Lurah di Bantul Diminta Mendata Ulang Tanah Desa yang Digunakan Pihak Ketiga

Harianjogja.com, BANTUL—Sebanyak 75 lurah di Bantul diminta menginventarisasi ulang tanah kas desa. Hal tersebut menindaklanjuti arahan Gubernur DIY terkait Pergub No.34/2017 tentang pemanfaatan tanah kas desa.

Wakil Bupati Bantul, Joko B Purnomo, mendorong para lurah untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap aset tanah kas desa. “Kami telah menggelar forum dalam rangka sosialisasi terhadap pergub 34 sekaligus sosialisasi tentang arahan Pak Gubernur. Harapannya adalah Pak Lurah kembali melakukan monev atau monitoring evaluasi sekaligus menginventarisasi tanah tanah kas desa di Bantul yang sekarang dipergunakan pihak ketiga.

Tanah ini harus dilacak betul kesesuaiannya terhadap peraturan perundangan,” kata Joko ditemui di Gedung Induk Parasamya pada Rabu, (23/11/2022).

Katanya, apabila ditemukan pelanggaran terhadap pemanfaatan tanah kas desa, hal tersebut harus langsung diselesaikan mengacu pada ketentuan pergub agar tidak terjadi masalah.

“Penggunaan tanah kas desa ini harus dimaksimalkan untuk kepentingan pengentasan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem yaitu pemberdayaan masyarakat miskin. Masyarakat di kalurahan di diberikan program pemberdayaan dengan menggunakan tanah-tanah kas desa itu,” katanya.

BACA JUGA: Cucu Bunuh Kakek Dalam Mobil di Jogja, Lalu Mayat Dibawa Jalan-Jalan

Joko mengaku tanah kas desa memang boleh digunakan pihak ketiga selama pemanfaatan tersebut untuk kepentingan negara, provinsi, dan kabupaten.

Kepala Bidang Pemerintahan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMKal) Bantul, Nanang Mujianto, mengatakan pihaknya berperan dalam menyiapkan tanah-tanah yang digunakan untuk fasilitas umum pemerintah daerah.

Kata Nanang, total seluruh tanah kas desa yang sudah digunakan untuk fasilitas umum pemda mencapai 1.093.444 meter persegi yang tersebar di seluruh kalurahan.

"Fasilitas umum seperti instansi pendidikan kan menggunakan tanah kas desa. Jadi harus diberi pemasukan atas penggunaan tanah kas desa. Karena itu diberi dana kompensasi. Yang kelas rendah Rp2.000; kelas sedang Rp2.500; dan kelas tinggi Rp3.300 per meter persegi. Total dana kompensasinya Rp2.907.918.000," kata Nanang dihubungi pada Jumat, (25/11/2022).

Sementara itu, Lurah Terong, Sugiyono, mengaku pihaknya sedang melakukan inventarisasi ulang tanah kas desa di wilayahnya. Katanya, tanah Desa Terong mencapai luas kurang lebih 719.674 meter persegi.

Dari luasan tersebut, tanah kas desa yang ada seluas 296.915 meter persegi dan telah digunakan untuk fasilitas umum seperti SD, Puskesmas, dan makam serta untuk lahan kelompok masyarakat seperti Kandang Kelompok.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.