Advertisement
Sewakan Tanah Kas Desa Tanpa Seizin Sultan, Dukuh di Sleman Dijerat Dugaan Korupsi
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sleman Widagdo terkait kasus Tipikor yang melibatkan perangkat dukuh di Kejaksaan Sleman, Jumat (22/7/2022)-Harian Jogja - Abdul Hamid Razak
Advertisement
Harianjogja.com, SLEMAN- Suhadi (SHD) seorang dukuh di Ngabean Kulon, Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, diduga melakukan tindak pidana korupsi. SHD, menyewakan tanah kas desa (TKD) tanpa mengantongi izin dari Gubernur DIY Sri Sultan HB X.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sleman Widagdo mengatakan SHD menyewakan tanah pelungguh untuk seluas 8.000 meter persegi kepada pihak ketiga tanpa mengajukan izin dari gubernur. "Sistem sewa yang dilakukan SHD tidak dilaporkan. Tanpa sepengetahuan perangkat lainnya," katanya dalam jumpa pers dengan awak media, Jumat (22/7/2022).
Advertisement
Padahal sesuai ketentuan, lanjut Widagdo, pemanfaatan tanah kas desa (TKD) tersebut harus diputuskan berdasarkan surat keputusan (SK) atau mengantongi izin dari Gubernur DIY. "Uang hasil sewa tidak disetor ke kas daerah tetapi digunakan untuk kebutuhan pribadi. Ini berlangsung sejak 2008 lalu sampai tahun ini," katanya.
BACA JUGA: Bupati Bantul Kembali Positif Covid-19, Begini Kondisinya
Total kerugian yang ditimbulkan dari tindakan SHD sebesar Rp400 juta. Aksi yang dilakukan SHD tersebut melanggar Pasal 12 huruf e, UU No.20/2001 Perubahan atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan ancaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, denda paling sedikit Rp200juta paling banyak Rp1 milyar.
Widagdo mengatakan, terkait perkara tersebut SHD kini sudah ditahan oleh Kejari Sleman. Adapun berkas perkara Tipikor tersebut akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Sleman pada Juli Ini. "Kami lakukan penahanan kepada SHD sejak 23 Juni lalu," ungkapnya.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Sleman Triskie Narendra mengatakan dalam kasus Tipikor ini tanah kas desa tersebut disewakan oleh SHD kepada pihak penyewa selama lima tahun sekali. "Sampai hari ini masih digunakan oleh penyewa. Kami sudah meminta kepada SHD untuk menyelesaikan seluruh perikatan sewa tersebut," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Ditetapkan Jadi Warisan Budaya Tak Benda Sleman, Begini Sejarah Tradisi Nyadran Wot Galeh
Meningkat Ketimbang Tahun Lalu, DBD di Bantul Selama Semester I/2024 Tembus 383 Kasus
STPN Yogyakarta Jadi Tuan Rumah PIPTK 2024
Antisipasi Hujan Intensitas Tinggi, Ini Antisipasi Pelaksana Proyek Jembatan Pandansimo
Advertisement
Proyek Konstruksi Jembatan Pandansimo Capai 65%, Pelaksana Sebut Butuh Tambahan Waktu
Potensi Jagung Pesisir Kulonprogo Melimpah, Produktivitasnya Capai 6,85 Ton Per Hektar
Awan Panas dan Guguran Lava Terjadi di Merapi Dalam Sepekan
KPU DIY Buka Rekrutmen KPPS Pilkada 2024, Segini Gajinya
Ratusan Penyu Disebar PT. Angkasa Pura di Pantai Trisik, Bantu Konservasi Rp15 Juta
Advertisement
Penderita DM di DIY Mulai Tampak Sejak Usia Belasan Tahun
Gunungkidul Kekurangan Dokter Hewan
Cegah Kecurangan, Keuangan Daerah Saat Pilkada Perlu Diawasi
199 Warga Muja Muju Jogja Peroleh Serat Kekancingan dari Kraton
1 Pelajar di Seyegan Meninggal Dunia Akibat Perkelahian di Jalanan
Advertisement
Dukung Operasional, Penyuluh KB Kricak Jogja Diberi 10 Motor Operasional
Berita Pilihan
Advertisement
Muncul Penolakan Terhadap Ridwan Kamil di Jakarta, Begini Respons Ketua Tim Pemenangan
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Penelitian Penggunaan AI di Pilpres 2024 Menarik Perhatian Akademisi Luar Negeri
- Kembangkan UMKM Lokal, KPRI Kota Jogja Resmikan Mini Market Wiwara 7
- Rekomendasi Roti Sisir Enak di Jogja
- Tok! Tim Komunikasi Politik NU Sleman Sepakat Dukung Kustini-Sukamto di Pilkada 2024
- Sapma PP DIY Berkomitmen Bantu Warga DIY, Jaga Persatuan dan Keberagaman
Advertisement
Advertisement
