Advertisement

Harian Jogja

27.510 Warga Bantul Masuk Kategori Miskin Ekstrem, Dua Tahun Lagi Harus Nol

Ujang Hasanudin
Senin, 17 Oktober 2022 - 19:57 WIB
Budi Cahyana
27.510 Warga Bantul Masuk Kategori Miskin Ekstrem, Dua Tahun Lagi Harus Nol Wakil Bupati Bantul Joko B Purnomo saat memimpin rapat pengentasan kemiskinan ekstrem di ruang Wakil Bupati Bantul, Senin (17/10/2022). - Harian Jogja/Ujang Hasanudin

Advertisement

Harianjogja.com, BANTUL—Sedikitnya 27.510 warga Bantul masuk kategori miskin ekstrem. Jumlah penduduk yang masuk kategori miskin ekstrem tersebut menurun dibandingkan tahun lalu.

Pada 2021, sebanyak 27.730 orang dari total 146.098 orang miskin di Bumi Projotamansari termasuk warga miskin ekstrem. Kemiskinan ekstrem adalah warga miskin yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia, termasuk makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi.

Advertisement

BACA JUGA:  TelkomClick 2023: Kesiapan Kerja Karyawan dalam Sukseskan Strategi Five Bold Moves di Tahun 2023

Wakil Bupati Bantul Joko B Purnomo yang juga Ketua Satgas Penanganan Kemiskinan Bantul mengatakan mendapat amanah dari Presiden Joko Widodo dan juga Surat No.401/2022 dari Gubernur DIY untuk menangangi angka kemiskinan ekstrem. Pemkab Bantul diminta mengurangi angka kemiskinan ekstrem pada 2024 menjadi nol.

“Saat ini angka kemiskinan ekstrem 27.510 jiwa, tertinggi kedua setelah Kabupaten Gunungkidul,” kata Joko, Senin (17/10/2022).

Langkah pertama yang akan ia lakukan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem adalah pendataan ulang data kemiskinan dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mulai dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil); Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK); Dinas Sosial; Dinas Kesehatan; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB); Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP); Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans); dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Setelah itu ia juga akan mengundang panewu dan lurah. Menurut Joko, pendataan kembali angka kemiskinan penting karena akan menentukan pendekatan penanganannya. 

“Validasi data by name by address [BNBA] dibahas lintas OPD. Prinsip kami, penanganan kemiskinan ekstrem jadi fokus utama yang harus diselesaikan secepatnya karena 2024 harus nol kasus,” kata Joko.

Dia juga menginginkan agar sejumlah OPD yang bisa membuat program kemiskinan yang terkoordinasi sehingga bantuan program pengentasan kemiskinan tidak tumpang tindih.

BACA JUGA: Pemkab Sleman: Pembangunan Rumah di Atas Tanah Kas Desa Harus Dihentikan!

Kepala Bappeda Bantul Fenty Yusdayati menambahkan terdapat empat kapanewon atau kecamatan yang menjadi fokus utama pengenatasan kemiskinan ekstrem, yakni Imogiri, Pajangan, Dlingo, dan Pleret, “Tahun depan kami fokuskan ke sana meski tidak melupakan kapanewon lainnya. Tapi yang menjadi sorotan terutama empat kapanewon itu,” ucapnya.

Fenty mengatakan kemiskinan ekstrem sama halnya dengan istilah kemiskinan absolut. Warga dinyatakan miskin ekstrem ketika tidak memiliki penghasilan sama sekali sehingga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan primer, seperti lansia yang tidak memiliki penghasilan dan juga difabel. 

BACA JUGA:  Finnet Dukung Digitalisasi Sistem Pembayaran Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Advertisement

Harian Jogja

Video Terbaru

Advertisement

Harian Jogja

Berita Terbaru

Pariwisata Bantul Harus Terus Berbenah

Pariwisata Bantul Harus Terus Berbenah

Jogjapolitan | 11 hours ago

Advertisement

Advertisement

Harian Jogja

Advertisement

Baca Koran harianjogja.com

Berita Pilihan

Advertisement

alt

Vaksinasi Jadi Opsi Cegah Penyebaran Virus Lato-Lato

News
| Kamis, 30 Maret 2023, 09:57 WIB

Advertisement

alt

Deretan Negara di Eropa yang Bisa Dikunjungi Bagi Pelancong Berduit Cekak

Wisata
| Selasa, 28 Maret 2023, 05:27 WIB

Advertisement

Advertisement

Harian Jogja

Advertisement