Tak Mau Insiden SD Muh Bogor Terjadi di Sleman, Ini yang Akan Dilakukan Bupati

Anisatul Umah

Rabu, 09 November 2022 - 18:37 WIB

Arief Junianto

Tak Mau Insiden SD Muh Bogor Terjadi di Sleman, Ini yang Akan Dilakukan Bupati

Atap ruangan di SD Muhammadiyah Bogor, Playen ambruk pada Selasa (8/11/2022) sekitar pukul 07.30 WIB. - Istimewa

Harianjogja.com, SLEMAN - Robohnya atap SD Muhammadiyah Bogor, Playen, Gunungkidul yang menyebabkan satu korban jiwa menjadi bahan evaluasi seluruh kabupaten, termasuk Sleman. Memasuki musim hujan, pengawasan pada bangunan sekolah perlu digiatkan lagi.

Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo pun angkat bicara mengenai kejadian ini. Berharap kejadian serupa tidak terjadi di Sleman, dia akan memantau semua sekolah yang tidak layak. "Dengan musim hujan ini akan saya pantau semua [sekolah yang ada di Sleman]," ucapnya kepada Harianjogja.com, Rabu (9/11/2022).

Tahun depan Pemkab Sleman menganggarkan Rp24,27 miliar untuk sarana prasarana sekolah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023. Untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rp7,49 miliar.

Lalu Pendidikan Nonformal (PNF) sebesar Rp511,53 juta; sekolah dasar (SD) sebesar Rp8,93 miliar; dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp7,33 miliar. "Apabila ada sekolah yang tidak layak huni akan kami perbaiki, nanti koordinator wilayah pendidikan biar ngecek semua," kata Kustini.

Ketua DPRD Sleman, Haris Sugiharta mengatakan pemerintah dilibatkan dalam pengelolaan sarana pendidikan, baik pemerintah kabupaten dan Pemerintah Pusat. Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan hibah pendidikan yang langsung diberikan kepada satuan pendidikan, maupun pemerintah daerah.

"Keikutsertaan masyarakat di dalam mengelola juga sangat penting. Melalui APBD setiap tahun Pemkab Sleman telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan sarana pendidikan yang ada di Kabupaten Sleman, mulai PAUD/TK, SD maupun SMP," jelasnya.

Menurutnya anggaran ini diperuntukan untuk sekolah swasta dan negeri. Besaran anggaran yang diberikan ke sekolah untuk perbaikan sarana prasarana mempertimbangkan keamanan dan keselamatan.

"Sesuai tugas pokok fungsi yang dimiliki DPRD khususnya dalam hal penganggaran dan pengawasan kami selalu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait dengan penanganan pendidikan di Sleman, sehingga masalah pendidikan menjadi konsen kami."

Kepala SDN Sidorejo, Ustadiyatun mengatakan sekolah selalu memantau kondisi bangunan sekolah. Jika terjadi kerusakan berat akan mengajukan ke Dinas Pendidikan. "Untuk SD Sidorejo sekolah menganggarkan untuk perawatan. Jika rusak berat mengajukan proposal ke Dinas," paparnya.

Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Sleman, Sri Adi Marsanto mengatakan anggaran untuk pengelolaan sarana prasarana pendidikan di Sleman masih sangat terbatas, oleh karena itu digunakan skala prioritas. Hal-hal terkait keamanan dan keselamatan kegiatan belajar mengajar (KBM) menjadi prioritas.

"Dari seluruh data kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di satuan pendidikan akan kami lakukan skala prioritas untuk penanganannya. Hal ini untuk menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada."

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News