Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021

Assalamu ‘alaikum warahmatullaahi wa barakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua.

Saudara-saudara warga masyarakat DIY yang saya hormati dan cintai. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah DIY Tahun 2021.

Penyusunan dan penyampaian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) ini merupakan perwujudan dari tanggung jawab kami sebagai Gubernur kepada masyarakat DIY. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini juga merupakan tanggung jawab pelaksanaan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY  dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah wajib menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan DIY sangat terkait dengan visi-misi Pemerintah Daerah DIY.  Visi Pembangunan DIY sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) DIY Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 – 2022,  yaitu: “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Kemuliaan martabat manusia Jogja dalam visi Gubernur DIY digambarkan dalam “Lima Kemuliaan”  atau “Panca Mulia” yakni:

1. terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing
2. terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan
3. terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan
4. terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan
5. terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sehingga Panca Mulia dari Visi Gubernur DIY dapat diejawantahkan dalam rumusan 2 misi pembangunan DIY  tahun 2017-2022 sebagai berikut:

1)  Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban

2)  Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Demokratis

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DIY Tahun 2021 merupakan laporan mengenai capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Selama tahun 2021 penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada umumnya telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagai berikut:  

1. GAMBARAN UMUM:

Daerah Istimewa Yogyakarta posisinya terletak diantara 7º.33’-8º.12’ Lintang Selatan dan 110º.00’-110º.50’ Bujur Timur, tercatat memiliki luas wilayah daratan 3.133,15 km² atau 0,16% dari luas wilayah daratan Indonesia (1.916.906,77 km²). Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan luas wilayah terkecil kedua setelah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang terdiri dari:

1. Kabupaten Kulon Progo, dengan luas 586,28 km² (18,71%)
2. Kabupaten Bantul, dengan luas 508,13 km² (16,22%)
3. Kabupaten Gunungkidul, dengan luas 1.431,42 km² (45,69%)
4. Kabupaten Sleman, dengan luas 574,82 km² (18,35%)
5. Kota Yogyakarta, dengan luas 32,50 km² (1,04%)

Jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2021 berdasarkan data kependudukan Daerah Istimewa Yogyakarta Semester II tahun 2021 (Per 31 Desember 2021) adalah sebanyak 3.677.446 orang. Persebaran penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta menurut kabupaten/kota tahun 2021 terbanyak berada di Kabupaten Sleman yaitu sejumlah 1.088.109 orang (29,59%) diikuti oleh Kabupaten Bantul sejumlah 956.513 orang (26,01%), Kabupaten Gunungkidul sejumlah 774.441 orang (21,06%), Kabupaten Kulon Progo sejumlah 442.874 orang (12,04%) dan Kota Yogyakarta dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu sejumlah 415.509 orang (11,30%). 

Grafik Persebaran Jumlah Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Kabupaten/Kota  Tahun 2021

       Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2021

Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas satu kota dan empat kabupaten dengan 14 Kemantren (setingkat Kecamatan di kota) dan 64 kapanewon (setingkat kecamatan di kabupaten)  serta  438 Kalurahan/Kelurahan. Berdasarkan Pergub DIY 25/2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, masing-masing kabupaten telah mengundangkan perda mengenai perubahan nomenklatur kelembagaan kecamatan menjadi kemantren/kapanewon dan desa menjadi kalurahan, sebagai berikut:

Tabel  Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021

  Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2022

1. CAPAIAN KINERJA MAKRO
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dibandingkan dengan tahun 2020, IPM DIY pada tahun 2021 mengalami kenaikan, yaitu dari 79,97 di tahun 2020 menjadi 80,22 di tahun 2021, atau terdapat kenaikan sebesar 0,31%. Dalam kurun waktu tahun 2017 hingga 2022, IPM DIY selalu berada di atas IPM Nasional. Pada tahun 2021, IPM DIY masuk kategori “Sangat Tinggi” (IPM≥80) dan berada pada peringkat kedua nasional setelah DKI Jakarta. Berdasarkan kategori IPM, hanya dua provinsi yang masuk kategori “Sangat Tinggi” pada tahun 2021, yaitu DKI Jakarta dan DIY. Kenaikan IPM DIY didukung oleh kenaikan nilai indeks pada masing-masing komponen.

                                    Sumber : BPS 2022, diolah

                       Sumber: BPS, 2022

2. Angka Kemiskinan

Pada tahun 2021, angka kemiskinan menurun dibandingkan tahun 2020, yaitu dari 12,80% menjadi 11,91%, yang berarti proporsi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan berkurang. Persentase penduduk miskin DIY dari tahun 2017 hingga 2021 dapat dilihat pada grafik berikut :

                   Sumber : BPS 2022

3. Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY Agustus 2021 mengalami penurunan 1% poin dibandingkan TPT DIY Agustus 2020, tetapi mengalami kenaikan 0,28% poin bila dibandingkan dengan TPT Februari 2021. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2021 sebesar 73,52% mengalami kenaikan 2,4% poin dibandingkan Agustus 2020. TPAK DIY Agustus 2020 hingga Agustus 2021 dapat dilihat pada grafik berikut :

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)  dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)  DIY

Agustus 2020 hingga Agustus 2021

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 2021 sebesar 5,53% cumulative to cumulative (c-to-c). Kondisi tersebut lebih baik jika dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 2,68%. Perekonomian DIY pada triwulan IV-2021 terhadap triwulan IV-2020 mengalami kenaikan sebesar 2,82% year on year  (y-on-y), dan terhadap triwulan III-2021 tumbuh sebesar 3,68% quarter to quarter (q-to-q). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY atas dasar harga berlaku triwulan IV-2021 mencapai Rp.38,81 triliun, dan atas dasar harga konstan mencapai Rp.27,46 triliun. PDRB DIY atas dasar harga konstan dan harga berlaku pada tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2020 dan 2021

5. Pendapatan Per Kapita

PDRB per kapita DIY pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp.2,3 juta jika dibandingkan tahun 2020, yaitu dari Rp.38,32 juta menjadi Rp.40,62 juta. PDRB per kapita DIY tahun 2017 hingga 2021 dapat dilihat pada grafik berikut:

6. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

Ketimpangan pendapatan diukur menggunakan rasio gini. Rasio gini berkisar antara nol dan satu. Nilai rasio gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio gini DIY pada tahun 2021 sebesar 0,436, turun sebesar 0,001 dari tahun 2020 yang sebesar 0,437. Rasio gini DIY pada tahun 2019 hingga 2021 dapat dilihat pada grafik berikut :

1. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1.       Urusan Pendidikan

Realisasi Kinerja Urusan Pendidikan  di DIY Tahun 2021

Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2022 (diolah)

Perbandingan Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun dengan Jumlah Partisipasi Layanan Pendidikan DIY Tahun 2021

Sumber data: Profil Pendidikan, Dinas Dikpora 2021

        Tabel  Bantuan Perlengkapan dan Pembebasan Biaya Pendidikan Tahun 2021

                                Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2022

Tabel  Akreditasi SMA DIY Tahun 2021

                                Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2022

Tabel  Bantuan Perlengkapan Dasar dan Pembebasan Biaya Pendidikan Tahun 2021

                Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2022

Tabel  Akreditasi Satuan Pendidikan Khusus Tahun 2021

                                Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2022

 2.       Urusan Kesehatan

Target dan Realisasi Urusan Kesehatan DIY 2021

Pada tahun 2021 terdapat permasalahan yang cukup menjadi perhatian yaitu adanya Covid-19, sampai tahun 2021 tercatat 156.997 kasus di DIY. Case Fatality Rate (CFR) atau jumlah orang yang meninggal dunia dari total orang yang sakit atau mempunyai gejala di DIY berada pada angka 3,36%, sedangkan Recovery rate 96,39%. Berikut distribusi kasus, sembuh, dan meninggal berdasarkan Kab/Kota sampai tahun 2021:

3. Urusan Pekerjaan Umum

Tabel  Data Penduduk DIY Terlayani Air Minum Tahun 2021

Sumber : Dinas PUPESDM DIY, 2021

Sebagai upaya mendukung peningkatan program pengelolaan persampahan yang didanai APBD DIY, Dinas PUPESDM DIY melakukan kegiatan berupa:

1. Tahap persiapan pengadaan lahan TPA Piyungan;
2. Perkerasan jalan operasional TPA Piyungan;
3. Talud sungai saluran lindi;
4. Tambah daya listrik untuk pengolahan lindi TPA Piyungan 240 kVA;
5. DED konstruksi sel baru di TPA Transisi Regional Piyungan;
6. DED Penanganan Drainase Kawasan Permukiman TPA Piyungan;
7. Penyediaan lahan utk zona transisi TPA Regional Piyungan;
8. Kajian Uji Tanah di TPA Transisi Regional Piyungan.

Selain itu, dengan dana APBN melalui BPPW DIY di tahun 2020-2022 melaksanakan pekerjaan Peningkatan Kapasitas TPA Piyungan yaitu melakukan penataan sel sampah untuk membantu meningkatkan kapasitas TPA Piyungan dan persiapan penutupan sel sampah di TPA Piyungan. Selain pekerjaan di TPA Piyungan, BPPW DIY melaksanakan program TPS 3R di 2 lokasi yaitu Nogotirto dan Sendangtirto Kabupaten Sleman.

Foto Pengembangan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah TPA Piyungan

Sumber : Dinas PUP-ESDM DIY, 2021

4.         Urusan Penataan Ruang

Target dan Realisasi Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Tahun 2021

                                        Sumber: DPTR DIY, 2022 (Diolah)

5.       Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel Kinerja Urusan Perumahan Tahun 2021

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2022 (diolah)

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2022 (diolah)

6.       Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Sumber: Satpol PP DIY, 2022 (diolah)

7.       Urusan Sosial

    Sumber: Dinas Sosial DIY, 2022 (diolah)

                Sumber: Dinas Sosial DIY, 2022 (diolah)

8.       Urusan Tenaga Kerja

                Sumber: Dinas Nakertrans DIY, 2022 (diolah)

9.       Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sumber: DP3AP2 DIY, 2022 (diolah)

10.   Urusan Pangan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di DIY tahun 2016-2021

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022 (data diolah)

11.   Urusan Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) DIY Tahun 2018-2021

Sumber: DLHK DIY, diolah 2022* (*IKA: Indeks Kualitas Air, IKU: Indeks Kualitas Udara,IKTL: Indeks Kualitas Tutupan Lahan)

12.   Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

                                Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2022

13.   Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sumber: Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY, 2022 (diolah)

14.   Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB)

Sumber: DP3AP2 DIY, 2022 (diolah)

15.   Urusan Perhubungan

Sumber: Dishub DIY, 2022

16.   Urusan Komunikasi dan Informatika

Dinas Kominfo DIY, 2022 (diolah)

17.   Urusan Koperasi,  Usaha Kecil dan Menengah

Sumber: Dinas Kop& UKM DIY, 2022 (diolah)

Tabel Perkembangan Jumlah UMKM Menurut Skala Usaha Tahun 2017 - 2021

                         Sumber : Dinas Koperasi dan UKM DIY, 2021

18.   Urusan Penanaman Modal

Gambar  Grafik Pertumbuhan Realisasi Investasi di DIY

Tahun 2017 – 2021

                                Sumber: DPPM DIY, 2022

Gambar  Perkembangan Investasi Kabupaten/Kota di DIY 2017 - 2021 (Rp Juta)

Sumber: DPPM DIY, 2022

Persentase sebaran realisasi investasi tahun 2021 di masing-masing Kabupaten/Kota juga dapat dilihat dari piechart dibawah ini. Untuk tahun 2021 Kabupaten Sleman menguasai 62,4 persen realisasi investasi di DIY diikuti Kabupaten Kulon Progo 16,5 persen, Kabupaten Gunungkidul 9,4 persen, Kota Yogyakarta 8,1 persen dan Kabupaten Bantul 3,7 persen.

Pie Chart Persentase  Realisasi Investasi Tahun 2021 (Tambahan Investasi) berdasarkan Kabupaten/Kota

                                Sumber: DPPM DIY, 2022

6.       Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Jumlah Pemuda Kader Aktif 2020-2021 di DIY

    Sumber: Balai Pemuda dan Olahraga DIY, 2022

  Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2022 (diolah)

7.       Urusan Statistik

Sumber: Bappeda DIY, 2022 (diolah)

8.         Urusan Persandian

Pada tahun 2021, urusan persandian dilaksanakan melalui program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dengan kegiatan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi.

Dalam hal kebijakan teknis, Dinas Komunikasi dan Informatika menginisiasi disusunnya Pergub DIY No. 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sepanjang tahun 2021, telah diterbitkan 139 (seratus tiga puluh sembilan) sertifikat elektronik untuk para pejabat di lingkungan Pemda DIY. Untuk percepatan implementasi TTE, Dinas Kominfo DIY juga mengembangkan aplikasi Sadewa (Sistem Penandatangan Dokumen Elektronik Pemda DIY) yang merupakan aplikasi untuk menandatangani dokumen secara berjenjang. Sadewa sudah digunakan secara aktif oleh 27 (dua puluh tujuh) OPD. Selain itu, Diskominfo juga melakukan pendampingan agar aplikasi kenaikan pangkat yang dikelola BKD dan aplikasi paperless office juga dapat terintegrasi dengan Tanda Tangan Elektronik.

Terkait penerapan dan audit keamanan informasi, Dinas Kominfo DIY berkoordinasi dengan BSSN melakukan audit-audit berikut :

1. Penilaian Indeks Keamanan Informasi (2018)

Ruang Lingkup : tata kelola, pengelolaan risiko, kerangka kerja keamanan informasi, pengelolaan aset, teknologi dan keamanan informasi

Hasil Penilaian : Tata Kelola III+; Pengelolaan Risiko V; Kerangka Kerja Keamanan Informasi V; Pengelolaan Aset III; Teknologi dan Keamanan Informasi II (Total score 547 dari maksimum score 645)

2. Penilaian Tingkat Maturitas Penanganan Insiden (2019)

Ruang Lingkup : fase I Persiapan; fase II Respon; fase III Tindak Lanjut

Hasil Penilaian : 2,18 (Level Kematangan Tingkat 3 (Establishing) dari 5)

3. Penilaian Maturitas Keamanan Siber (2020)

Ruang Lingkup : aspek tata kelola, identifikasi, proteksi, deteksi, respon

Hasil Penilaian :4,39 (Level Kematangan Tingkat IV (Managed) dari V)

4. Penilaian Maturitas Keamanan Siber (2021)

Ruang Lingkup : aspek tata kelola, identifikasi, proteksi, deteksi, respon

Hasil Penilaian :4,4 (Level Kematangan Tingkat IV (Managed) dari V)

9.         Urusan Perpustakaan

Grafik Persentase Peningkatan Jumlah Pemustaka ke Perpustakaan

di DIY Tahun 2017-2021

           Sumber: DPAD DIY, 2022 diolah

10.     Urusan Kearsipan

Sumber: DPAD DIY, 2022

11.     Urusan Kelautan dan Perikanan

Gambar Grafik Produksi Perikanan Budidaya Dan Perikanan Tangkap di

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 – 2021

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2022

12.     Urusan Pariwisata

Grafik  Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara di DIY Tahun 2021

Sumber: BPS DIY Tahun 2022 (data diolah)

Gambar Grafik Lama Tinggal Wisatawan

di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 – 2021

 Sumber: Dinas Pariwisata DIY & BPS DIY, 2022 (data diolah)

13.     Urusan Pertanian

Tabel Produksi Tanaman Pangan di DIY Tahun 2020-2021

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2022

Tabel Produksi Hortikultura di DIY Tahun 2020-2021

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2022

Tabel Populasi Ternak Unggulan di DIY Tahun 2020-2021

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2022 (Keterangan: AU adalah  Animal Unit)  

Produksi Komoditas Perkebunan Tahun 2020-2021**

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)  DIY, 2022

Nilai Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan

dalam PDRB DIY Tahun 2017-2021

Sumber: BPS DIY, 2022

14.     Urusan Kehutanan

Tabel  Angka Produksi Kehutanan 2020 – 2021

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2021

Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kehutanan Tahun 2021

serta Capaian 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD

15.      Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

                 Sumber: DPUP-ESDM DIY, 2022

16.     Urusan Perdagangan

Tabel Perkembangan Ekspor DIY Tahun 2016-2021

Sumber: Disperindag DIY, 2022

17.     Urusan Perindustrian

Tabel  Perkembangan IKM di DIY Tahun 2017-2021

Sumber: Disperindag DIY, 2022

18.     Urusan Transmigrasi

                                Sumber: Disnakertrans DIY, 2022

19.     Urusan Kebudayaan

Kekayaan Warisan Budaya Benda dan Tak Benda DIY  yang Ditetapkan oleh Pemerintah RI dan UNESCO Tahun 2007-2021

 Sumber : Dinas Kebudayaan DIY, 2021

Tabel  Pengembangan nilai sejarah, warisan  budaya dan museum pada Tahun 2021

Sumber : Dinas Kebudayaan DIY, 2021

Tabel Pengembangan Seni di DIY Pada Tahun 2021

Sumber : Dinas Kebudayaan DIY, 2021

20.   Urusan Pertanahan

Tabel  Rekap Inventarisasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 2022

Tabel  Inventarisasi Terhadap Tanah Desa Tahun 2021

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 2022

Tabel Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Sampai dengan Tahun 2021

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 2022.

Tabel Capaian Pendaftaran Tanah Desa Sampai Dengan Tahun 2021

Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2022

1. OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pada tahun 2021, BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemda DIY Tahun 2020 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan hasil pemeriksaan tersebut meliputi LHP atas Laporan Keuangan Nomor 10 B/LHP/XVIII.YOG/04/2021, LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan  Nomor 10 C/LHP/XVIII.YOG/04/2021. Opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan merupakan pencapaian untuk kesebelas kalinya sejak Laporan Keuangan Tahun 2010.

Gambar Pemda DIY meraih prestasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI untuk kesebelas kalinya. Penyerahan WTP LHP ini dilakukan pada Rapat Paripurna (Rapur) DPRD DIY masa persidangan pertama tahun 2021 pada Kamis (22 April 2021) di Gedung DPRD DIY.

1. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Tabel  Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Pemda DIY Tahun 2021

Sumber: BAPPEDA DIY, 2022

Secara umum pelaksanaan kegiatan mengalami peningkatan kualitas dan optimal. Namun demikian perlu menjadi perhatian bahwa kondisi kinerja tahun anggaran 2021 berada pada situasi pandemi Covid-19 seperti tahun 2020 yang berbeda dari tahun 2018-2019 pada periode RPJMD DIY 2017-2022.  Pandemi Covid-19 memuncak pada TW II-III dengan varian delta yang sangat mempengaruhi capaian kinerja program dan sasaran. Pada aspek ketercapaian fisik kegiatan relatif sudah sangat baik. Adapun pada aspek kinerja program perangkat daerah, sasaran perangkat daerah, program pemda, sampai dengan kinerja sasaran pemerintah daerah memiliki deviasi yang lebar. Deviasi tersebut terjadi karena faktor eksternalitas yang mempengaruhi capaian kinerja program perangkat daerah berjenjang sampai dengan sasaran pemerintah daerah. Eksternalitas tersebut diantaranya terkait Pandemi Covid-19, kondisi makro sosial-ekonomi dan pembatasan/ perubahan kebijakan nasional yang mengikutinya serta refocussing anggaran yang berdampak kurang optimal/ tidak terselesaikannya program/ kegiatan. Sesuai dengan target RKPD Perubahan 2021, terdapat tiga sasaran dan tiga indikator sasaran yang belum optimal tercapai yaitu, (1) Meningkatnya Derajat Kualitas SDM pada indikator IPM; (2) Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat pada indikator Indeks Gini; dan (3) Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan pada indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

1. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
2. Kerja Sama Daerah

1. Sinergi  Dengan  Pemerintah Pusat

Pada tahun 2021  Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan sinergi dengan Pemerintah Pusat berupa Nota Kesepakatan sebanyak 6 naskah kerja sama yang meliputi  5 (lima ) bidang yaitu bidang keuangan, pendidikan, kesehatan, trantibumlinas dan pertanahan.

1. Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama antar daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2021  yaitu 6 (enam) Kesepakatan Bersama dan 5 (lima) Perjanjian Kerja Sama. Kesepakatan Bersama tersebut yaitu antara Gubernur DIY dengan Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulkawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Daerah Khusus Ibu Kota ( DKI ), Provinsi Jawa Timur,  Provinsi Jawa Bawa Barat, Provinsi Jawa Tengah,  Provinsi Bali,  Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat,  Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Walikota Yogyakarta.

1. Kerjasama dengan Pihak Ketiga/Swasta

Kerja sama dengan pihak ketiga/swasta sebanyak 12 ( dua belas ) Kesepakatan Bersama dan  3 (tiga) Perjanjian Kerja Sama dengan perincian:

1. Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu Yogyakarta;
2. POS Indonesia (PERSERO);
3. Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa;
4. Brilliant Ecommerce Berjaya;
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta;
6. Angkasa Pura I (PERSERO);
7. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
8. Sarana Multi Infrastruktur;
9. Universitas Islam Indonesia (UII);
10. MNC Portal Indonesia;
11. Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta;
12. Global Digital Niaga( BLIBI.COM );
13. Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta;
14. Ekonomi Sirkular Indonesia;
15. Shoopee Internasional Indonesia.

2. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)

Sesuai Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa untuk menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dibentuk Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten/Kota, dan Forkopimda di Kecamatan. Instansi vertikal yang terlibat dalam Forkopimda antara lain Korem 072 Pamungkas, Kepolisian Daerah DIY, Pangkalan TNI AU, Pangkalan TNI AL, Kejaksaan Tinggi DIY, Pengadilan Tinggi DIY, Badan Intelijen Negara Daerah DIY, Kanwil Kementerian Agama, Perwakilan Bank Indonesia.

Kegiatan yang telah dikoordinasikan dalam Forkopimda selama tahun 2021 adalah:

• Antisipasi gangguan keamanan di DIY jelang Idul Fitri 2021
• Antisipasi gangguan mobilitas wisatawan yang datang dan keluar DIY jelang Idul Fitri 2021
• Antisipasi gangguan keamanan di DIY jelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022
• Antisipasi gangguan mobilitas wisatawan yang datang dan keluar DIY jelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022
• Menjamin ketersediaan bahan pokok, bahan bakar minyak dan stok uang tunai selama perayaan Natal 2021 dan tahun baru 2022.
• Antisipasi penyebarluasan virus Covid 19 di DIY

1. Komite Intelijen Daerah (Kominda)

Instansi vertikal yang terlibat dalam Kominda antara lain Badan Intelijen Negara Daerah DIY, Korem 072 Pamungkas, Kepolisian Daerah DIY, Pangkalan TNI AU, Pangkalan TNI AL, Kejaksaan Tinggi DIY, Pengadilan Tinggi DIY, Kanwil Kementerian Agama, Kanwil Hukum dan HAM DIY, Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta dan Kanwil Bea Cukai Yogyakarta dan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DIY. Materi koordinasi yakni terkait deteksi dini dan cegah dini permasalahan-permasalahan strategis di tingkat lokal, nasional, regional dan global, yang diperkirakan berdampak terhadap situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021

1. INOVASI DAERAH

Sepanjang tahun 2021 Pemda DIY mendapatkan penghargaan/penilaian secara nasional berkaitan dengan capaian tata kelola pemerintahan, diantaranya adalah:

1. Penghargaan prestasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI untuk kesebelas kalinya atas Laporan Keuangan Pemda DIY Tahun 2020;
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level 3 dan hasil audit level 3 Laporan Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah (LHPAKN) DIY;
3. Terbaik I untuk kategori Pemerintah Provinsi pada Paritrana Award 2020 dari BPJS Ketenagakerjaan;
4. Gold Winner pada Public Relation Indonesia Award 2021 (PRIA 2021) kategori kanal digital sub kategori website oleh Founder & CEO PR Indonesia;
5. Penghargaan Silver di Ajang Humas Entrepreneur Award 2021 untuk kategori Humas Pemerintah Provinsi Chairman Markplus Inc;
6. Juara 1 dalam kategori Pengelolaan Media Sosial pada Anugerah Media Humas 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI;
7. Rajutan SiBakul Jogja (Cara Jitu Usaha Tangguh dengan Sistem Pembinaan Koperasi dan Pelaku Usaha) inisiasi Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM) DIY berhasil meraih menjadi Top 45 Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian PAN-RB;
8. Penghargaan sebagai Provinsi Pencapai Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Tertinggi se-Indonesia Tahun 2021 dari Perpustakaan Nasional;
9. Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menjadi satu-satunya provinsi yang meraih nilai AA dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) tahun 2020;
10. Penghargaan sebagai TPID Terbaik 2020 se-Jawa dan Bali oleh Bank Indonesia;
11. DIY meraih penghargaan Utama pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Awards 2021 Kategori Kemitraan ;
12. DIY meraih Penghargaan Pratama pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Awards 2021 Kategori Persaingan Usaha;
13. Pemerintah Daerah DIY meraih predikat terbaik ketiga dalam penghargaan Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 dari Ombudsman RI.

Foto Sri Sultan HB X menerima Penghargaan Nugra Jasadharma Pustaloka tahun 2021 katagori LifeTime Achievement dari Perpusnas RI, Selasa 14 September 2021

Foto Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X saat hadir menerima penghargaan Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 dari Ombudsman RI.

Sertifikat Anugerah Media Humas 2021 Kategori Media Sosial Pemerintah Daerah Provinsi

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DIY tahun 2021 kami sampaikan dengan harapan akan memperoleh tanggapan serta masukan dari masyarakat untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik. Kami menyadari masih terdapat program dan kegiatan yang belum sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu, masukan yang bersifat konstruktif senantiasa kami harapkan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa program yang telah mencapai hasil optimal merupakan kerja keras semua pihak, baik dari jajaran pemerintah, Pemerintah Daerah DIY, pemerintah kabupaten/kota, swasta dan masyarakat. Untuk itu Pemda DIY memberikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya atas partisipasi dan dukungannya.

Wassalamu ‘alaikum warahmatullaahi wa barakatuh.

Yogyakarta,   15  Maret 2022

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

 HAMENGKU BUWONO X

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News