Advertisement
Serikat Buruh di Jogja Diverikasi Pemkot, untuk Apa?
Ilustrasi. - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA - Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Jogja memverifikasi sejumlah serikat buruh yang ada di wilayah Jogja, Selasa (5/7/2022). Hal ini dilakukan untuk memperoleh penyahihan data keanggotaan serikat pekerja.
Kepala Dinsosnakertrans Kota Jogja, Maryustion Tonang mengatakan, jumlah serikat buruh yang terdaftar ada sebanyak 160 di wilayah itu. Hanya saja karena pandemi Covid-19 banyak organisasi yang tak lagi aktif sehingga perlu dilakukan verifikasi ulang. "Serikat buruh yang masih aktif dan memenuhi syarat hanya tinggal sejumlah 125," ujarnya, Selasa.
Advertisement
BACA JUGA: Viral Wisatawan Makan di Angkringan Jogja Dipukul Pengamen, Ini Langkah Pemkot
Selain itu, verifikasi tahun ini juga bertujuan untuk memilih keterwakilan unsur dari serikat buruh yang akan duduk di kelembagaan Hubungan Industrial.
Tion mengungkapkan keterwakilan unsur pekerja dalam kelembagaan hubungan Industrial yang diwakili oleh serikat pekerja mempunyai fungsi yang strategis untuk mewakili kepentingan seluruh pekerja. "Proporsi keterwakilan tersebut ditentukan berdasarkan jumlah keanggotaan serikat pekerja," imbuhnya.
Untuk menentukan serikat buruh dengan jumlah keanggotaan terbanyak perlu tersedia data keanggotaan serikat buruh yang lengkap dan akurat.
Tion menjelaskan kelembagaan hubungan industrial yang ada di Kota Jogja adalah Dewan Pengupahan Kota (Depeko), Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, dan Deteksi Dini Ketenagakerjaan.
BACA JUGA: Pertama di Jogja, Pelaku Begal Payudara di Titik Nol Dijerat UU TPKS
Sekda Kota Jogja, Aman Yuriadijaya menyebutkan bahwa Pemkot Jogja terus berkomitmen dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.
"Untuk mencapai hubungan kerja yang sehat dan harmonis dibutuhkan adanya pemahaman mengenai posisi, hak dan kewajiban baik dari sisi pemberi kerja maupun pekerja," katanya.
Aman mengungkapkan perusahaan harus mampu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dalam konteks pelaksanaan tugas di tempat kerja, memberikan upah yang sesuai, serta mendukung terciptanya work-life balance bagi pekerja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Empat Pemotor Terlibat Kecelakaan Beruntun di Ring Road Barat Sleman
Jumlah WNA Naik Kereta Tumbuh 10,69 Persen, Jogja Kunjungan Terbanyak
Diduga Langgar Aturan OJK, Nasabah Gugat BPR di PN Bantul
Wakil Bupati Sleman Tekankan Kerja Kolaboratif untuk Tekan Stunting
Advertisement
Porda 2025, Pemkab Sleman Pastikan Ada Bonus untuk Atlet Berprestasi
Kunjungan Wisatawan Nusantara ke DIY Kembali Menggeliat
Dinkes Sleman Dampingi Keamanan Pangan MBG
Pemkab Bantul Gratiskan Seragam Sekolah bagi Siswa Baru
Advertisement
Waspada Gelombang Tinggi Perairan Selatan DIY 3 Hari ke Depan
Jaga Kelestarian Selokan Mataram, Bonus Wahana Refreshing
Pemkab Bantul Siapkan Langkah Antisipasi Banjir
Program Waste to Energy di DIY Butuh Lahan di Atas 5 Hektare
Ada Pemeliharaan Jaringan, Lampu di Jogja Selatan Padam Hari Ini
Advertisement
Transmigran Bantul Akhirnya Dialihkan ke Sulawesi Tengah
Berita Pilihan
Advertisement
Tinjau Dampak Bencana, Prabowo Kunjungi Korban Banjir Bali
Advertisement
Wisata Favorit di Asia Tenggara, dari Angkor Wat hingga Tanah Lot
Advertisement
Berita Populer
- Alokasi Pendidikan di RAPBD Kulonprogo 2026 Mencapai Rp353 Miliar
- Berlangsung Cuma 7 Hari, Pasar Kangen TBY Start Mulai 18 September
- Ditahan Kejati DIY, Mantan Dukuh Candirejo Sleman Rugikan Negara Rp733 Juta
- DPRD DIY Dukung Usulan Sultan Soal BUKP Gunungkidul Jadi Perseroda
- Pendapatan Pemkab Gunungkidul Diproyeksi Rp1,9 Triliun pada 2026
Advertisement
Advertisement
