Juara Festival Inovasi: Siswa SMK SMTI Jogja Kembangkan Produk Olahan Salak
Siswa SMK SMTI Jogja mengembangkan inovasi produk berbahan salak yang berhasil meraih dalam Festival Inovasi Kewirausahaan Siswa Indonesia
Sidang paripurna pembacaan PU fraksi tentang APBD Perubahan 2022 Gunungkidul./Istimewa
GUNUNGKIDUL–Pemkab Gunungkidul diminta untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Desakan ini muncul pada saat pembahasan APBD Perubahan 2022 yang telah selesai sejak akhir September 2022.
Upaya optimalisasi sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan pembangunan di Gunungkidul. Pasalnya, dengan peningkatan PAD akan berpengaruh terhadap pelaksanaan program pembangunan yang dijalankan.
Berdasarkan draf APBD Perubahan yang telah disepakati bersama antara DPRD dan Bupati, plafon pendapatan di Gunungkidul mengalami kenaikan. Didalam APBD 2022, pendapatan diproyeksikan sebesar 1.949.363.018,62. Namun saat pembahasan APBD Perubahan 2022 diproyeksikan naik sebesar Rp29.633.104,32 menjadi Rp1.978.996.122,94.
Meski demikian, di sektor belanja juga ikut mengalami kenaikan. Pada saat pebahasan APBD 2022, anggaran belanja diproyeksi sebesar Rp2.031.939.592.207. Namun didalam pembahasan APBD Perubahan ada kenaikan sebesar Rp65.155.657.082 sehingga total belanja mencapai Rp2.097.095.249.289.
Ketua DPRD Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan, pembahasan APBD Perubahan 2022 berjalan dengan lancar. Meski demikian, ia tidak menampik ada sejumlah catatan yang diberikan ke pemkab.
Salah satunya berkaitan dengan masalah PAD. Anggota DPRD Gunungkidul sepakat agar potensi pendapatan yang dimiliki dapat dioptimalkan.
Menurut dia, rekomendasi tentang upaya memaksimalkan pendapatan telah disampaikan ke bupati. Dorongan untuk mengoptimalkan PAD tidak lepas dari perkembangan perekonomian daerah yang semakin membaik.
“Untuk sejumlah pajak yang ditarik sudah ada upaya meningkatkan target pendapatan. Namun, kami berharap upaya optimalisasi terus dilakukan karena penghasilan yang diperoleh sangat penting untuk pembangunan daerah,” katanya, Jumat (7/10/2022).
Menurut dia, ada beberapa pajak yang diharapkan berkontribusi lebih tinggi di tahun-tahun berikutnya. Potensi ini seperti Pajak Hiburan, BPHTB, PBB-P2 dan Pajak Reklame serta tetap meningkatkan target pajak lainnya secara maksimal.
“Badan Anggaran mendorong agar segala potensi PAD dapat diotimalkan diantaranya dengan peningkatan fokus pada kasus-kasus pajak PBB-P2.
Hal senada diungkapkan oleh Anggota DPRD Gunungkidul dari Fraksi PKS, Hudi Sutamto. Menurut dia, masih banyak catatan terkait dengan PAD yang dinilai masih belum optimal.
Salah satunya berkaitan dengan masalah PBB-P2 yang hingga saat ini masih ada tunggakan sekitar Rp18 miliar. Hudi mengakaui tunggakan tersebut sangatlah besar sehingga harus dicarikan solusi agar bisa tertagih.
“Ini bukan nominal kecil, karena dengan nominal tersebut bisa sangat membantu dalam proses pembangunan. Apalagi, kemampuan keuangan daerah masih sangat terbatas,” kata Hudi. (ADV)
Grafis plafon APBD Perubahan 2022di Gunungkidul
1. Pendapatan Daerah |
|
| Rp1.949.363.018.623 |
| Rp29.633.104.324 |
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan | Rp1.978.996.122.947 |
2. Belanja Daerah |
|
| Rp2.031.939.592.207 |
| Rp65.155.657.082 |
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan | Rp2.097.095.249.289 |
3. Penerimaan Pembiayaan |
|
| Rp108.744.017.892 |
| Rp35.522.108.450 |
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan | Rp144.266.126.342 |
4. Pengeluaran Pembiayaan |
|
| Rp26.167.444.308 |
| Rp-444.308 |
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan | Rp26.167.000.000 |
Sumber: DPRD Gunungkidul
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Siswa SMK SMTI Jogja mengembangkan inovasi produk berbahan salak yang berhasil meraih dalam Festival Inovasi Kewirausahaan Siswa Indonesia
Pembangunan KDMP di Bantul terkendala lahan dan perizinan. Dari 75 kalurahan, baru 30 koperasi yang dibangun dan 20 di antaranya rampung.
Dispertaru Sleman mencatat 1.500 hektare sawah di Depok berubah menjadi semak belukar. Revisi RTRW disiapkan untuk menghidupkan lahan pertanian.
Imigrasi Yogyakarta menggelar Pasporia di CFD Sudirman, melayani 26 pemohon, serta mengadakan bakti sosial dan fun walk Hari Bakti Kemenimipas.
UMP 2027 paling lambat ditetapkan 21 November 2026. Buruh mengusulkan kenaikan 7,7%-9,5%, berikut simulasi UMP 38 provinsi.
MPR menerima surat Presiden Prabowo dan akan membahasnya dalam rapat gabungan. PKB menyebut Sufmi Dasco Ahmad layak dipertimbangkan sebagai cawapres.