Panwascam Perempuan Berperan Tangkal Politik Tidak Sehat dalam Pemilu

Catur Dwi Janati

Minggu, 09 Oktober 2022 - 06:17 WIB

Sirojul Khafid

Panwascam Perempuan Berperan Tangkal Politik Tidak Sehat dalam Pemilu

Ilustrasi. - Freepik

Harianjogja.com, KULONPROGO—Jumlah pendaftar Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dari kalangan perempuan di Kulonprogo hampir mencapai 40 persen dari total keseluruhan pendaftar. Tingginya animo perempuan Kulonprogo dalam seleksi Panwascam ini dinilai dapat mendorong cakupan edukasi pemilu di kalangan perempuan, yang acap kali jadi korban dari politik yang tidak sehat.

Tingginya animo pendaftar perempuan calon panwascam di Kulonprogo tertera dalam data Bawaslu Kulonprogo. Ketua Bawaslu Kulonprogo, Ria Harlinawati, menjelaskan dari pendaftaran yang dibuka selama sepekan 21-27 September lalu, sebanyak 215 pendaftar mengajukan diri sebagai Panwascam. Dari ratusan pendaftaran tersebut, 35,8 persennya adalah perempuan atau setara dengan 77 pendaftar. Capaian ini disebutkan Ria telah sesuai aturan minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam seleksi Panwaslu Kecamatan.

Para pendaftar perempuan di posisi Panswalu Kecamatan tersebar di 12 Kecamatan atau Kapanewon di Kulomprogo. Sebarannya pun beragam. Di Kapanewon Kokap hanya ada dua pendaftar perempuan Panwascam. Lain halnya dengan Kapanewon Lendah dan Sentolo yang masing-masing ada tujuh pendaftar perempuan. Sementara di wilayah seperti Kapanewon Sentolo jumlah pendaftar perempuan justru jauh lebih banyak dibanding dengan jumlah pendaftar laki-laki yang hanya berjumlah lima orang dalam seleksi Panswascam kali ini.

Di wilayah perbukitan seperti Kapanewon Girimulyo dan Kalibawang, animo pendaftaran perempuan Panwascam juga tak bisa dibilang sedikit dengan masing-masing lima orang. Jumlah pendaftar perempuan tersebut tak terpaut jauh dengan pendaftar laki-laki yang berjumlah delapan di Kapanewon Girimulyo maupun Kalibawang.

"Jumlah pendaftar perempuan Panwascam terbanyak ada di Kapanewon Temon dengan 14 orang pendaftar, disusul Wates sebanyak 11 perempuan dan Panjatan 9 perempuan," terangnya, Sabtu (8/10/2022).

Ria berpandangan membeludaknya pendaftar perempuan pada seleksi Panwascam ini dapat mengindikasikan bahwa perempuan juga tertarik dan ingin ambil bagian dalam pengawalan jalannya Pemilu. "Bawaslu Kulonprogo itu inginnya perempuan bisa menegakkan politik yang lebih feminim. Politik yang lebih feminim itu politik yang bersih yang tanpa politik uang," tuturnya.

Pasalnya, Ria sebagai Ketua Bawaslu yang juga seorang perempuan menyebut bila selama ini perempuan acap kali menjadi salah satu korban dari politik yang tidak sehat. Seperti menjadi korban politik uang maupun korban hoaks ikhwal Pemilu.

"Selama ini kalau kami lihat, saya bukan mendiskreditkan perempuan karena saya sendiri perempuan, tapi perempuan ini salah satu jadi korban politik uang misalnya. Terus kemudian hoaks," ungkapnya.

Alasannya, para pelaku mungkin melihat perempuan memiliki banyak kebutuhan di rumah tangga. Perempuan juga disebutkan Ria sering termakan hoaks yang kemungkinan terjadi karena kurangnya edukasi dan sosialisasi soal pemilu yang sampai ke mereka.

"Ketika ada nanti penyelenggara pemilu dalam hal ini Panwascam yang perempuan, dia juga bisa menularkan ilmu kepada kaum-kaum perempuan. Karena suara kaum perempuan ini pasti lebih didengarkan oleh pemilih-pemilih perempuan, harapannya seperti itu," ujarnya.

Bila keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu makin banyak, besar harapan Ria informasi tentang berpolitik yang baik akan makin terdisemniasi kepada perempuan. Dalam kasus ini informasi edukasi politik bisa meluas di rumah lingkup wilayah kecamatan.

"Karena selama ini jujur, perempuan ini paling minim terdukasi terkait hal-hal yang bagaimana berpolitik itu politik yang bersih, politik yang lebih feminim itu perempuan paling sedikit [teredukasi]," tandasnya.

Anggota Panwascam perempuan ini disebutkan Ria akan menjadi wakil penyelenggara pemilu perempuan yang dapat mengedukasi informasi pemilu kepada perempuan lainnya. Misalnya edukasi soal bagaimana jika mendapati temuan pelanggaran-pelanggaran pemilu, langkah apa yang harus dilakukan. Hal-hal semacam ini lah yang menurut Ria perempuan belum banyak teredukasi dalam kasus-kasus semacam ini.

"Mereka harus mengedukasi perempuan untuk menolak hal-hal yang memang menciderai dari demokrasi ini," tuturnya.

Torehan banyaknya pendaftar perempuan dalam seleksi Panwaslu Kecamatan kali ini dikatakan Ria sebagai panen atas sosialisasi yang dilakukan Bawaslu ke sejumlah komunitas perempuan. Karena perempuan akhirnya jadi melek dan mau mengawasi jalannya Pemilu.

"Selama ini rata-rata orang yang berpolitik, orang yang melek politik ini kan laki-laki, bapak-bapak, karena yang datang ketika sosialisasi ya bapak-bapaknya, ibu-ibunya juga enggak datang," katanya.

"Tetapi ketika ada perempuan, saya ingin sekali perempuan-perempuan ini ikut mengawal politik ini menjadi poltik yang bersih, demokrasi ini menjadi demokrasi yang bersih. Dengan cara kami mengajak perempuan untuk sama-sama mengajak politik, pemilu 2024 di Kulonprogo menjadi pemilu yang bersih," tegasnya.

Kendati demikian, Ria menegaskan baik perempuan maupun laki-laki akan melalui tahap seleksi administrasi dan seleksi tertulis berbasis Computer Assisted Test (CAT) yang sama. Tidak ada perbedaan, kapasitas dan integritas inilah yang akan menjadi penilaian yang menentukan layak tidaknya seseorang menjadi Panwaslu Kecamatan.

Integritas dan Kompetensi

Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Mada Sukmajati, menilai integritas dan kompetensi menjadi dua hal paling penting dalam seleksi Panwascam. Mada yang juga Ketua Tim Panitia Seleksi Anggota Panwas Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulonprogo untuk Pemilihan Walikota Yogyakarta dan Bupati Kulonprogo tahun 2017 berpendapat akan sangat baik bila para perempuan pendaftar Panwascam juga memiliki integritas dan kompetensi yang cakap.

"Kami tidak sekedar menghitung variabel keterwakilan perempuannya. Ini pekerjaan rumah yang perlu dilakukan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk kemudian bagaimana meningkatkan kompetensi dari para Panwascam," tegasnya.

Lebih lanjut dosen yang memilki fokus kajian di bidang partai politik, tata kelola Pemilu, parlemen dan kebijakan publik tersebut menambahkan bila Panwascam memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemilu. Ada beberapa hal yang dari secara nature berbeda antara perempuan dan laki-laki yang tidak bisa semua peran tersebut dilakukan laki-laki.

"Misalnya soal pemahaman yang lebih mendalam, terkait tidak mudahnya perempuan untuk berpartisipasi dalam pemilu, itu kan mungkin yang lebih memahami kan yang perempuan ketimbang yang laki-laki. Jadi ada nuansa-nuansa itu yang kemudian pertimbangan untuk keterwakilan perempuan itu menjadi penting," jelasnya.

Menilik lebih jauh, jika banyak Panwascam merupakan laki-laki, besar kemungkinan informasi pemilu akan berkembang di ruang-ruang yang sering menjadi tempat berkumpulnya laki-laki seperti warung kopi, tempat kerja bakti hingga pos ronda. Namun dengan banyaknya keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara pemilu, informasi dan edukasi pemilu juga dapat tersiar di ruang-ruang kumpul perempuan, seperti rapat PKK hingga Posyandu.

Mada mengakui bila banyaknya pendaftar perempuan pada seleksi Panwascam di Kulonprogo menjadi kabar yang menggembirakan. Namun keterwakilan perempuan menurut Mada tetap berada pada variabel ketiga, sedangkan penilaian tetap mengacu pada integritas dan kompetensi. "Kalau soal integritas itu laki perempuan semuanya sama harusnya. Tuntutannya sama, tidak berarti yang perempuan lebih tidak dituntut soal integritasnya, " ungkapnya.

"Kalau misalnya ada dua calon yang satu perempuan yang satu laki-laki, memiliki integritas yang sama, kompetensi yang sama. Ya saya kira pertimbangan keterwakilan perempuan kemudian bisa dipakai untuk memilih salah satu calon," lanjutnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News