Ini Fokus Utama Kulonprogo di 2022

Harianjogja.com, KULONPROGO—Sejumlah proyek infrastruktur berskala besar di Kabupaten Kulonprogo belum mampu menurunkan angka kemiskinan di wilayah ini. Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) Kulonprogo, angka kemiskinan naik dari 18,01% pada 2020 menjadi 18,38% pada 2021. Berbagai jenis bantuan, pendampingan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat terus ditingkatkan demi mengentaskan kaum papa di Bumi Binangun.

Wakil Bupati Kulonprogo, Fajar Gegana mengakui masih tingginya angka kemiskinan di Bumi Binangun. Dia menjelaskan selama kurun waktu dua tahun terakhir jajarannya terus memetakan kemiskinan yang terjadi. Hal ini bertujuan agar program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan tepat sasaran. Untuk menekan angka kemiskinan, dibutuhkan kerja sama kolaboratif dari semua pihak.

“Ada sejumlah program yang kami lakukan untuk menurunkan angka kemiskinan, seperti pembangunan infrastruktur untuk mempermudah akses wilayah, peningkatan sumber daya manusia [SDM] dengan melakukan berbagai pelatihan serta pemberdayaan masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan taraf hidup,” kata Fajar saat ditemui, belum lama ini.

Menurut Fajar, sinergitas antara Pemkab Kulonprogo dan BPS Kulonprogo dalam upaya penanggulangan kemiskinan diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang tepat dan direalisasikan dalam penganggaran APBD.

Daerah Terisolasi

Kepala BPS Kulonprogo, Sumarwiyanto mengatakan pandemi Covid-19 berkontribusi pada peningkatan angka kemiskinan karena membuat aktivitas ekonomi menjadi terbatas dan kondisi itu memengaruhi pendapatan masyarakat. "Masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan atau hampir miskin, jika pendapatannya tetap atau hanya meningkat sedikit, akhirnya menjadi miskin," kata Sumarwiyanto saat ditemui, Selasa (28/12).

Ia mengatakan angka kemiskinan muncul di daerah yang terisolasi secara geografis dan basis sumber dayanya rendah. Dari 87 kalurahan dan satu kelurahan di Kulonprogo, ada 22 kalurahan yang memiliki topografi lereng dan 10 kalurahan berada di tepi pantai. Di kampung-kampung nelayan yang ada di tepi pantai, kemiskinan antara lain disebabkan oleh minimnya kapasitas sumber daya manusia serta kepemilikan modal dan penguasaan teknologi. "Nelayan pekerjaannya tergantung musim sehingga harus punya pekerjaan sampingan, sementara keterampilan mereka juga terbatas," kata Sumarwiyanto.

Ia mengemukakan, Pemkab Kulonprogo bisa membantu masyarakat menangkap peluang ekonomi dari pengoperasian Yogyakarta International Airport (YIA) untuk meningkatkan kesejahteraan warga.

Pemkab, menurut dia, bisa menghadirkan pengungkit kegiatan ekonomi dengan menyediakan infrastruktur pendukung sebagai daerah transit, termasuk memperbaiki jalan. "Sesudah adanya fasilitas jalan yang bagus untuk daerah penghasil ekonomi, posisi objek wisata harus di-branding lebih modern" katanya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulonprogo, Triyono mengatakan pada 2021 Pemkab mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk program penanggulangan kemiskinan dan Rp30 miliar lebih untuk program bantuan sosial. "Kami berupaya menekan angka kemiskinan supaya tidak semakin parah. Kenaikan kemiskinan 0,37 persen sangat rendah dibandingkan daerah lain," katanya. (Hafit Yudi Suprobo)