Cegah Banjir di SMK Tanjungsari, Luweng Ngegong Gunungkidul Dinormalisasi
Normalisasi Luweng Ngegong di Tanjungsari menelan Rp255 juta untuk mengurangi risiko banjir yang menggenangi kawasan SMK Negeri 1 Tanjungsari.
Ilustrasi. /Ist-Freepik
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL– Jumlah warga miskin di Gunungkidul bertambah sekitar 0,67% dibandingkan dengan data 2020. Pandemi Covid-19 diduga menjadi biang bertambahnya warga miskin di Bumi Handayani.
Hasil perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah keluarga miskin di Gunungkidul di tahun ini ada 17,69%. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian di 2020 yang jumlahnya sebesar 17,07%.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul, Saptoyo membenarkan adanya pertambahan jumlah warga miskin di Gunungkidul. Ia berdalih pandemi Corona menjadi salah satu faktor yang membuat upaya penurunan kemiskinan belum bisa optimal.
“Sangat berpengaruh karena sebelum pandemic angkanya terus turun, tapi sejak wabah ini melanda memberikan pengaruh terhadap upaya pengentasan kemiskinan yang dimiliki pemkab,” kata Saptoyo, Selasa (28/12/2021).
BACA JUGA: Tak Punya Duit, 2 Remaja di Bantul Nekat Curi Kambing
Bertambahnya warga miskin di Gunungkidul bukan hanya terjadi di tahun ini. Pasalnya, di 2020 lalu juga terjadi hal yang sama. Di 2019 jumlahnya sebesar 16,61%, namun setahun berikutnya bertambah menjadi 17,07%.
Saptoyo pun memastikan upaya pengentasan dan penanggulangan akan terus dilakuan. Meski belum menyebutkan nominal pasti anggaran berkaitan dengan progam penanggulangan, namun sejumlah program sudah disusun untuk dikerjakan di 2022.
“Upaya pengentasan dilakukan lintas sektor dengan melibatkan organisasi perangkat daerah di lingkup pemkab,” katanya.
Adapun program kemiskinan yang disusun tidak terlalu berbeda dengan pelaksanaan di tahun ini. Sebagai contoh, pemkab masih mengalokasikan anggaran untuk mengcover pembiayaan iuran BPJS kesehatan sebagai upaya memberikan jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu.
Upaya pengentasan juga menyasar untuk perbaikan rumah tak layak huni, penyediaan sanitasi lingkungan mulai dari program jambanisasi hingga pembuatan septictank untuk warga. Selain itu, untuk penguatan ekonomi ada pendampingan kelompok pertanian, kelompok usaha bersama hingga program industry kecil menengah.
“Programnya sama [dengan tahun lalu], tapi indikator dan sasaran yang berubah. Output dari program ini nantinya ke pelatihan mapun pendampingan ke masyarakat,” katanya.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Gunungkidul, Ari Siswanto mengatakan, bertambahnya jumlah keluarga miskin merupakan tantangan untuk bupati agar jumlah warga miskin bisa kembali turun. Selain itu, Ari berharap ada inovasi program sehingga upaya pengentasan dapat diaksimalkan dan tidak sebatas menjalankan program rutin.
“OPD harus lebih fokus sehingga output dari kegiatan jelas dan berdampak nyata bagi masyarakat,” katanya.
Ari pun meminta data kemiskinan dicermati secara teliti sehingga benar-benar valid karena menyangkut dengan program yang akan dilaksankan. “Ekonomi maju akan berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Jadi, bupati harus mengambil peran terhadap upaya pengentasan melalui program-program unggulan yang dimiliki seperti pengembangan wisata hingga investasi,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Normalisasi Luweng Ngegong di Tanjungsari menelan Rp255 juta untuk mengurangi risiko banjir yang menggenangi kawasan SMK Negeri 1 Tanjungsari.
Program perumahan nasional menghasilkan nilai tambah ekonomi Rp25,3 triliun selama 2015–2025 dan menyerap 100.000 tenaga kerja per tahun.
Veda Ega Pratama finis keempat di Moto3 Qatar 2026 setelah memulai balapan dari posisi ke-14 akibat penalti.
Bali United mengalahkan Persik Kediri 3-0 pada pekan kesembilan Super League 2026/2027. Kemenangan mengantar Serdadu Tridatu ke posisi ketiga.
MJO mulai melemah, tetapi kekeringan di Kulonprogo masih melanda 8 kapanewon. BPBD telah menyalurkan 898 tangki air bersih.
Target cadangan minyak 60 hari dinilai perlu dicapai bertahap. Pengadaan stok tambahan 40 hari diperkirakan membutuhkan Rp70 triliun.