Berantas Stunting, Ciptakan SDM Unggul

Media Digital

Jum'at, 16 Desember 2022 - 11:07 WIB

Bernadheta Dian Saraswati

Pertemuan nasional praktik baik penanggulangan stunting di Hotel Alana Yogyakarta, Rabu (14/12/2022). - Dok. Adinkes.

SLEMAN—Stunting masih menjadi pekerjaan rumah di Indonesia hingga saat ini. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) konsen dalam menekan angka stunting di Indonesia demi menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BKKBN Hasto Wardoyo. Menurutnya Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin sangat konsen pada kualitas SDM.

PROMOTED: Dari Garasi Rumahan, Kini Berhasil Perkenalkan Kopi Khas Indonesia di Kancah Internasional

Target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 harus dicapai. Bebas dari kemiskinan ekstrem, kelaparan, bebas stunting, dan angka kematian ibu serta bayi bisa ditekan. Masalah stunting ini, kata Hasto, adalah musuh bersama yang harus diselesaikan bersama-sama juga.

"Best practice tentang percepatan penurunan stunting gotong royong riil yang dikerjakan oleh teman-teman daerah. Sehingga dalam rencana aksi penurunan stunting nasional alhamdulillah kami terbantu oleh kepala daerah," ucapnya dalam acara Pertemuan Nasional Praktik Baik Penanggulangan Stunting di Hotel Alana Yogyakarta, Rabu (14/12/2022).

Hasto mengatakan pendataan terkait stunting penting dilakukan mulai dari nama hingga KK. Data ini dimiliki oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Penyelesaian stunting harus dilakukan bersama-sama oleh berbagai lembaga.

Upaya penurunan stunting telah diatur di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Semua pihak dilibatkan baik pemerintah dan swasta. Target penurunan prevalensi stunting di 2024 yaitu 14%.

Hasto menyebut masyarakat punya kemampuan untuk mencegah stunting dengan mengatur belanja untuk kebutuhan-kebutuhan prioritas. Misalnya belanja telur, ikan, dan makanan lainnya, dan menekan belanja untuk rokok.

"Terima kasih Perda kawasan anti rokok dipertahankan di Kulonprogo. Jadi sebenarnya kita punya kemampuan finansial."

Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi mengatakan penentuan tumbuh kembang anak ditentukan pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK). Sehingga perkembangan seorang balita penting untuk dipantau.

"Stunting merupakan satu masalah yang harus dihadapi karena balita dengan stunting akan mempengaruhi kualitas SDM dan kualitas bonus demografi yang sedang dinikmati oleh bangsa Indonesia," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News