja ke Pantai Pantai Parangtritis Rabu 30 Oktober 2024
Jadwal SIM Keliling Ditlantas Polda DIY Rabu 30 Oktober 2024
Advertisement
Jadwal Terbaru Kereta Api Prameks Jurusan Jogja-Kutoarjo,Rabu 30 Oktober 2024
Jadwal Terbaru Kereta Bandara YIA dari Stasiun Tugu Rabu 30 Oktober 2024, Harga Tiket Rp20 Ribu
Terbaru! Jadwal KA Bandara YIA Xpress Rabu 30 Oktober 2024, Tiket Rp50 Ribu
Jadwal dan Tarif Tiket Bus Damri Titik Nol Malioboro Jogja ke Pantai Baron Gunungkidul Rabu 30 Oktober 2024
Advertisement
Hormati Putusan Pengadilan, Ketua PMI DIY Berharap Rp21,9 Miliar Terkait Tindak Pidana Korupsi Bisa Kembali
Berita Pilihan
Advertisement
Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan Sebut Rehabilitasi Narkoba untuk Kurangi Kelebihan Kapasitas Lapas
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Peringati Sumpah Pemuda, Karang Taruna Rejowinangun Gelar Rejowinangun Fest 2024
- Ruang Melamun Bisa Jadi Rekomendasi Toko Buku Lawas di Jogja
- BKAD Kulonprogo Terbitkan SPPT, Nilai Pajak Bandara YIA Tahun 2024 Rp16,38 Miliar
- Grand Zuri Malioboro Corporate Gathering Nobar Home Sweet Loan
- Pilkada 2024: Politik Uang Tak Pengaruhi Preferensi Pemilih di Kota Jogja
Advertisement
Advertisement
