Pemkab Gunungkidul Didesak Optimalkan PAD

GUNUNGKIDUL–Pemkab Gunungkidul diminta untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Desakan ini muncul pada saat pembahasan APBD Perubahan 2022 yang telah selesai sejak akhir September 2022.

Upaya optimalisasi sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan pembangunan di Gunungkidul. Pasalnya, dengan peningkatan PAD akan berpengaruh terhadap pelaksanaan program pembangunan yang dijalankan.

Berdasarkan draf APBD Perubahan yang telah disepakati bersama antara DPRD dan Bupati, plafon pendapatan di Gunungkidul mengalami kenaikan. Didalam APBD 2022, pendapatan diproyeksikan sebesar 1.949.363.018,62. Namun saat pembahasan APBD Perubahan 2022 diproyeksikan naik sebesar Rp29.633.104,32 menjadi Rp1.978.996.122,94.

Meski demikian, di sektor belanja juga ikut mengalami kenaikan. Pada saat pebahasan APBD 2022, anggaran belanja diproyeksi sebesar Rp2.031.939.592.207. Namun didalam pembahasan APBD Perubahan ada kenaikan sebesar Rp65.155.657.082 sehingga total belanja mencapai Rp2.097.095.249.289.

Ketua DPRD Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan, pembahasan APBD Perubahan 2022 berjalan dengan lancar. Meski demikian, ia tidak menampik ada sejumlah catatan yang diberikan ke pemkab.

Salah satunya berkaitan dengan masalah PAD. Anggota DPRD Gunungkidul sepakat agar potensi pendapatan yang dimiliki dapat dioptimalkan.

Menurut dia, rekomendasi tentang upaya memaksimalkan pendapatan telah disampaikan ke bupati. Dorongan untuk mengoptimalkan PAD tidak lepas dari perkembangan perekonomian daerah yang semakin membaik.

“Untuk sejumlah pajak yang ditarik sudah ada upaya meningkatkan target pendapatan. Namun, kami berharap upaya optimalisasi terus dilakukan karena penghasilan yang diperoleh sangat penting untuk pembangunan daerah,” katanya, Jumat (7/10/2022).

Menurut dia, ada beberapa pajak yang diharapkan berkontribusi lebih tinggi di tahun-tahun berikutnya. Potensi ini seperti Pajak Hiburan, BPHTB, PBB-P2 dan Pajak Reklame serta tetap meningkatkan target pajak lainnya secara maksimal.

“Badan Anggaran mendorong agar segala potensi PAD dapat diotimalkan diantaranya dengan peningkatan fokus pada kasus-kasus pajak PBB-P2.

Hal senada diungkapkan oleh Anggota DPRD Gunungkidul dari Fraksi PKS, Hudi Sutamto. Menurut dia, masih banyak catatan terkait dengan PAD yang dinilai masih belum optimal.

Salah satunya berkaitan dengan masalah PBB-P2 yang hingga saat ini masih ada tunggakan sekitar Rp18 miliar. Hudi mengakaui tunggakan tersebut sangatlah besar sehingga harus dicarikan solusi agar bisa tertagih.

“Ini bukan nominal kecil, karena dengan nominal tersebut bisa sangat membantu dalam proses pembangunan. Apalagi, kemampuan keuangan daerah masih sangat terbatas,” kata Hudi. (ADV)

Grafis plafon APBD Perubahan 2022di Gunungkidul

Sumber: DPRD Gunungkidul

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News