Advertisement
PPKM Level 3 saat Akhir Tahun, Bupati Bantul Pasrah
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih - Harian Jogja/Dok.
Advertisement
Harianjogja.com, BANTUL--Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, siap mengikuti keputusan pusat terkait penaikan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) ke level 3 untuk seluruh wilayah di Indonesia selama sepekan menjelang akhir 2021.
"Karena pandemi COVID-19 itu bersifat nasional, dan keputusan mengenai 'leveling' [level PPKM] itu berada di pemerintah pusat, maka daerah itu hanya bisa mengikuti," kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menanggapi rencana pemerintah menaikkan status level PPKM di Bantul, Jumat (19/11/2021).
Kebijakan pemerintah tentang PPKM level 3 untuk seluruh provinsi di Indonesia itu rencananya diberlakukan mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022, sehingga seluruh daerah baik yang berstatus level 1 dan 2 seperti yang diterapkan di Bantul saat ini akan dinaikkan ke level 3.
BACA JUGA: UMK Kota Jogja Naik Rp84.440, Ini Penjelasan Pemkot
Menurut dia, kebijakan pemerintah menaikkan status level itu karena sudah mempertimbangkan berbagai hal, dan untuk keselamatan semua, mengingat pandemi COVID-19 masih belum berakhir, sehingga potensi penularan masih ada.
"Daerah hanya tunduk dan patuh, karena itu sudah berdasarkan kajian epidemiologis tingkat nasional dengan mempertimbangkan keselamatan bangsa," katanya.
Ia mengatakan penularan COVID-19 bukan sebagai endemi.
"Kalau endemi itu urusan pemerintah daerah, tapi kalau sudah pandemi segala keputusan menyangkut 'leveling' itu berada di pemerintah pusat, ya kita ikuti saja," katanya.
Menurut dia, jika diberlakukan PPKM level 3 maka berbagai sektor seperti pusat perbelanjaan atau mal, dan objek wisata yang sebelumnya sudah dibuka pada level 2, akan kembali ditutup ataupun pembatasan diperketat dengan menerapkan protokol kesehatan.
"Termasuk objek wisata kalau suruh tutup, ya tutup, buka ya buka, karena kita harus tunduk pada kewenangan mengenai pandemi ini, dan kewenangan itu ada pada Presiden, tidak mungkin bupati berbeda kebijakan dengan Presiden," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Spesial! Ada Tambahan Jadwal KRL Jogja Solo Khusus Hari Ini
Prakiraan Cuaca DIY Sabtu 25 Maret 2023. Kota Jogja dan Sleman Hujan Petir
Lokakarya Animasi Digelar di Sleman
Jembatan Kretek II Bakal Jadi Jalur Alternatif Memecah Kepadatan di Pantai Selatan DIY
Advertisement
Ini Kejanggalan Narasi yang Disampaikan Polisi Terkait Penutupan Patung Bunda Maria di Kulonprogo
Polemik Penutupan Patung Bunda Maria, Ini Respons Pemda DIY
4 Kilometer Jalan Tol Jogja Solo Sudah Dibeton
Aduan THR untuk Pekerja di Sleman Mulai Dibuka
Organisasi Masyarakat Sipil Sayangkan Sikap Polisi Kulonprogo di Kasus Penutupan Patung Bunda Maria
Advertisement
Gelar Kompetisi Film, Disbud DIY Akan Danai Lima Film Tahun Ini
Royal Ambarrukmo Yogyakarta Hadirkan Sensasi Berbeda di Bulan Ramadan
Buruh DIY Tolak Aturan Baru yang Bolehkan Pengusaha Memotong Gaji Pekerja 25%
ASN Ramai-Ramai Reservasi Buka Bersama, PHRI DIY: Kami Menolak Larangan Presiden
Gelar Ramp Check Bus Jelang Arus Mudik, Dishub Sleman Bakal Satroni Garasi PO
Advertisement
JPW: Polisi Tak Boleh Kalah dengan Kelompok Intoleran, Anggota Salah Bikin Laporan Harus Dibina
Berita Pilihan
Advertisement
Jadwal Imsak dan Buka Puasa untuk Wilayah Jogja Selama Ramadan 2023
Advertisement
Ini 10 Negara dengan Durasi Puasa Terpanjang di Dunia pada 2023
Advertisement
Berita Populer
- Meriahkan Ramadan, 2 Kuintal Lele Ditebar di Sawah Jadi Rebutan Warga
- Jumat, Ini Jadwal KA Bandara YIA
- Jam Kerja Pegawai Gunungkidul Dipangkas Selama Ramadan, Jumat Sampai Jam 11.00 WIB
- Dua Rumah di Gunungkidul Terbakar di Hari Pertama Puasa
- Awal Ramadan, BMH DIY Salurkan Buka Puasa Kepada Santri Tahfidz
Advertisement
Advertisement
