Keputusan Belum Inkrah, Korupsi di Getas Hambat Pencairan Dana Desa

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Proses hukum terhadap kasus korupsi dana desa Kalurahan Getas, Kapanewon Playen, masih di tingkat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta sehingga belum inkrah.

Dwi Hartanto, tersangka korupsi tersebut, masih pikir-pikir atas keputusan majelis hakim. Akibat belum inkrahnya putusan pengadilan, dana desa Kalurahan Getas belum bisa dicairkan.

BACA JUGA: Sleman Genap Berusia ke-106 Tahun, Pemkab: Saatnya Berikan Layanan Terbaik bagi Publik

Lurah Getas Saekat mengaku kesulitan menjalankan program pembangunan di kalurahannya. “Jadi yang bisa kami lakukan dengan dana desa hanya BLT saja, program pembangunan infrastruktur dan kegiatan lainnya belum bisa dijalankan,” ujar dia, Senin (16/5).

Selama ini, operasional Kalurahan Getas hanya bersumber dari Pemkab Gunungkidul sejak kasus korupsi dana desa terbongkar 2021 silam. “Dari Pemkab hanya sekitar Rp70 juta per tahun,” ujarnya.

Saekat menyebut kasus korupsi ini sangat merugikan masyarakat Getas.

BACA JUGA: Mau ke Singapura? YIA Akan Layani Penerbangan ke Sana per 11 Juni

“Kami jadi enggak bisa melakukan apa pun untuk menjalankan pembangunan, kegiatan bersih desa atau rasulan saja kami jadi bingung bagaimana harus menyelenggarakan,” katanya.

Dalam unggahan Kejaksaan Negeri Gunungkidul, hukuman yang diputuskan majelis hakim pada terdakwa Dwi Hartanto adalah  pidana penjara selama enam tahun dengan denda Rp300 juta dan uang pengganti Rp78 juta. Korupsi yang dilakukan mantan Bendahara Kalurahan Getas tersebut merugikan keuangan negara sebesar Rp627.136.750.