Advertisement
Serikat Buruh di Jogja Diverikasi Pemkot, untuk Apa?
Ilustrasi. - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA - Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Jogja memverifikasi sejumlah serikat buruh yang ada di wilayah Jogja, Selasa (5/7/2022). Hal ini dilakukan untuk memperoleh penyahihan data keanggotaan serikat pekerja.
Kepala Dinsosnakertrans Kota Jogja, Maryustion Tonang mengatakan, jumlah serikat buruh yang terdaftar ada sebanyak 160 di wilayah itu. Hanya saja karena pandemi Covid-19 banyak organisasi yang tak lagi aktif sehingga perlu dilakukan verifikasi ulang. "Serikat buruh yang masih aktif dan memenuhi syarat hanya tinggal sejumlah 125," ujarnya, Selasa.
Advertisement
BACA JUGA: Viral Wisatawan Makan di Angkringan Jogja Dipukul Pengamen, Ini Langkah Pemkot
Selain itu, verifikasi tahun ini juga bertujuan untuk memilih keterwakilan unsur dari serikat buruh yang akan duduk di kelembagaan Hubungan Industrial.
Tion mengungkapkan keterwakilan unsur pekerja dalam kelembagaan hubungan Industrial yang diwakili oleh serikat pekerja mempunyai fungsi yang strategis untuk mewakili kepentingan seluruh pekerja. "Proporsi keterwakilan tersebut ditentukan berdasarkan jumlah keanggotaan serikat pekerja," imbuhnya.
Untuk menentukan serikat buruh dengan jumlah keanggotaan terbanyak perlu tersedia data keanggotaan serikat buruh yang lengkap dan akurat.
Tion menjelaskan kelembagaan hubungan industrial yang ada di Kota Jogja adalah Dewan Pengupahan Kota (Depeko), Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, dan Deteksi Dini Ketenagakerjaan.
BACA JUGA: Pertama di Jogja, Pelaku Begal Payudara di Titik Nol Dijerat UU TPKS
Sekda Kota Jogja, Aman Yuriadijaya menyebutkan bahwa Pemkot Jogja terus berkomitmen dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.
"Untuk mencapai hubungan kerja yang sehat dan harmonis dibutuhkan adanya pemahaman mengenai posisi, hak dan kewajiban baik dari sisi pemberi kerja maupun pekerja," katanya.
Aman mengungkapkan perusahaan harus mampu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dalam konteks pelaksanaan tugas di tempat kerja, memberikan upah yang sesuai, serta mendukung terciptanya work-life balance bagi pekerja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Bantul Dapat Hak Akses Data SDGs Desa Kemendes PDTT
Ratusan P3K Gunungkidul Tinggal Tunggu Nomor Kepegawaian
Hari Bhakti Ke-73, Kantor Imigrasi Yogyakarta Senantiasa Tingkatkan Pelayanan
Penelitian Indef: Penjualan UMKM Jogja Naik 148%
Advertisement
Lansia Miskin di Jogja Bakal Diberi Bansos Seumur Hidup, dari Mana Sumber Dananya?
Gunungkidul Mulai Panen Raya Padi
Paguyuban Lurah dan Pamong DIY Tak Ingin Jabatan Perangkat Desa Tak Sama dengan Kades
Lansia Miskin di Jogja Bakal Diberi Bansos Seumur Hidup, Begini Persiapan Pemda
Viral Bocah di Kulonprogo Hendak Diculik, Begini Klarifikasi Polisi
Advertisement
Bantuan PMK Tahap II, Pemkab Sleman Gelontorkan Rp2 Miliar
GKR Hemas Ajak Masyarakat Meramaikan Travex ATF 2023 di JEC
Jakal Nomor 1, Ini 10 Jalan Provinsi DIY Paling Padat
Nekat Melaut saat Ombak Tinggi, Perahu Nelayan asal Galur Terbalik
Ini Lokasi Penangkapan 4 Warga Jogja yang Nyampah Sembarangan
Advertisement
Sejumlah Bansos Bakal Digelontorkan untuk Warga Kulonprogo Tahun Ini, Cek Daftarnya!
Berita Pilihan
Advertisement
Jokowi Curhat Sempat Semedi 3 Hari Sebelum Putuskan Lockdown
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Cuaca DIY Hari Ini Didominasi Hujan, Waspada Petir!
- Top 7 News Harianjogja.com, Kamis 26 Januari 2023
- Wacana Vaksin Berbayar, Pedagang Angkringan: Kami Juga Mikir-Mikir
- Kisah Warga Pasar Kepek Bantul Merawat Bocah yang Pergi dari Rumah Selama 25 Tahun karena Takut Disunat
- Sidang Gugatan Terhadap Polda DIY Hadirkan Saksi Ahli
Advertisement
Advertisement
