Waduh! Ribuan Keluarga di Gunungkidul Masuk Kategori Miskin Ekstrem

Harianjgoja.com, GUNUNGKIDUL – Sedikitnya 6.390 keluarga di Gunungkidul masuk dalam kategori miskin ekstrem. Jumlah ini berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan  (TNP2K) di 2022.

Kepala Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul, Ajie Saksono mengatakan, kemiskinan esktrem merupakan istilah yang baru karena muncul di tahun ini. Meski demikian, sudah ada program penanggulangan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKBBN) di 2024 sudat tidak ada lagi keluarga yang masuk kategori miskin esktrem.

“Untuk pelaksanaan program penanggulangan, kami masih menunggu petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat,” kata Ajie saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (27/7/2022).

BACA JUGA: Hiu Tutul Raksasa Mati dan Terdampar di Pesisir Kulonprogo

Menurut dia, Gunungkidul menjadi salah satu prioritas untuk pengentasan masalah kemiskinan ekstrem. Berdasarkan data dari TNP2K, masih ada 6.290 KK yang masuk kategori ini. “DIY hanya Kota Jogja yang tidak ada keluarga miskin ekstrem. Sedangkan Bantul, Kulonprogo dan Sleman masuk sasaran,” ungkapnya.

Ajie mengatakan, pendataan ini mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial. Untuk penetapan mengacu pada pendapatan yang diperoleh masing-masing keluarga.

“Per harinya kurang dari Rp11.941 per hari atau Rp358.233 per orang setiap bulannya maka masuk dalam kategori miskin esktrem. Di Gunungkidul ada 6.390 keluarga,” katanya.

Disinggung mengenai peta pesebaran keluarga miskin ekstrem, hampir semua kapanewon ada. Meski demikian, untuk sasaran program difokuskan di Kapanewon Saptosari, Playen, Gedangsari, Nglipar, Ponjong, Tepus dan Karangmojo.

Dia tidak menampik keluarga yang masuk kategori ini sudah banyak yang mendapatkan program dari pemerintah. Sebagai contoh, ada 5.600 keluarga yang mendapatkan bantuan dari program sembako. Selain itu, ada juga yang mendapatkan Porgram Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 5.470 keluarga.

“Memang belum semuanya, makanya kami menunggu instruksi dari Pemerintah Pusat guna mencapai target nol keluarga miskin ekstrem di 2024,” katanya.

Anggota Komisi D DPRD Gunungkidul, Ery Agustin S mengatakan, pemkab harus serius dalam upaya pengentasan kemiskinan. Ia menilai selama ini kebijakan yang disusun belum terbaca secara khusus dalam visi misi milik bupati.

“Jadi harus dijabarkan secara rinci, khususnya berkaitan masalah anggaran karena sebagai bentuk komitmen dalam memberantas kemiskinan,” katanya.

Ery juga berharap kepada pemerintah agar masalah data benar-benar diperhatikan sehingga keabsahannya bisa dipertanggungjawabkan. “Tujuannya agar program bisa tepat sasaran jadi keakuratan data harus diperhatikan,” katanya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News