Sejumlah Hal Ini Membuat Sleman Rawan Konflik saat Pemilu

Harianjogja.com, SLEMAN– Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sleman menyampaikan, berbagai dimensi penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 turut menyumbang tingginya Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu 2024. Anggota Bawaslu Kabupaten Sleman, Arjuna Al Ichsan Siregar mengatakan dimensi lain yang menyebabkan kerawanan Pemilu di antaranya kontestasi, konteks sosial politik, dan partisipasi politik.

Dia menjelaskan indikator dari penyelenggaraan diantaranya adanya pemilih memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar pada 2019 lalu. Pemilih tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar, pemilih pindah memilih tidak mendapatkan hak suara di hari pemungutan.

Kemudian, penyelenggara tidak profesional sehingga merugikan calon saat Pilkada, perlengkapan pemungutan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan, logistik berupa surat suara pemungutan suara tertukar, pemungutan suara ulang, serta sengketa proses Pemilu.

"Untuk penyelenggaraan Pemilu rawan tinggi itu kan ada indikator yang menyebabkan rawan tinggi, khususnya daftar pemilih yang tidak memenuhi syarat. Upaya pencegahan dengan memberikan himbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar cermat dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) nanti," ucapnya kepada Harianjogja.com, Senin (19/12/2022).

BACA JUGA: Begini Update Kasus Pembunuhan Perempuan Hamil Tanpa Busana di Pantai Gunungkidul

Sementara kerawanan Pemilu dari dimensi kontestasi yakni penolakan terhadap calon perempuan dan penolakan terhadap calon berlatar belakang etnis, suku, dan agama tertentu di Pilkada Sleman lalu. Ada juga iklan kampanye di luar jadwal, materi bernuansa SARA di media sosial, materi kampanye hoaks di tempat umum, pelanggaran lokasi kampanye, laporan tentang politik uang saat Pemilu.

"Kami juga akan sosialisasi ke masyarakat melalui Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) untuk peduli dengan hak pilih mereka," jelasnya.

Menurutnya Bawaslu juga akan menggandeng Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) agar nanti bisa memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus. Saat ini baru BEM dari UGM, UIN Sunan Kalijaga, dan Amikom yang diajak kerjasama.

"Kan ada 20 sekian perguruan tinggi di Sleman, kami akan coba sasar semua. Kami lihat nanti jumlah mahasiswanya kami mendata potensi-potensi perguruan tinggi yang nanti dioptimalkan kerjasama dengan BEM," paparnya.

Lebih lanjut dia menyampaikan, terkait dengan logistik Pemilu himbauan akan disampaikan kepada KPU agar cermat dalam pembagian logistik. Logistik Pemilu, kata Arjuna, menyebabkan rawan dalam penyelenggaraan Pemilu Sleman 2019.

"Dimensi kontestasi ada penolakan terhadap calon perempuan. Di Pilkada kemarin beredar di media sosial, di spanduk-spanduk tolak calon perempuan. Nah ini kalau bisa ke depan jangan terjadi kami lakukan pencegahan. Tidak melakukan kampanye berbau SARA dan hoaks. Kampanye juga menyumbang rawan di Sleman." 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.