Advertisement

Serikat Buruh di Jogja Diverikasi Pemkot, untuk Apa?

Yosef Leon
Selasa, 05 Juli 2022 - 18:07 WIB
Arief Junianto
Serikat Buruh di Jogja Diverikasi Pemkot, untuk Apa? Ilustrasi. - Freepik

Advertisement

Harianjogja.com, JOGJA - Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Jogja memverifikasi sejumlah serikat buruh yang ada di wilayah Jogja, Selasa (5/7/2022). Hal ini dilakukan untuk memperoleh penyahihan data keanggotaan serikat pekerja. 

Kepala Dinsosnakertrans Kota Jogja, Maryustion Tonang mengatakan, jumlah serikat buruh yang terdaftar ada sebanyak 160 di wilayah itu. Hanya saja karena pandemi Covid-19 banyak organisasi yang tak lagi aktif sehingga perlu dilakukan verifikasi ulang. "Serikat buruh yang masih aktif dan memenuhi syarat hanya tinggal sejumlah 125," ujarnya, Selasa.

BACA JUGA: Viral Wisatawan Makan di Angkringan Jogja Dipukul Pengamen, Ini Langkah Pemkot

PROMOTED:  Resmikan IKM di Umbulharjo, Dinas Perinkopukm Jogja Berharap IKM Naik Kelas

Selain itu, verifikasi tahun ini juga bertujuan untuk memilih keterwakilan unsur dari serikat buruh yang akan duduk di kelembagaan Hubungan Industrial.

Tion mengungkapkan keterwakilan unsur pekerja dalam kelembagaan hubungan Industrial yang diwakili oleh serikat pekerja mempunyai fungsi yang strategis untuk mewakili kepentingan seluruh pekerja. "Proporsi keterwakilan tersebut ditentukan berdasarkan jumlah keanggotaan serikat pekerja," imbuhnya. 

Untuk menentukan serikat buruh dengan jumlah keanggotaan terbanyak perlu tersedia data keanggotaan serikat buruh yang lengkap dan akurat.

Tion menjelaskan kelembagaan hubungan industrial yang ada di Kota Jogja adalah Dewan Pengupahan Kota (Depeko), Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, dan Deteksi Dini Ketenagakerjaan.

BACA JUGA: Pertama di Jogja, Pelaku Begal Payudara di Titik Nol Dijerat UU TPKS

Sekda Kota Jogja, Aman Yuriadijaya menyebutkan bahwa Pemkot Jogja terus berkomitmen dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.

Advertisement

"Untuk mencapai hubungan kerja yang sehat dan harmonis dibutuhkan adanya pemahaman mengenai posisi, hak dan kewajiban baik dari sisi pemberi kerja maupun pekerja," katanya.

Aman mengungkapkan perusahaan harus mampu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dalam konteks pelaksanaan tugas di tempat kerja, memberikan upah yang sesuai, serta mendukung terciptanya work-life balance bagi pekerja.

Advertisement

Advertisement

Video Terbaru

Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Berita Pilihan

Advertisement

alt

Bulan Madu Ternyata Tak Harus Berdua, Perempuan Ini Contohnya

News
| Selasa, 04 Oktober 2022, 10:37 WIB

Advertisement

alt

Rasakan Sensasi Makan Nasgor Bercitarasa Tengkleng ala Grage Ramayana Hotel

Wisata
| Senin, 03 Oktober 2022, 07:17 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement