Advertisement

Bos Sumareccon Terduga Penyuap Haryadi Tidak Ajukan Eksepsi dalam Persidangan

Triyo Handoko
Senin, 22 Agustus 2022 - 16:07 WIB
Budi Cahyana
Bos Sumareccon Terduga Penyuap Haryadi Tidak Ajukan Eksepsi dalam Persidangan Ilustrasi - Freepik

Advertisement

Harianjogja.com, JOGJA—Eks VP Real Estate PT Summarecon Agung, Oon Nasihono, yang jadi terdakwa dugaan suap pembangunan apartemen yang melibatkan mantan Wali Kota Jogja Haryadi Suyiti tak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaanya. Dalam persidangan pertama, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jogja membacakan dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU), Senin (22/8/2022).

Humas PN Jogja Heri Kurniawan menyebut Oon dan kuasa hukumnya menerima dakwaan tersebut. “Karena tidak keberatan dengan dakwaan, selanjutnya agenda persidangan adalah pembuktian materi dakwaan,” jelasnya, Senin siang.

BACA JUGA: Rute Penerbangan Internasional YIA Ditambah ke Singapura, Malaysia, hingga Turki

PROMOTED:  Resmikan IKM di Umbulharjo, Dinas Perinkopukm Jogja Berharap IKM Naik Kelas

Eksepsi dalam persidangan, jelas Heri, biasanya diajukan jika terdakwa keberatan dengan tuntutan dakwaan yang diajukan JPU. “Atau karena dakwaan menurut terdakwa salah identitas atau tempat kejadian perkara,” ujarnya.

Berlangsung pada pukul 10.00 WIB, sidang pertama Bos Summarecon itu berjalan cepat. “Selesai sekitar sejam, karena cuma pembacaan dakwaan dari JPU oleh majelis hakim, berarti sekitar jam 11.00 WIB sudah selesai tadi,” kata Heri.

Heri menyebut agenda persidangan selanjutnya adalah uji keterangan saksi dari JPU. “Saksi yang sudah disiapkan JPU untuk sidang berikutnya ada lima orang,” tuturnya.

BACA JUGA: Sportourism, Olahraga Sekaligus Wisata untuk Jaring Pasar Internasional

Majelis Hakim persidangan tersebut diketuai oleh Muh. Jauhar Setyadi dan beranggotakan Suryo Hendratmoko dan Binsar Pantas Sihaloho. “Ketua Majelis Hakim persidangan ini ditangani langsung oleh Ketua PN Jogja, Muh. Jauhar Setyadi,” jelas Heri.

Dakwaan yang menjerat Oon adalah Pasal 5 ayat 1 dan 15 Undang-Undang No.31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukuman penjaranya adalah tujuh tahun.

Advertisement

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Advertisement

Video Terbaru

Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Berita Pilihan

Advertisement

alt

Pemerintah Mau Bentuk Badan Usaha Milik Otorita IKN, Apa Kegunaannya?

News
| Selasa, 04 Oktober 2022, 22:27 WIB

Advertisement

alt

Rasakan Sensasi Makan Nasgor Bercitarasa Tengkleng ala Grage Ramayana Hotel

Wisata
| Senin, 03 Oktober 2022, 07:17 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement