Tingkat Pengangguran Sarjana DIY Capai 3,94%, Disnakertrans Ungkap Penyebabnya
TPT lulusan D4-S3 di DIY mencapai 3,94% pada Mei 2026. Disnakertrans DIY menyoroti ketidaksesuaian kompetensi dan kebutuhan industri.
Pengecekan fasilitas difabel di SMPN 1 Berbah oleh ORI DIY. Senin (19/9/2022)./Harian Jogja-Anisatul Umah
Harianjogja.com, SLEMAN—Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY mendatangi SMP Negeri 1 Berbah, Sleman, untuk mengecek keberadaan fasilitas difabel di sekolah, Senin (19/9/2022). Pemeriksaan dilakukan setelah ORI menerima laporan keberadaan siswa difabel yang tidak bisa memakai kursi roda di sekolahnya.
Asisten ORI DIY Bidang Penyelesaian Laporan, Rifki Taufiqurrahman, mengatakan laporan yang diterima ORI berasal dari masyarakat yang peduli pada difabel. Ada dua siswa SMPN 1 Berbah berkebutuhan khusus secara fisik.
"Satu siswa masih bisa berjalan, dan satu lagi tidak bisa berjalan karena kakinya lumpuh. Berdasarkan yang kami lihat, belum ada fasilitas untuk mereka," ucapnya ditemui di sekolah, Senin (19/9/2022).
Dia menjelaskan semua sekolah sudah diinstruksikan untuk menjadi sekolah inklusif. Sekolah harus bersiap menerima siswa dengan kebutuhan khusus. Belum adanya fasilitas bagi di difabel menurutnya perlu menjadi perhatian sekolah dan Dinas Pendidikan Sleman.
"Rumahnya lima menit perjalanan ke sekolah. Di rumah memakai kursi roda, tapi di sekolah tidak memungkinkan. Di sekolah masih pakai tangga, bukan ramp," jelasnya.
Meski menemukan tidak ada fasilitas bagi difabel di SMPN 1 Berbah, ORI DIY belum memberikan rekomendasi. Saat ini, ORI masih mengumpulkan informasi untuk melengkapi informasi sebelumnya.
"Tentu kami akan bicara dengan banyak pihak, terutama dinas [pendidikan]. Kami kumpulkan dulu setelah itu baru menyimpulkan," ungkapnya.
Dia mengatakan sekolah belum memiliki fasilitas bagi difabel karena baru pertama kali menerima siswa berkebutuhan khusus. "[fasilitas difabel] hampir semuanya [belum ada]. Khusus untuk mereka yang berkebutuhan khusus belum ada," paparnya.
Kepala Sekolah SMPN 1 Berbah Noor Rohmah Hidayati menyampaikan baru tahun ini sekolah menerima siswa difabel. Siswa difabel yang mengalami kelumpuhan, tiap memasuki sekolah digendong oleh orang tuanya. Dia mengakui sekolah belum punya fasilitas untuk difabel.
"Sampai saat ini enggak ada masalah, enjoy saja. Memang perlu jalur khusus seperti kursi roda, dan sekolah belum ada," ucapnya.
Bangunan SMPN 1 Berbah merupakan cagar budaya, sehingga untuk mengubah bentuk bangunannya perlu konsultasi dengan Dinas Kebudayaan DIY. Dia menyebut meski fasilitas secara fisik belum ada, sekolah tak henti-henti memberikan perhatian kepada siswa difabel.
BACA JUGA: Dewan Pendidikan DIY: Harusnya Ada Pilihan Tak Memberikan Sumbangan di SMKN 2 Jogja
Sekolah selalu memberikan informasi-informasi lomba karena siswa difabel tersebut memiliki kelebihan lain, seperti tilawah dan melukis. Tujuannya agar siswa difabel tidak minder dan lebih percaya diri.
Sementara itu, Wakil Kepala Sarana Prasarana SMPN 1 Berbah Joko Triyono mengatakan siswa penyandang difabel saat ini duduk di kelas VII. Keberadaan dua siswa difabel di SMPN 1 Berbah juga sudah dilaporkan ke Dinas Pendidikan Sleman.
Meski saat ini belum ada sarana prasarana bagi difabel, berdasarkan informasi yang dia terima penganggarannya sudah ada untuk 2023. "Tahun depan, mudah-mudahan ada sehingga bisa meringankan orang tua dan anak sekolah," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
TPT lulusan D4-S3 di DIY mencapai 3,94% pada Mei 2026. Disnakertrans DIY menyoroti ketidaksesuaian kompetensi dan kebutuhan industri.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Gunungkidul menggelar Festival Literasi 2026 selama lima hari untuk memacu budaya membaca dan berkarya di masyarakat.
Kepala BGN Sudaryono ungkap bahan baku hewani rusak jadi penyebab keracunan MBG. Ribuan dapur kini diinvestigasi dan terancam ditutup.
KPK menyisir tiga ruangan dirjen di Kementerian ATR/BPN terkait pengusutan kasus dugaan suap HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.
Pembangunan rusun ASN Sleman belum terealisasi akibat kendala pengadaan tanah. Pemkab Sleman kaji opsi penggunaan tanah kas desa (TKD).
PB PDGI menyebut 95% masyarakat Indonesia rutin sikat gigi, namun kurang dari 3% yang melakukannya di waktu tepat: setelah sarapan dan sebelum tidur.