Ikuti PBNU, NU DIY Buka Kemungkinan Masukkan Tokoh Perempuan di Kepengurusan

Pemaparan hasil survei tentang PWNU DIY, Kamis (13/1/2022). - Harian Jogja/Sunartono.
13 Januari 2022 21:27 WIB Sunartono Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Pengurus Wilayah Nahdaltul Ulama (PWNU) DIY membuka kemungkinan memasukkan kader perempuan ke dalam jajaran kepengurusan periode berikutnya sebagaimana yang dilakukan PBNU. PWNU DIY akan menggelar Konferensi Wilayah (Konferwil) untuk menunjuk Rois Syuriah dan Ketua Tanfidziyah baru yang telah habis masa jabatannya.

Sebelumnya, Ketum PBNU periode 2022-22027 Yahya Cholil Staquf membuat gebrakan baru dalam sejarah kepengurusan dengan memasukkan 11 tokoh perempuan, mulai dari bu nyai (pengurus pondok pesantren) hingga aktivis.

BACA JUGA: Jadi Ketum PBNU 2021-2026, Ini Program Gus Yahya

Wakil Sekretaris PWNU DIY Muhajir menjelaskan pelaksanaan Konferwil PWNU DIY akan digelar Sabtu (15/1/2022) di Ponpes Al-Furqon Sanden, Bantul. Hajatan ini akan menentukan Rois Syuriah dan Ketua Tanfidziyah PWNU DIY periode 2022-2027. Ketua PWNU DIY Profesor Nizar Ali tidak mencalonkan lagi, karena menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Umum PBNU.

“Kalau Prof Nizar jelas tidak bisa [dicalonkan lagi] karena beliau sudah menjadi Wakil Ketua Umum PBNU,” katanya di sela-sela pemaparan hasil survei Rumah Survei Indonesia (RSI) di Kantor PWNU DIY, Jalan MT. Haryono, Kota Jogja, Kamis (13/1/2022).

Muhajir menilai hal itu bisa saja terjadi di PWNU DIY. Akan tetapi yang menentukan adalah Rois Syuriah dan Ketua Tanfidziyah.

“Itu [keterlibatan perempuan] sangat terbuka kemungkinan itu,” ujarnya.

Direktur Rumah Survei Indonesia (RSI) Arin Mamlakah Kalamika menyatakan pengurus perempuan di tubuh NU harus direspons positif. Berdasarkan hasil penelitiannya mayoritas pengurus hingga level PCNU didominasi kalangan laki-laki.

BACA JUGA: Yahya Staquf, Ketua Umum PBNU Terpilih yang Pernah Mondok di Krapyak Jogja

“Tentu ini bisa menjadi gebrakan dan harus direspons positif, artinya perempuan diberikan ruang, meskipun persentasenya masih kecil dan harapannya ke depan bisa diperluas lagi,” ujarnya.

Anggota Lakpesdam PWNU DIY ini menyarankan kepada kepengurusan berikutnya untuk membuat instrumen evaluasi kelembagaan dan program. Kemudian penyusunan periode program yang perlu ditata kembali. “Sehingga ke depan evaluasi dan pengelolaan organisasi perlu ditingkatkan,” katanya.