Sultan Minta 38.000 Warga DIY Belum Terkover BPJS Kesehatan Segera Didata

Harianjogja.com, JOGJA--Persentase warga DIY yang telah terkover BPJS Kesehatan mencapai 97,2%, sisanya sekitar 38.000 warga belum terkover. Gubernur DIY Sri Sultan HB X meminta agar segera dilakukan pendataan terhadap warga yang belum memiliki BPJS.

DIY merupakan provinsi yang capaian Universal Health Coverage (UHC) tertinggi di Indonesia. Tercatat hingga 1 Juli 2022 warga DIY yang sudah terdaftar sebagai peserta JKN sebanyak 3.57 juta dari total jumlah penduduk 3.67 jiwa penduduk atau sekitar 97,24%. Dengan demikian masih ada sekitar 38.000 warga DIY yang belum tercover BPJS.

"Harapan saya masyarakat DIY khususnya, semua bisa terkover masalah kesehatan. Kalau saat ini sudah mencapai 97,2 persen berarti tinggal sedikit lagi warga yang belum memiliki BPJS," kata Sultan usai menerima audiensi Dirut BPJS di Kompleks Kepatihan, Jumat (28/7/2022).

BACA JUGA: Doa Kraton Jogja untuk Warga DIY di Malam 1 Sura

Sebanyak 38.000 warga yang belum terkover itu akan segera dilakukan pendataan sekaligus melihat statusnya. Jika masuk kategori miskin tentunya bisa dimasukkan ke program sosial pemerintah. Namun jika kalangan menengah ke atas tentunya harus membayar sendiri.

"Prosedurnya [jaminan sosial kesehatan] saja ke pusat [Kemensos] tetapi belum tentu daftar nama orang ini miskin semua, kalau bukan orang miskin masak harus ditake over. Nanti kita lihat verifikasi yang 38.000 akan didata, mau diisi masyarakat dengan kualifikasinya apa [miskin atau mampu]. Kalau memang mereka kelas menengah ya harus membayar sendiri," ucapnya.

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron mengapresiasi capaian UHC DIY yang paling tinggi di Indonesia. Meski dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) ditarget UHC diangka 98% dari total jumlah penduduk Indonesia pada 2024. Namun ia berharap capaian DIY sebelum 2024 sudah berada di angka 98% karena kekurangan saat ini hanya sekitar 0,8% dari target.

"Karena UHC merupakan salah satu wujud kehadiran pemerintah, termasuk di daerah dalam memberikan jaminan kesehatan bagi penduduknya. Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan menjadi kunci. Akses layanan kesehatan harus terbuka lebar bagi semua warga di wilayah DIY," katanya.

Ia menambahkan BPJS Kesehatan mendorong kualitas layanan di fasilitas kesehatan, baik di tingkat pertama maupun lanjutan. Sehingga masyarakat terlindungi dan mendapatkan hak untuk layanan kesehatan yang profesional. Di antaranya dengan menambah 14 layanan skrining bagi peserta BPJS.

"Untuk kabupaten dan kota di DIY capaian UHC masih rendah di Bantul. Tetapi di Bantul saat ini sedang dikebut untuk penambahan sekitar 10.000 warga," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.