Advertisement

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021

Media Digital
Kamis, 31 Maret 2022 - 19:37 WIB
Budi Cahyana
Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021. - Istimewa

Advertisement

Assalamu ‘alaikum warahmatullaahi wa barakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua.

Saudara-saudara warga masyarakat DIY yang saya hormati dan cintai. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah DIY Tahun 2021.

Penyusunan dan penyampaian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) ini merupakan perwujudan dari tanggung jawab kami sebagai Gubernur kepada masyarakat DIY. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini juga merupakan tanggung jawab pelaksanaan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY  dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah wajib menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan DIY sangat terkait dengan visi-misi Pemerintah Daerah DIY.  Visi Pembangunan DIY sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) DIY Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 – 2022,  yaitu: Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Kemuliaan martabat manusia Jogja dalam visi Gubernur DIY digambarkan dalam “Lima Kemuliaan”  atau “Panca Mulia” yakni:

  1. terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing
  2. terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan
  3. terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan
  4. terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan
  5. terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sehingga Panca Mulia dari Visi Gubernur DIY dapat diejawantahkan dalam rumusan 2 misi pembangunan DIY  tahun 2017-2022 sebagai berikut:

1)  Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban

2)  Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Demokratis

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DIY Tahun 2021 merupakan laporan mengenai capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Selama tahun 2021 penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada umumnya telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagai berikut:  

Advertisement

  1. GAMBARAN UMUM:

Daerah Istimewa Yogyakarta posisinya terletak diantara 7º.33’-8º.12’ Lintang Selatan dan 110º.00’-110º.50’ Bujur Timur, tercatat memiliki luas wilayah daratan 3.133,15 km² atau 0,16% dari luas wilayah daratan Indonesia (1.916.906,77 km²). Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan luas wilayah terkecil kedua setelah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang terdiri dari:

  1. Kabupaten Kulon Progo, dengan luas 586,28 km² (18,71%)
  2. Kabupaten Bantul, dengan luas 508,13 km² (16,22%)
  3. Kabupaten Gunungkidul, dengan luas 1.431,42 km² (45,69%)
  4. Kabupaten Sleman, dengan luas 574,82 km² (18,35%)
  5. Kota Yogyakarta, dengan luas 32,50 km² (1,04%)

Advertisement

Jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2021 berdasarkan data kependudukan Daerah Istimewa Yogyakarta Semester II tahun 2021 (Per 31 Desember 2021) adalah sebanyak 3.677.446 orang. Persebaran penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta menurut kabupaten/kota tahun 2021 terbanyak berada di Kabupaten Sleman yaitu sejumlah 1.088.109 orang (29,59%) diikuti oleh Kabupaten Bantul sejumlah 956.513 orang (26,01%), Kabupaten Gunungkidul sejumlah 774.441 orang (21,06%), Kabupaten Kulon Progo sejumlah 442.874 orang (12,04%) dan Kota Yogyakarta dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu sejumlah 415.509 orang (11,30%). 

Grafik Persebaran Jumlah Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Kabupaten/Kota  Tahun 2021

                    

       Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2021

Advertisement

Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas satu kota dan empat kabupaten dengan 14 Kemantren (setingkat Kecamatan di kota) dan 64 kapanewon (setingkat kecamatan di kabupaten)  serta  438 Kalurahan/Kelurahan. Berdasarkan Pergub DIY 25/2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, masing-masing kabupaten telah mengundangkan perda mengenai perubahan nomenklatur kelembagaan kecamatan menjadi kemantren/kapanewon dan desa menjadi kalurahan, sebagai berikut:

Tabel  Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021

No

Advertisement

Kabupaten/

Kota

Kapanewon/Kemantren

Kalurahan

Advertisement

Kelurahan

Keterangan

1

Kulon Progo

Advertisement

12

87

1

Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan

2

Bantul

17

75

-

Perda Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan

3

Gunungkidul

18

144

-

Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan

4

Sleman

17

86

-

Perda Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan

5

Yogyakarta

14

-

45

Perda Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

DIY

78

392

46

 

  Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2022

 

  1. CAPAIAN KINERJA MAKRO
  2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dibandingkan dengan tahun 2020, IPM DIY pada tahun 2021 mengalami kenaikan, yaitu dari 79,97 di tahun 2020 menjadi 80,22 di tahun 2021, atau terdapat kenaikan sebesar 0,31%. Dalam kurun waktu tahun 2017 hingga 2022, IPM DIY selalu berada di atas IPM Nasional. Pada tahun 2021, IPM DIY masuk kategori “Sangat Tinggi” (IPM≥80) dan berada pada peringkat kedua nasional setelah DKI Jakarta. Berdasarkan kategori IPM, hanya dua provinsi yang masuk kategori “Sangat Tinggi” pada tahun 2021, yaitu DKI Jakarta dan DIY. Kenaikan IPM DIY didukung oleh kenaikan nilai indeks pada masing-masing komponen.

 

                                    Sumber : BPS 2022, diolah

 

 

                       Sumber: BPS, 2022

 

  1. Angka Kemiskinan

Pada tahun 2021, angka kemiskinan menurun dibandingkan tahun 2020, yaitu dari 12,80% menjadi 11,91%, yang berarti proporsi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan berkurang. Persentase penduduk miskin DIY dari tahun 2017 hingga 2021 dapat dilihat pada grafik berikut :

 

                   Sumber : BPS 2022

  1. Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY Agustus 2021 mengalami penurunan 1% poin dibandingkan TPT DIY Agustus 2020, tetapi mengalami kenaikan 0,28% poin bila dibandingkan dengan TPT Februari 2021. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2021 sebesar 73,52% mengalami kenaikan 2,4% poin dibandingkan Agustus 2020. TPAK DIY Agustus 2020 hingga Agustus 2021 dapat dilihat pada grafik berikut :

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)  dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)  DIY

Agustus 2020 hingga Agustus 2021

    1. Pertumbuhan Ekonomi

    Pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 2021 sebesar 5,53% cumulative to cumulative (c-to-c). Kondisi tersebut lebih baik jika dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 2,68%. Perekonomian DIY pada triwulan IV-2021 terhadap triwulan IV-2020 mengalami kenaikan sebesar 2,82% year on year  (y-on-y), dan terhadap triwulan III-2021 tumbuh sebesar 3,68% quarter to quarter (q-to-q). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY atas dasar harga berlaku triwulan IV-2021 mencapai Rp.38,81 triliun, dan atas dasar harga konstan mencapai Rp.27,46 triliun. PDRB DIY atas dasar harga konstan dan harga berlaku pada tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

      Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2020 dan 2021

    PDRB

    TW I

    (juta rupiah)

    TW II

    (juta rupiah)

    TW III

    (juta rupiah)

    TW IV

    (juta rupiah)

    PDRB ADHB 2020

    34.614.811,41

    32.074.227,59

    35.176.680,66

    36.441.113,60

    PDRB ADHB 2021

    37.007.665,23

    36.603.504,07

    36.949.600,26

    38.808.399,59

    PDRB ADHK 2020

    25.387.804,15

    23.697.203,24

    25.889.423,89

    26.709.088,89

    PDRB ADHK 2021

    26.845.794,56

    26.512.318,21

    26.488.145,86

    27.462.296,78

    1. Pendapatan Per Kapita

    PDRB per kapita DIY pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp.2,3 juta jika dibandingkan tahun 2020, yaitu dari Rp.38,32 juta menjadi Rp.40,62 juta. PDRB per kapita DIY tahun 2017 hingga 2021 dapat dilihat pada grafik berikut:

    1. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

    Ketimpangan pendapatan diukur menggunakan rasio gini. Rasio gini berkisar antara nol dan satu. Nilai rasio gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio gini DIY pada tahun 2021 sebesar 0,436, turun sebesar 0,001 dari tahun 2020 yang sebesar 0,437. Rasio gini DIY pada tahun 2019 hingga 2021 dapat dilihat pada grafik berikut :

    1. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

    1.       Urusan Pendidikan

    Realisasi Kinerja Urusan Pendidikan  di DIY Tahun 2021

    No

    Indikator Kinerja Sasaran

    Satuan

    2017

    2018

    2019

    2020

    2021

    Target s.d Berakhirnya RPJMD 2017-2022

    1

    Rata-Rata Hasil Ujian Nasional SMA

    rerata nilai ujian SMA

    57,39

    62,5

    63,63

    (N/A)

    (N/A)

    58,41

    2

    Rata-Rata Hasil Ujian Nasional SMK

    rerata nilai ujian SMA

    57,43

    54,77

    55,33

    (N/A)

    (N/A)

    58,29

    3

    Persentase Guru Layak Mengajar Jenjang Pendidikan Menengah

    persen

    95,98

    97,17

    97,27

    98,42

    98,41

    98.63

    4

    Capaian APK Pendidikan Menengah

    persen

    93,38

    95,97

    96,73

    98,49

    109,77

    99,74

    5

    Capaian APK Pendidikan Khusus

    persen

    78,64

    82,15

    86,5

    83,38

    84,97

    86,5

    Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2022 (diolah)

    Perbandingan Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun dengan Jumlah Partisipasi Layanan Pendidikan DIY Tahun 2021

    No

    Wilayah

    Jumlah Penduduk

    Peserta Didik Secara Keseluruhan

    Perbandingan dalam % APK

    Peserta Didik usia 16-18 th

    Perbandingan dalam % APM

    1

    Bantul

    38.467

    40.542

    105,39

    29.799

    77,47

    2

    Gunungkidul

    29.929

    29.260

    97,76

    20.656

    69,02

    3

    Kulon Progo

    18.515

    18.203

    98,31

    13.344

    72,07

    4

    Sleman

    45.617

    43.194

    94,69

    30.822

    67,57

    5

    Yogyakarta

    19.423

    35.603

    183,30

    26.001

    133,87

     

    Jumlah Total

    151.951

    166.802

    109,77

    120.622

    79,40* (Perhitungan APM Pembilang ditambah 23 anak yang lulus Program SKS SMA 1 Bantul)

    Sumber data: Profil Pendidikan, Dinas Dikpora 2021

            Tabel  Bantuan Perlengkapan dan Pembebasan Biaya Pendidikan Tahun 2021

    No

    Wilayah

    Jumlah Siswa

    Bantuan Perlengkapan Dasar

    Pembebasan Biaya Pendidikan

    SMA

    SMK

    SMA

    SMK

    SMA

    SMK

    1

    Bantul

    14.970

    18.232

    1.790

    2.082

    12.974

    11.616

    2

    Gunungkidul

    6.686

    18.516

    872

    3.118

    5.763

    9.914

    3

    Kulon Progo

    5.155

    11.010

    292

    1.446

    4.649

    6.052

    4

    Sleman

    15.040

    21.009

    1.160

    2.116

    9.585

    9.800

    5

    Yogyakarta

    16.492

    15.536

    138

    386

    9.310

    10.775

    Jumlah Total

    58.434

    84.303

    4.252

    9.148

    42.281

    48.157

                                    Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2022

    Tabel  Akreditasi SMA DIY Tahun 2021

    No

    Wilayah

    Sekolah

    Sekolah Menurut Akreditasi

    Akreditasi

    Jumlah

    Negeri

    Swasta

    Total

    A

    B

    C

    Belum

     

    1

    Bantul

    19

    18

    37

    35

    2

    0

    0

    37

    2

    Gunungkidul

    11

    12

    23

    21

    2

    0

    0

    23

    3

    Kulon Progo

    11

    6

    17

    16

    1

    0

    0

    17

    4

    Sleman

    17

    34

    51

    44

    6

    0

    1

    51

    5

    Yogyakarta

    11

    29

    40

    34

    5

    1

    0

    40

    Jumlah Total

    69

    99

    168

    150

    16

    1

    1

    168

                                    Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2022

    Tabel  Bantuan Perlengkapan Dasar dan Pembebasan Biaya Pendidikan Tahun 2021

    No

    Wilayah

    Jumlah Siswa ABK Penerima Bantuan Perlengkapan Dasar

    Jumlah Siswa ABK Penerima Pembebasan Pembiayaan Pendidikan

    L

    P

    Jumlah

    1

    Bantul

    23

    243

    167

    410

    2

    Gunungkidul

    17

    151

    86

    237

    3

    Kulon Progo

    -

    136

    74

    210

    4

    Sleman

    15

    76

    32

    108

    5

    Yogyakarta

    35

    246

    177

    423

    Jumlah Total

    90

    852

    536

    1.388

                    Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2022

    Tabel  Akreditasi Satuan Pendidikan Khusus Tahun 2021

    No

    Wilayah

    SLB

    Sekolah Menurut Akreditasi

    Akreditasi

    Jumlah

    Negeri

    Swasta

    Total

    A

    B

    C

    Belum

    1

    Bantul

    2

    18

    20

    13

    6

    0

    1

    20

    2

    Gunungkidul

    2

    11

    13

    10

    3

    0

    0

    13

    3

    Kulon Progo

    1

    7

    8

    7

    0

    1

    0

    8

    4

    Sleman

    1

    28

    29

    23

    6

    0

    0

    29

    5

    Yogyakarta

    3

    6

    9

    7

    1

    1

    0

    9

    Jumlah Total

    9

    70

    79

    60

    16

    2

    1

    79

                                    Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2022

     2.       Urusan Kesehatan

    Target dan Realisasi Urusan Kesehatan DIY 2021

    Pada tahun 2021 terdapat permasalahan yang cukup menjadi perhatian yaitu adanya Covid-19, sampai tahun 2021 tercatat 156.997 kasus di DIY. Case Fatality Rate (CFR) atau jumlah orang yang meninggal dunia dari total orang yang sakit atau mempunyai gejala di DIY berada pada angka 3,36%, sedangkan Recovery rate 96,39%. Berikut distribusi kasus, sembuh, dan meninggal berdasarkan Kab/Kota sampai tahun 2021:

    3. Urusan Pekerjaan Umum

    Tabel  Data Penduduk DIY Terlayani Air Minum Tahun 2021

    No

    Kabupaten

    Perpipaan

    Non Perpipaan

    Belum Ada Akses

    1

    Sleman

    340.444

    875.391

    16.763

    2

    Bantul

    155.221

    823.483

    51.294

    3

    Yogyakarta

    100.658

    335.278

    -

    4

    Gunung Kidul

    268.540

    270.788

    209.947

    5

    Kulon Progo

    154.111

    279.546

    826

    Jumlah

    1.018.973

    2.584.486

    278.829

    Total Akses Air Minum

    3.603.459

     

    Capaian Akses

    92,82%

     

    Sumber : Dinas PUPESDM DIY, 2021

    Sebagai upaya mendukung peningkatan program pengelolaan persampahan yang didanai APBD DIY, Dinas PUPESDM DIY melakukan kegiatan berupa:

    1. Tahap persiapan pengadaan lahan TPA Piyungan;
    2. Perkerasan jalan operasional TPA Piyungan;
    3. Talud sungai saluran lindi;
    4. Tambah daya listrik untuk pengolahan lindi TPA Piyungan 240 kVA;
    5. DED konstruksi sel baru di TPA Transisi Regional Piyungan;
    6. DED Penanganan Drainase Kawasan Permukiman TPA Piyungan;
    7. Penyediaan lahan utk zona transisi TPA Regional Piyungan;
    8. Kajian Uji Tanah di TPA Transisi Regional Piyungan.

    Selain itu, dengan dana APBN melalui BPPW DIY di tahun 2020-2022 melaksanakan pekerjaan Peningkatan Kapasitas TPA Piyungan yaitu melakukan penataan sel sampah untuk membantu meningkatkan kapasitas TPA Piyungan dan persiapan penutupan sel sampah di TPA Piyungan. Selain pekerjaan di TPA Piyungan, BPPW DIY melaksanakan program TPS 3R di 2 lokasi yaitu Nogotirto dan Sendangtirto Kabupaten Sleman.

    Foto Pengembangan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah TPA Piyungan

    TPA Piyungan

    TPA Piyungan

    Sumber : Dinas PUP-ESDM DIY, 2021

     

    4.         Urusan Penataan Ruang

    Target dan Realisasi Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Tahun 2021

                                            Sumber: DPTR DIY, 2022 (Diolah)

     

    5.       Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

    Tabel Kinerja Urusan Perumahan Tahun 2021

    Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2022 (diolah)

     

    Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2022 (diolah)

     

    6.       Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

    Sumber: Satpol PP DIY, 2022 (diolah)

     

    7.       Urusan Sosial

        Sumber: Dinas Sosial DIY, 2022 (diolah)

     

                    Sumber: Dinas Sosial DIY, 2022 (diolah)

     

    8.       Urusan Tenaga Kerja

     

                    Sumber: Dinas Nakertrans DIY, 2022 (diolah)

     

    9.       Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

    Sumber: DP3AP2 DIY, 2022 (diolah)

     

     

     

    10.   Urusan Pangan

    Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di DIY tahun 2016-2021

     

    Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022 (data diolah)

     

     

     

    11.   Urusan Lingkungan Hidup

    Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) DIY Tahun 2018-2021

    Sumber: DLHK DIY, diolah 2022* (*IKA: Indeks Kualitas Air, IKU: Indeks Kualitas Udara,IKTL: Indeks Kualitas Tutupan Lahan)

     

    12.   Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

                                    Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2022

    13.   Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

     

    Sumber: Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY, 2022 (diolah)

     

    14.   Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB)

     

    Sumber: DP3AP2 DIY, 2022 (diolah)

     

    15.   Urusan Perhubungan

     

    Sumber: Dishub DIY, 2022

     

    16.   Urusan Komunikasi dan Informatika

     

    Dinas Kominfo DIY, 2022 (diolah)

     

    17.   Urusan Koperasi,  Usaha Kecil dan Menengah

     

    Sumber: Dinas Kop& UKM DIY, 2022 (diolah)

     

    Tabel Perkembangan Jumlah UMKM Menurut Skala Usaha Tahun 2017 - 2021

    No

    Skala Usaha

    2017

    2018

    2019

    2020

    2021

    1

    Usaha Mikro

    135.799

    141.991

    143.385

    188.033

    284.623

    2

    Usaha Kecil

    62.042

    64.896

    65.533

    58.980

    16.066

    3

    Usaha Menengah

    37.472

    39.196

    39.581

    30.665

    2.110

    4

    Usaha Besar

    12.904

    13.498

    13.631

    10.005

    n/a

    Jumlah Total

    238.619

    248.217

    259.581

    287.683

    302.799

                             Sumber : Dinas Koperasi dan UKM DIY, 2021

    18.   Urusan Penanaman Modal

    Gambar  Grafik Pertumbuhan Realisasi Investasi di DIY

    Tahun 2017 – 2021

     

                                    Sumber: DPPM DIY, 2022

     

    Gambar  Perkembangan Investasi Kabupaten/Kota di DIY 2017 - 2021 (Rp Juta)

    Kabupaten/Kota

    2017

    2018

    2019

    2020

    2021

    Bantul

    929.537

    1.078.588

    1.209.467

    1.266.968

    1.333.084

    Sleman

    5.198.931

    6.716.164

    7.618.557

    8.242.760

    10.179.039

    Gunungkidul

    255.746

    270.751

    349.159

    381.065

    660.851

    Kulon Progo

    1.193.302

    5.771.863

    10.640.748

    12.507.288

    13.024.557

    Yogyakarta

    5.276.458

    6.238.304

    6.776.025

    7.019.257

    7.298.699

    Jumlah

    12.853.974

    20.075.670

    26.593.956

    29.417.340

    32.496.232

    Sumber: DPPM DIY, 2022

     

    Persentase sebaran realisasi investasi tahun 2021 di masing-masing Kabupaten/Kota juga dapat dilihat dari piechart dibawah ini. Untuk tahun 2021 Kabupaten Sleman menguasai 62,4 persen realisasi investasi di DIY diikuti Kabupaten Kulon Progo 16,5 persen, Kabupaten Gunungkidul 9,4 persen, Kota Yogyakarta 8,1 persen dan Kabupaten Bantul 3,7 persen.

     

    Pie Chart Persentase  Realisasi Investasi Tahun 2021 (Tambahan Investasi) berdasarkan Kabupaten/Kota

      

                                    Sumber: DPPM DIY, 2022

    6.       Urusan Kepemudaan dan Olahraga

    Jumlah Pemuda Kader Aktif 2020-2021 di DIY

    Jumlah Pemuda Kader Aktif

    Tahun 2020

    Tahun 2021

    Pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan (Kwarda) dan pelatihan yang diselenggarakan organisasi kepemudaan

    1.268

    1.295

    Pemuda yang berpartisipasi dalam pelatihan kewirausahaan (alumni pelatihan pemasaran online dan pelatihan kewirausahaan tahun sebelumnya, pelatihan pemasaran online, pelatihan kewirausahaan pemuda di kantong kemiskinan, sosialisasi kewirausahaan; partisipan Sentra Kewirausahaan Pemuda 2021)

    2.823

    3.014

    Pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan kepemudaan (alumni Paskibraka, seleksi dan pembinaan Paskibraka, pemilihan Duta Pancasila, sosialisasi kepemudaan)

    3.176

    3.215

    Jumlah

    7.267

    7.524

    Peningkatan Jumlah Pemuda Kader Aktif Tahun 2020 dan 2021:

    7.524-7.267 = 257

        Sumber: Balai Pemuda dan Olahraga DIY, 2022

     

      Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2022 (diolah)

     

    7.       Urusan Statistik

     

    Sumber: Bappeda DIY, 2022 (diolah)

     

    8.         Urusan Persandian

    Pada tahun 2021, urusan persandian dilaksanakan melalui program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dengan kegiatan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi.

     

    Dalam hal kebijakan teknis, Dinas Komunikasi dan Informatika menginisiasi disusunnya Pergub DIY No. 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sepanjang tahun 2021, telah diterbitkan 139 (seratus tiga puluh sembilan) sertifikat elektronik untuk para pejabat di lingkungan Pemda DIY. Untuk percepatan implementasi TTE, Dinas Kominfo DIY juga mengembangkan aplikasi Sadewa (Sistem Penandatangan Dokumen Elektronik Pemda DIY) yang merupakan aplikasi untuk menandatangani dokumen secara berjenjang. Sadewa sudah digunakan secara aktif oleh 27 (dua puluh tujuh) OPD. Selain itu, Diskominfo juga melakukan pendampingan agar aplikasi kenaikan pangkat yang dikelola BKD dan aplikasi paperless office juga dapat terintegrasi dengan Tanda Tangan Elektronik.

     

    Terkait penerapan dan audit keamanan informasi, Dinas Kominfo DIY berkoordinasi dengan BSSN melakukan audit-audit berikut :

    1. Penilaian Indeks Keamanan Informasi (2018)

    Ruang Lingkup : tata kelola, pengelolaan risiko, kerangka kerja keamanan informasi, pengelolaan aset, teknologi dan keamanan informasi

    Hasil Penilaian : Tata Kelola III+; Pengelolaan Risiko V; Kerangka Kerja Keamanan Informasi V; Pengelolaan Aset III; Teknologi dan Keamanan Informasi II (Total score 547 dari maksimum score 645)

    1. Penilaian Tingkat Maturitas Penanganan Insiden (2019)

    Ruang Lingkup : fase I Persiapan; fase II Respon; fase III Tindak Lanjut

    Hasil Penilaian : 2,18 (Level Kematangan Tingkat 3 (Establishing) dari 5)

    1. Penilaian Maturitas Keamanan Siber (2020)

    Ruang Lingkup : aspek tata kelola, identifikasi, proteksi, deteksi, respon

    Hasil Penilaian :4,39 (Level Kematangan Tingkat IV (Managed) dari V)

    1. Penilaian Maturitas Keamanan Siber (2021)

    Ruang Lingkup : aspek tata kelola, identifikasi, proteksi, deteksi, respon

    Hasil Penilaian :4,4 (Level Kematangan Tingkat IV (Managed) dari V)

     

    9.         Urusan Perpustakaan

    Grafik Persentase Peningkatan Jumlah Pemustaka ke Perpustakaan

    di DIY Tahun 2017-2021

         

               Sumber: DPAD DIY, 2022 diolah

     

    10.     Urusan Kearsipan

    Sumber: DPAD DIY, 2022

     

    11.     Urusan Kelautan dan Perikanan

    Gambar Grafik Produksi Perikanan Budidaya Dan Perikanan Tangkap di

    Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 – 2021

    Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2022

     

    12.     Urusan Pariwisata

    Grafik  Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara di DIY Tahun 2021

    Sumber: BPS DIY Tahun 2022 (data diolah)

     

     

     

     

    Gambar Grafik Lama Tinggal Wisatawan

    di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 – 2021


     Sumber: Dinas Pariwisata DIY & BPS DIY, 2022 (data diolah)

    13.     Urusan Pertanian

    Tabel Produksi Tanaman Pangan di DIY Tahun 2020-2021

    No

    Komoditas

    Produksi (ton)

    2020

    2021*

    1

    Padi

    848.140

    855.355

    2

    Jagung

    369.347

    362.525

    3

    Kedelai

    7.969

    8.482

    4

    Kacang Tanah

    75.119

    84.846

    5

    Kacang Hijau

    531

    451

    6

    Ubi Kayu

    1.073.314

    1.000.444

    7

    Ubi Jalar

    2.765

    2.209

    8

    Sorghum

    0

    0

    Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2022

     

    Tabel Produksi Hortikultura di DIY Tahun 2020-2021

    No

    Komoditas

    Satuan

    Produksi

    2020

    2021*

    1

    Cabai besar

    Ton

           44.521

    38.378

    2

    Cabai rawit

    Ton

    15.052

    15.933

    3

    Bawang merah

    Ton

    18.811

    29.809

    4

    Mangga

    Ton

    29.833

    33.456

    5

    Durian

    Ton

    6.771

    9.258

    6

    Pisang

    Ton

    66.730

    68.207

    7

    Salak

    Ton

    54.996

    57.290

    8

    Pepaya

    Ton

    13.995

    14.653

    9

    Semangka

    Ton

    8.909

    5.184

    10

    Melon

    Ton

    22.230

    14.550

    11.

    Jahe

    Ton

    4.532

    5.121

    12.

    Kunyit

    Ton

    3.085

    3.374

    Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2022

     

     

    Tabel Populasi Ternak Unggulan di DIY Tahun 2020-2021

    No

    Komoditas

    Populasi Ternak

    2020 (ekor)

    2020 (AU)

    2021(ekor)

    2021(AU)

    1

    Sapi Potong

    309.259

    235.037

    316.825

    240.787

    2

    Sapi Perah

    3.520

    2.675

    3.469

    2.674

    3

    Kuda

    1.842

    1.271

    1.747

    1.205

    4

    Kerbau

    488

    444

    478

    435

    5

    Babi

    11.725

    2.345

    10.750

    2.150

    6

    Kambing

    416.400

    45.804

    430.774

    47.385

    7

    Domba

    148.191

    19.265

    149.231

    19.400

    8

    Ayam buras

    3.496.119

    69.922

    3.445.735

    68.915

    9

    Ayam Ras Petelur

    4.618.205

    92.364

    3.614.663

    72.293

    10

    Ayam Ras Pedaging

    6.184.378

    123.688

    6.733.162

    134.663

    11

    Itik

    437.690

    13.131

    445.680

    13.370

     

    TOTAL

    15.627.817

    605.946

    15.152.515

    603.278

    Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2022 (Keterangan: AU adalah  Animal Unit)  

    Produksi Komoditas Perkebunan Tahun 2020-2021**

    No

    Komoditas

    Produksi

    Wujud Produksi

    2020

    2021

    % Pertumbuhan

    1

    Kelapa

    48.375,90

    46.788,00

    -3,28

    Kopra

    2

    Tebu

    11.035,49

    11.488,06

    4,10

    gula hablur

    3

    Kakao

    1.893,99

    1.990,88

    5,12

    biji kering

    4

    Cengkeh

    724,34

    754,82

    4,21

    bunga kering

    5

    Tembakau Rakyat

    744,47

    834,56

    12,10

    daun kering

    6

    Kopi

    514,09

    511,79

    -0,45

    biji kering

    7

    Jambu Mete

    262,75

    292,06

    11,16

    biji kering

    8

    Tehe

    220,26

    225,48

    2,37

    daun kering

    Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)  DIY, 2022

     

    Nilai Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan

    dalam PDRB DIY Tahun 2017-2021

    Sumber: BPS DIY, 2022

     

     

     

     

     

     

    14.     Urusan Kehutanan

    Tabel  Angka Produksi Kehutanan 2020 – 2021

    No.

    Uraian

    Volume

    2020

    2021

    1.

    Produksi kayu bulat (m3)

    71.335,54

    97.986,34

    a.

    Kayu Bulat Hutan Negara

    2.249,84

    2.566,26

    b.

    Kayu Bakar Hutan Negara

    165,53

    0,00

    c.

    Kayu Bulat Hutan Rakyat

    69.085,70

    95.420,08

    2.

    Produksi kayu olahan (m3)

    26.715,31

    10.488,1

    a.

    Kayu Gergajian/Swan Timber (m3)

    3.931,62

    2.982,38

    b.

    Kayu lapis/plywood (m3)

    4.956,46

    1.812,20

    c.

    Veneer (m3)

    1.211,98

    d.

    Barecore  (m3)

    16.493,30

    5.290,19

    e.

    Blockboard (m3)

    121,95

    403,33

    3.

    Jasa Lingkungan (Rp)

    409.761.125

    1.043.337.375

    a.

    Pengelolaan Hutan Mangunan

    403.917.625

    1.037.791.000

    b.

    Pengelolaan Hutan Produksi Klayar Kenet

    1.580.750

    580.625

    c.

    Pengelolaan Hutan Produksi Ngingrong Mulo

    4.262.750

    4.849.500

    d.

    Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Bibal

    n/a

    116.250

    4.

    Produksi hasil hutan non kayu

     

     

    a.

    Minyak kayu putih (liter)

    40.353

    42.317

    b.

    Bambu (batang)

    477.493

    477.493*

    Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2021

     

    Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kehutanan Tahun 2021

    serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD

    Indikator Kinerja Sasaran

    Satuan

    2021

    Target

    Akhir RPJMD 2022

    Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)

    Target

    Realisasi

    %

    Realisasi

    Nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY

    Juta rupiah

    756,975

    955,42

    126,21

    764,545

    124,96

     

    15.      Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

                     Sumber: DPUP-ESDM DIY, 2022

     

    16.     Urusan Perdagangan

    Tabel Perkembangan Ekspor DIY Tahun 2016-2021

    Uraian

    2016

    2017

    2018

    2019

    2020

    2021

    Volume (Juta kg)

    57,01

    59,24

    53,57

    64,17

    103,51

    132,51

    Nilai (Juta US $)

    252,18

    296,61

    338,02

    370,22

    417,12

    539,96

    Komoditas

    88

    78

    88

    94

    104

    75

    Negara

    112

    112

    115

    113

    111

    110

    Eksportir

    286

    314

    360

    400

    373

    330

    Sumber: Disperindag DIY, 2022

    17.     Urusan Perindustrian

    Tabel  Perkembangan IKM di DIY Tahun 2017-2021

    IKM

    2017

    2018

    2019

    2020

    2021

    Unit usaha (UU)

    91.214

    94.840

    97.013

    96.597

    96.954

    Tenaga kerja (orang)

    330.508

    351.425

    360.242

    355.319

    356.634

    Nilai investasi (Rp Juta)

    1.208.564

    1.949.721

    2.084.560

    1.992.422

    1.999.794

    Nilai produksi (Rp Juta)

    12.463.258

    12.749.270

    13.041.848

    12.465.398

    12.511.520

    Nilai bahan baku dan penolong (Rp Juta)

    8.620.133

    7.335.020

    7.537.467

    7.204.311

    7.230.967

    Sumber: Disperindag DIY, 2022

     

    18.     Urusan Transmigrasi

     

                                    Sumber: Disnakertrans DIY, 2022

     

    19.     Urusan Kebudayaan

    Kekayaan Warisan Budaya Benda dan Tak Benda DIY  yang Ditetapkan oleh Pemerintah RI dan UNESCO Tahun 2007-2021

    Budaya Benda dan Tak Benda yang diapresiasi

    2007-2016

    2017

    2018

    2019

    2020

    2021

    Total

    Budaya Benda

    142

    -

    2

    6

    6

    -

    166

    - Penetapan Nasional

    142

    -

    2

    6

    16

    -

    166

    - Penetapan Internasional

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    Budaya Tak Benda

    19

    18

    27

    30

    14

    26

    134

    - Penetapan Nasional

    19

    18

    27

    30

    14

    26

    134

    - Penetapan Internasional

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

     Sumber : Dinas Kebudayaan DIY, 2021

     

    Tabel  Pengembangan nilai sejarah, warisan  budaya dan museum pada Tahun 2021

    No

    Uraian

    Jumlah

    1

    Pembangunan / Rehabilitasi Museum

    31

    2

    Registrasi Koleksi Museum

    5

    3

    Peringatan Peristiwa Sejarah

    4

    4

    Naskah Kuno

    3

    5

    Event Museum

    74

    6

    Event Bahasa

    34

    Jumlah

    151

    Sumber : Dinas Kebudayaan DIY, 2021

    Tabel Pengembangan Seni di DIY Pada Tahun 2021

    No

    Uraian

    Jumlah

    1

    Upacara  Adat

    54

    2

    Organisasi  Seni  Rupa

    4

    3

    Organisasi  Seni  Pertunjukan

    94

    4

    Organisasi  Perfilman

    96

    5

    Organisasi  Kepercayaan

    18

    Jumlah Event

    266

    Sumber : Dinas Kebudayaan DIY, 2021

     

    20.   Urusan Pertanahan

    Tabel  Rekap Inventarisasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

    NO

    KAB/KOTA 

    SULTAN GROUND

    PAKUALAMAN GROUND

    JUMLAH BIDANG

    1

    YOGYAKARTA

    438

    68

    506

    2

    BANTUL

    3.432

    0

    3.432

    3

    KULON PROGO

    1.286

    288

    1.574

    4

    GUNUNGKIDUL

    4.046

    0

    4.046

    5

    SLEMAN

    4.486

    0

    4.486

    TOTAL BIDANG

    13.688

    356

    14.044

    Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 2022

     

    Tabel  Inventarisasi Terhadap Tanah Desa Tahun 2021

    NO

    KAB

    JUMLAH BIDANG

    TANAH DESA BERSERTIPIKAT

    Sertipikat Terverifikasi

    Sertipikat Belum diverifikasi

    Pendaftaran Sertifikat Tahun 2021

    1

    Bantul

    15.743

    2.117

    390

    1.727

    50

     

    2

    Kulon Progo

    4.156

    3.649

    3.649

    0

    0

     

    3

    Gunungkidul

    10.882

    3.283

    1.277

    2.006

    50

     

    4

    Sleman

    19.498

    7.007

    7.007

    0

    50

     

    Jumlah

    50.279

    16.056

    12.323

    3.733

    150

     

    Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 2022

     

    Tabel Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Sampai dengan Tahun 2021

    NO

    KABUPATEN/KOTA

     PENDAFTARAN

    2013

    2014

    2015

    2016

    2017

    2018

    2019

    2020

    2021

    JML

    1

    Yogyakarta

    45

    166

    75

    50

    70

    50

    75

    100

    42

    673

    2

    Bantul

    0

    171

    1.367

    300

    350

    359

    500

    395

    230

    3.672

    3

    KulonProgo

    0

    216

    176

    240

    350

    400

    400

    402

    151

    2.335

    4

    Gunungkidul

    0

    54

    300

    300

    250

    750

    785

    500

    1000

    3.939

    5

    Sleman

    0

    137

    252

    250

    250

    1.000

    1.000

    202

    0

    3.091

     Jumlah

    45

    744

    2.170

    1.140

    1.270

    2.559

    2.760

    1.599

    1.423

    13.710

    Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 2022.

     

    Tabel Capaian Pendaftaran Tanah Desa Sampai Dengan Tahun 2021

    NO

    KABUPATEN

    JUMLAH BIDANG

    Bidang Sudah Sertifikat

    Bidang Belum Sertifikat

    Sertifikat Terverifikasi s.d. 2021

    Sertifikat Belum diverifikasi

    Penyesuaian Sertifikat s.d. 2021

    1

    Bantul

    15,743

    2,117

    13,626

    1,889

    228

    287

    2

    Kulon Progo

    4,156

    3,649

    507

    3,649

    0

    0

    3

    Gunungkidul

    10,882

    3,295

    7,599

    3,295

    0

    544

    4

    Sleman

    19,498

    7,007

    12,491

    7,007

    0

    794

    Jumlah

    50,279

    16,068

    34,223

    15,840

    228

    1,625

    Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2022

     

    1. OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

    Pada tahun 2021, BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemda DIY Tahun 2020 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan hasil pemeriksaan tersebut meliputi LHP atas Laporan Keuangan Nomor 10 B/LHP/XVIII.YOG/04/2021, LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan  Nomor 10 C/LHP/XVIII.YOG/04/2021. Opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan merupakan pencapaian untuk kesebelas kalinya sejak Laporan Keuangan Tahun 2010.

    Gambar Pemda DIY meraih prestasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI untuk kesebelas kalinya. Penyerahan WTP LHP ini dilakukan pada Rapat Paripurna (Rapur) DPRD DIY masa persidangan pertama tahun 2021 pada Kamis (22 April 2021) di Gedung DPRD DIY.

     

    1. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

    Tabel  Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Pemda DIY Tahun 2021

    No

    Indikator Kinerja

    Satuan

    Capaian 2020

    2021

    Capaian (%)

    Keterangan

    Target

    Realisasi

    1.

    Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

    Angka Indeks

    79,97

    80,93

    80,22

    99,12

    Tidak Tercapai

    2.

    Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

    Angka Indeks

    73,59

    70,22

    74,73

    106,42

    Tercapai

    3.

    Indeks Gini

    Angka Indeks

    0,437

    0,4335 s.d. 0,4188

    0,436

    99,42

    Tidak tercapai

    4.

    Persentase angka kemiskinan

    Persen

    12,80

    12,86

    s.d.

    10,84

    11,91

    107,39

    Tercapai

    5.

    Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Takbenda yang diapresiasi

    Persen

    11,97

    11,99

    12,22

    101,04

    Tercapai

    6.

    Pertumbuhan Ekonomi

    Persen

    s.d.

    2,69

    4,08

    s.d.

     6,86

    5,53

    135,54

    Tercapai

    7.

    IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)

    Angka indeks

    61,60

    64,18

    60,53

    94,31

    Tidak tercapai

    8.

    Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

    Persen

    78,95

    79,5

    81,04

    101,94

    Tercapai

    9

    Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan

    Persen

    40,69

    49,03

    51,81

    105,67

    Tercapai

    10.

    Indeks Williamson

    Angka Indeks

    0,4530

    0,464

    s.d.

    0,455

    0,460

    100,86

    Tercapai

    11.

    Opini BPK

    Opini

    WTP

    WTP

    WTP

    100

    Tercapai

    12.

    Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP) 1=AA;2=A;3=BB;4=B;5=CC;6=C;7=D

    Nilai

    AA

    A

    AA

    150

    Tercapai

    13.

    Persentase capaian program urusan keistimewaan

    Persen

    84,62

    82,61

    88,46

    107,8

    Tercapai

    14.

    Bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan

    Bidang

    12,437

    15.188

    15.362

    101,15

    Tercapai

    Sumber: BAPPEDA DIY, 2022

     

    Secara umum pelaksanaan kegiatan mengalami peningkatan kualitas dan optimal. Namun demikian perlu menjadi perhatian bahwa kondisi kinerja tahun anggaran 2021 berada pada situasi pandemi Covid-19 seperti tahun 2020 yang berbeda dari tahun 2018-2019 pada periode RPJMD DIY 2017-2022.  Pandemi Covid-19 memuncak pada TW II-III dengan varian delta yang sangat mempengaruhi capaian kinerja program dan sasaran. Pada aspek ketercapaian fisik kegiatan relatif sudah sangat baik. Adapun pada aspek kinerja program perangkat daerah, sasaran perangkat daerah, program pemda, sampai dengan kinerja sasaran pemerintah daerah memiliki deviasi yang lebar. Deviasi tersebut terjadi karena faktor eksternalitas yang mempengaruhi capaian kinerja program perangkat daerah berjenjang sampai dengan sasaran pemerintah daerah. Eksternalitas tersebut diantaranya terkait Pandemi Covid-19, kondisi makro sosial-ekonomi dan pembatasan/ perubahan kebijakan nasional yang mengikutinya serta refocussing anggaran yang berdampak kurang optimal/ tidak terselesaikannya program/ kegiatan. Sesuai dengan target RKPD Perubahan 2021, terdapat tiga sasaran dan tiga indikator sasaran yang belum optimal tercapai yaitu, (1) Meningkatnya Derajat Kualitas SDM pada indikator IPM; (2) Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat pada indikator Indeks Gini; dan (3) Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan pada indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

     

    1. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
    2. Kerja Sama Daerah
    1. Sinergi  Dengan  Pemerintah Pusat

    Pada tahun 2021  Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan sinergi dengan Pemerintah Pusat berupa Nota Kesepakatan sebanyak 6 naskah kerja sama yang meliputi  5 (lima ) bidang yaitu bidang keuangan, pendidikan, kesehatan, trantibumlinas dan pertanahan.

    1. Kerjasama Antar Daerah

    Kerjasama antar daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2021  yaitu 6 (enam) Kesepakatan Bersama dan 5 (lima) Perjanjian Kerja Sama. Kesepakatan Bersama tersebut yaitu antara Gubernur DIY dengan Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulkawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Daerah Khusus Ibu Kota ( DKI ), Provinsi Jawa Timur,  Provinsi Jawa Bawa Barat, Provinsi Jawa Tengah,  Provinsi Bali,  Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat,  Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Walikota Yogyakarta.

     

    1. Kerjasama dengan Pihak Ketiga/Swasta

    Kerja sama dengan pihak ketiga/swasta sebanyak 12 ( dua belas ) Kesepakatan Bersama dan  3 (tiga) Perjanjian Kerja Sama dengan perincian:

    1. Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu Yogyakarta;
    2. POS Indonesia (PERSERO);
    3. Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa;
    4. Brilliant Ecommerce Berjaya;
    5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta;
    6. Angkasa Pura I (PERSERO);
    7. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
    8. Sarana Multi Infrastruktur;
    9. Universitas Islam Indonesia (UII);
    10. MNC Portal Indonesia;
    11. Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta;
    12. Global Digital Niaga( BLIBI.COM );
    13. Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta;
    14. Ekonomi Sirkular Indonesia;
    15. Shoopee Internasional Indonesia.

     

    1. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah
    2. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)

    Sesuai Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa untuk menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dibentuk Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten/Kota, dan Forkopimda di Kecamatan. Instansi vertikal yang terlibat dalam Forkopimda antara lain Korem 072 Pamungkas, Kepolisian Daerah DIY, Pangkalan TNI AU, Pangkalan TNI AL, Kejaksaan Tinggi DIY, Pengadilan Tinggi DIY, Badan Intelijen Negara Daerah DIY, Kanwil Kementerian Agama, Perwakilan Bank Indonesia.

    Kegiatan yang telah dikoordinasikan dalam Forkopimda selama tahun 2021 adalah:

    • Antisipasi gangguan keamanan di DIY jelang Idul Fitri 2021
    • Antisipasi gangguan mobilitas wisatawan yang datang dan keluar DIY jelang Idul Fitri 2021
    • Antisipasi gangguan keamanan di DIY jelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022
    • Antisipasi gangguan mobilitas wisatawan yang datang dan keluar DIY jelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022
    • Menjamin ketersediaan bahan pokok, bahan bakar minyak dan stok uang tunai selama perayaan Natal 2021 dan tahun baru 2022.
    • Antisipasi penyebarluasan virus Covid 19 di DIY

     

    1. Komite Intelijen Daerah (Kominda)

    Instansi vertikal yang terlibat dalam Kominda antara lain Badan Intelijen Negara Daerah DIY, Korem 072 Pamungkas, Kepolisian Daerah DIY, Pangkalan TNI AU, Pangkalan TNI AL, Kejaksaan Tinggi DIY, Pengadilan Tinggi DIY, Kanwil Kementerian Agama, Kanwil Hukum dan HAM DIY, Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta dan Kanwil Bea Cukai Yogyakarta dan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DIY. Materi koordinasi yakni terkait deteksi dini dan cegah dini permasalahan-permasalahan strategis di tingkat lokal, nasional, regional dan global, yang diperkirakan berdampak terhadap situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

     

     

     

     

    1. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

    Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY

    Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021

    URAIAN

    ANGGARAN
    2021 (Rp)

    REALISASI
    2021 (Rp)

    %

    REALISASI

    2020 (Rp)

    PENDAPATAN DAERAH

    5.674.896.535.689,00

    5.703.059.499.850,23

    100,50

    5.611.510.924.299,71

     

    PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

    1.861.579.698.446,00

    1.900.882.265.389,46

    102,11

    1.876.706.829.354,71

     

     

    Pajak Daerah

    1.668.485.236.037,00

    1.688.443.843.923,00

    101,20

    1.646.559.198.863,00

     

     

    Retribusi Daerah

    34.367.915.101,00

    38.512.949.895,00

    112,06

    36.546.077.142,71

     

     

    Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

    93.923.341.444,00

    96.338.516.913,54

    102,57

    101.460.382.151,46

     

     

    Lain-lain PAD yang Sah

    64.803.205.864,00

    77.586.954.657,92

    119,73

    92.141.171.197,54

     

    Jumlah Pendapatan Asli Daerah

    1.861.579.698.446,00

    1.900.882.265.389,46

    102,11

    1.876.706.829.354,71

     

    PENDAPATAN TRANSFER

    3.805.740.337.243,00

    3.794.855.660.531,00

    99,71

    3.726.454.595.432,00

     

     

    Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

    3.804.935.291.933,00

    3.794.050.615.221,00

    99,71

    3.725.674.576.242,00

     

     

    Pendapatan Transfer Antar Daerah

    805.045.310,00

    805.045.310,00

    100,00

    780.019.190,00

     

    Total Pendapatan Transfer

    3.805.740.337.243,00

    3.794.855.660.531,00

    99,71

    3.726.454.595.432,00

     

    LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

    7.576.500.000,00

    7.321.573.929,77

    96,64

    8.349.499.513,00

     

     

    Pendapatan Hibah

    7.576.500.000,00

    7.141.630.000,00

    94,26

    8.349.499.513,00

     

     

    Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

    -

    179.943.929,77

    -

    -

     

    Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

    7.576.500.000,00

    7.321.573.929,77

    96,64

    8.349.499.513,00

    JUMLAH PENDAPATAN

    5.674.896.535.689,00

    5.703.059.499.850,23

    100,50

    5.611.510.924.299,71

    BELANJA DAERAH

    6.046.849.748.828,00

    5.530.710.447.316,34

    91,46

    5.433.180.699.355,67

     

    BELANJA OPERASI

    3.968.292.407.780,00

    3.575.466.408.670,29

    90,10

    3.101.107.222.657,40

     

     

    Belanja Pegawai

    1.678.299.261.750,00

    1.561.559.864.240,00

    93,04

    1.562.618.011.607,39

     

     

    Belanja Barang dan Jasa

    1.266.990.234.707,00

    1.039.487.445.730,29

    82,04

    782.479.802.533,01

     

     

    Belanja Subsidi

    73.414.802.510,00

    73.318.555.056,00

    99,87

    78.044.846.317,00

     

     

    Belanja Hibah

    920.256.898.813,00

    878.523.383.831,00

    95,47

    676.472.562.200,00

     

     

    Belanja Bantuan Sosial

    29.331.210.000,00

    22.577.159.813,00

    76,97

    1.492.000.000,00

     

    Jumlah Belanja Operasi

    3.968.292.407.780,00

    3.575.466.408.670,29

    90,10

    3.101.107.222.657,40

     

    BELANJA MODAL

    723.326.438.796,00

    654.996.019.756,54

    90,55

    940.597.424.931,64

     

     

    Belanja Modal Tanah

    195.827.455.687,00

    185.266.900.550,00

    94,61

    696.800.024.901,00

     

     

    Belanja Modal Peralatan dan Mesin

    186.750.430.670,00

    153.263.972.565,00

    82,07

    137.609.803.993,00

     

     

    Belanja Modal Gedung dan Bangunan

    79.353.042.040,00

    66.855.285.344,54

    84,25

    52.458.269.314,00

     

     

    Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

    225.341.014.425,00

    214.446.885.477,00

    95,17

    38.021.109.346,64

     

     

    Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

    36.054.495.974,00

    35.162.975.820,00

    97,53

    15.708.217.377,00

     

    Jumlah Belanja Modal

    723.326.438.796,00

    654.996.019.756,54

    90,55

    940.597.424.931,64

     

    BELANJA TIDAK TERDUGA

    90.726.238.027,00

    53.344.634.701,00

    58,80

    305.639.352.770,00

     

     

    Belanja Tidak Terduga

    90.726.238.027,00

    53.344.634.701,00

    58,80

    305.639.352.770,00

     

    Jumlah Belanja Tak Terduga

    90.726.238.027,00

    53.344.634.701,00

    58,80

    305.639.352.770,00

     

    BELANJA TRANSFER

    1.264.504.664.225,00

    1.246.903.384.188,51

    98,61

    1.085.836.698.996,63

     

     

    Belanja Bagi Hasil

    713.118.316.167,00

    713.118.316.167,00

    100,00

    693.891.920.604,00

     

     

    Belanja Bantuan Keuangan

    551.386.348.058,00

    533.785.068.021,51

    96,81

    391.944.778.392,63

     

    Jumlah Belanja Transfer

    1.264.504.664.225,00

    1.246.903.384.188,51

    98,61

    1.085.836.698.996,63

    JUMLAH BELANJA

    6.046.849.748.828,00

    5.530.710.447.316,34

    91,46

    5.433.180.699.355,67

    SURPLUS/(DEFISIT)

    (371.953.213.139,00)

    172.349.052.533,89

    (46,34)

    178.330.224.944,04

    PEMBIAYAAN DAERAH

    371.953.213.139,00

    381.560.546.739,46

    102,58

    306.122.988.195,42

     

    PENERIMAAN PEMBIAYAAN

    489.453.213.139,00

    494.060.546.739,46

    100,94

    423.712.988.195,42

     

     

    Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

    484.453.213.139,00

    484.453.213.139,46

    100,00

    420.567.958.995,42

     

     

    Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

    5.000.000.000,00

    9.607.333.600,00

    192,15

    3.145.029.200,00

     

    Jumlah Penerimaan

    489.453.213.139,00

    494.060.546.739,46

    100,94

    423.712.988.195,42

     

    PENGELUARAN PEMBIAYAAN

    117.500.000.000,00

    112.500.000.000,00

    95,74

    117.590.000.000,00

     

     

    Penyertaan Modal Daerah

    112.500.000.000,00

    112.500.000.000,00

    100,00

    113.590.000.000,00

     

     

    Pemberian Pinjaman Daerah

    5.000.000.000,00

    -

    -

    4.000.000.000,00

     

    Jumlah Pengeluaran

    117.500.000.000,00

    112.500.000.000,00

    95,74

    117.590.000.000,00

    PEMBIAYAAN NETTO

    371.953.213.139,00

    381.560.546.739,46

    102,58

    306.122.988.195,42

    SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

    -

    553.909.599.273,35

    -

    484.453.213.139,46

    Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2022

     

    1. INOVASI DAERAH

    Sepanjang tahun 2021 Pemda DIY mendapatkan penghargaan/penilaian secara nasional berkaitan dengan capaian tata kelola pemerintahan, diantaranya adalah:

    1. Penghargaan prestasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI untuk kesebelas kalinya atas Laporan Keuangan Pemda DIY Tahun 2020;
    2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level 3 dan hasil audit level 3 Laporan Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah (LHPAKN) DIY;
    3. Terbaik I untuk kategori Pemerintah Provinsi pada Paritrana Award 2020 dari BPJS Ketenagakerjaan;
    4. Gold Winner pada Public Relation Indonesia Award 2021 (PRIA 2021) kategori kanal digital sub kategori website oleh Founder & CEO PR Indonesia;
    5. Penghargaan Silver di Ajang Humas Entrepreneur Award 2021 untuk kategori Humas Pemerintah Provinsi Chairman Markplus Inc;
    6. Juara 1 dalam kategori Pengelolaan Media Sosial pada Anugerah Media Humas 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI;
    7. Rajutan SiBakul Jogja (Cara Jitu Usaha Tangguh dengan Sistem Pembinaan Koperasi dan Pelaku Usaha) inisiasi Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM) DIY berhasil meraih menjadi Top 45 Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian PAN-RB;
    8. Penghargaan sebagai Provinsi Pencapai Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Tertinggi se-Indonesia Tahun 2021 dari Perpustakaan Nasional;
    9. Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menjadi satu-satunya provinsi yang meraih nilai AA dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) tahun 2020;
    10. Penghargaan sebagai TPID Terbaik 2020 se-Jawa dan Bali oleh Bank Indonesia;
    11. DIY meraih penghargaan Utama pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Awards 2021 Kategori Kemitraan ;
    12. DIY meraih Penghargaan Pratama pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Awards 2021 Kategori Persaingan Usaha;
    13. Pemerintah Daerah DIY meraih predikat terbaik ketiga dalam penghargaan Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 dari Ombudsman RI.

     

    Foto Sri Sultan HB X menerima Penghargaan Nugra Jasadharma Pustaloka tahun 2021 katagori LifeTime Achievement dari Perpusnas RI, Selasa 14 September 2021

     

    Foto Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X saat hadir menerima penghargaan Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 dari Ombudsman RI.

    Sertifikat Anugerah Media Humas 2021 Kategori Media Sosial Pemerintah Daerah Provinsi

     

    Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DIY tahun 2021 kami sampaikan dengan harapan akan memperoleh tanggapan serta masukan dari masyarakat untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik. Kami menyadari masih terdapat program dan kegiatan yang belum sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu, masukan yang bersifat konstruktif senantiasa kami harapkan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

     

    Beberapa program yang telah mencapai hasil optimal merupakan kerja keras semua pihak, baik dari jajaran pemerintah, Pemerintah Daerah DIY, pemerintah kabupaten/kota, swasta dan masyarakat. Untuk itu Pemda DIY memberikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya atas partisipasi dan dukungannya.

     

    Wassalamu ‘alaikum warahmatullaahi wa barakatuh.

    Yogyakarta,   15  Maret 2022

    GUBERNUR

    DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

     

     

     

     HAMENGKU BUWONO X

     

    Advertisement

    Video Terbaru

    Advertisement

    Berita Terbaru

    Advertisement

    Advertisement

    Advertisement

    Berita Pilihan

    Advertisement

    alt

    Dari Bidang Makanan sampai Kesehatan, 21 CEO Meraih Achievement Award

    News
    | Minggu, 02 Oktober 2022, 07:17 WIB

    Advertisement

    alt

    3 Rekomendasi Glamcamp Seru di Jogja

    Wisata
    | Sabtu, 01 Oktober 2022, 17:07 WIB

    Advertisement

    Advertisement

    Advertisement