Advertisement
PPKM Dicabut, Pemkot Jogja Bersiap Tutup Selter

Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA — Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja berencana menutup selter tempat isolasi terpusat bagi pasien Covid-19 yang akan menjalani isolasi mandiri di wilayahnya seiring dengan dicabutnya status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Ada dua selter tempat isolasi terpusat bagi pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri di Jogja yakni Rusunama Bener Tegalrejo dan Rusunawa Gemawang. Melandainya kasus Covid-19 sejak beberapa waktu belakangan membuat penghuni selter tersebut kosong. "Sementara untuk rusunawa bener masih akan dibahas soal penutupan karena bangunannya milik pemkot sendiri kan," kata Penjabat Wali Kota Jogja Sumadi, Jumat (30/12/2022).
Advertisement
PROMOTED: Dari Garasi Rumahan, Kini Berhasil Perkenalkan Kopi Khas Indonesia di Kancah Internasional
Sumadi mengatakan untuk saat ini kepada masyarakat yang terpapar Covid-19 masih bisa menjalani isolasi mandiri di selter yang dioperasikan oleh Pemkot Jogja. Pihaknya berencana membahas rencana penutupan selter dalam waktu dekat dan masih disiagakan untuk mengantisipasi lonjakan kasus akibat libur akhir tahun ini. "Segera kami bahas, untuk saat ini masyarakat yang terpapar dan tanpa gejala akan kita arahkan untuk isolasi mandiri di sana," ungkapnya.
BACA JUGA: Tok! Jokowi Cabut PPKM di Indonesia
Menurutnya pencabutan status PPKM oleh pemerintah pusat tentu telah melewati serangkaian kajian dengan melihat situasi terkini Covid-19 secara nasional. Daerah akan tetap mengikuti dan Pihaknya mengajak masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan (prokes) terutama saat beraktivitas di keramaian.
"Kami di daerah selalu menyarankan pada masyarakat agar aktivitas yang sifatnya pengumpulan masa atau keramaian, agar tetap menggunakan masker. Kita sudah diberi pelajaran selama dua tahun untuk menjaga prokes, itu saya imbau agar tetap dilakukan masyarakat," ujarnya.
Pengajar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, Zuly Qodir mengatakan, Pemerintah Pusat perlu mengeluarkan aturan hukum yang kuat dan segera diedarkan ke sejumlah daerah agar status pencabutan PPKM ditangkap dengan seragam oleh kabupaten kota dan provinsi di daerah.
"Nanti kan ada beberapa kabupaten kota atau provinsi yang kadang-kadang berbeda menangkap pesan dari presiden sehingga menurut saya kalau memang dibutuhkan penting dibuat regulasi yang kuat sehingga menjadi aturan hukum," katanya.
Menurut dia, status pencabutan status PPKM oleh pemerintah sudah tepat lantaran perkembangan Covid-19 sudah mulai melandai. Di beberapa negara pun tidak lagi ada pembatasan aktivitas kepada masyarakat. "Ini tentu membuat masyarakat tidak lagi takut, namun tetap hati-hati dan harus menjaga daya tahan tubuh masing-masing," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
- Fleksibilitas dan Networking Luas, Ini Alasan Pekerja Gunakan Coworking Space
- Terungkap! Ibu Bayi yang Ditemukan di Kemalang Klaten Ternyata Masih Anak-Anak
- Gunakan Danais Rp40 Miliar, Pemda DIY Bebaskan Lahan untuk Teras Malioboro 2
- Diduga Kelainan Seksual dan Lecehkan 17 Anak, Ibu Muda Jambi Dites Kejiwaan
Advertisement
Berita Pilihan
Advertisement

Siswi SMP di Klaten Jadi Korban Kekerasan Seksual hingga Ratusan Kali
Advertisement

Mengenal Kampung Batik Giriloyo yang Sempat Terpuruk Karena Gempa 2006
Advertisement
Berita Populer
- IMB Berubah Jadi PBG, Banyak Warga Jogja yang Bingung
- Rp23,5 Miliar APBD Kulonprogo Digelontorkan untuk Kesehatan Warga Miskin
- Truk Boks Terguling Melintang di Ring Road Selatan Bantul
- Datangi Kampung Batik Giriloyo, Delegasi ATF 2023 Disuguhi Sayur Lodeh dan Gudangan
- Kabar Gembira! Pemkab Gunungkidul Pastikan Tak Ada Kenaikan PBB
Advertisement
Advertisement