BNI Gandeng Ratusan Pengembang di Danantara Housing Expo, Hadirkan Hunian Premium
BNI menggandeng ratusan pengembang dalam Danantara Housing Expo 2026 sebagai bagian dari dukungan terhadap Program Tiga Juta Rumah.
Ilustrasi kambing/Harian Jogja-Lajeng Padmaratri
Harianjogja.com, BANTUL—Pemerintah Kalurahan Muntuk, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, membuat lapangan kerja untuk mengurangi angka kemiskinan di kalurahan setempat. Sampai saat ini terdapat 309 warga rudin atau miskin ekstrem di kalurahan tersebut.
Lurah Muntuk, Marsudi, mengatakan ada 309 warga miskin ekstrem di wilayahnya. Mereka tidak bisa bekerja sehingga tidak ada penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalurahan kemudian melakukan berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem tersebut, di antaranya melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa (DD).
“Per warga miskin kami alokasikan BLT dari DD sebesar Rp300.000 per bulan per orang tahun ini,” katanya, saat ditemui di Banguntapan, Bantul, Selasa (24/1/2023).
BACA JUGA: Sedan Tabrak Pejalan Kaki, Korban Meninggal Dunia di Tempat
Selain memberikan BLT, kalurahan juga meminta warga miskin tersebut untuk mengelola peternakan kambing. Dalam aturan penggunaan DD dari Pemerintah Pusat, pemerintah kalurahan diberikan kewenangan untuk mengalokasikan DD sebesar 20% untuk ketahanan pangan.
Ketahanan pangan yang dia wujudkan di Muntuk, yakni dengan pengelolaan peternakan kambing. Kambing yang dikelola tidak hanya dijual kembali kepada warga ketika beranak pinak. Kotorannya juga dapat digunakan sebagai pupuk organik yang banyak diminati petani.
“Kambing ini dikelola warga miskin ekstremdengan metode bagi hasil. Sebanyak 70% untuk pengelola [warga miskin], 20% untuk pendapatan asli desa, lima persen untuk pendidikan, dan lima persen untuk sosial,” ucapnya.
Selain ternak kambing, warga miskin juga akan diberdayakan melalui pengelolaan pembibitan tanaman keras untuk dijual kembali. Hal tersebut menjadi peluang besar karena DIY defisit tanaman keras. Kedua lapangan pekerjaan tersebut diharapkan dapat mengentaskan angka kemiskinan.
“Dengan adanya pendapatan rutin bulanan dari hasil pengelolaan peternakan dan pembibitan tanaman keras, kami yakin bisa mensejahterakan warga miskin,” ujarnya.
BACA JUGA: Gedung Baru DPRD DIY Akan Dibangun 2024 di Timur Stadion Mandala Krida
Marsudi mengatakan peternakan dan pembibitan tanaman keras itu akan dikembangkan menjadi daya tarik wisata berupa eduwisata agar dapat menjadi percontohan bagi daerah lain. Di Muntuk banyak objek wisata yang dikelola masyarakat sehingga bisa menjadi paket wisata baru.
Pemerintah Kabupaten Bantul terus berupaya mengentaskan kemiskinan. Jumlah warta rudin atau miskin absolut pada 2022 mencapai 27.510 orang. Jumlah tersebut menurun sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya ketika ada 27.730 orang rudin dari total 146,098 orang miskin di Bumi Projotamansari. Pemkab meminta pemerintah desa ikut membantu menurunkan angka kemiskinan.
Kepala Bappeda Bantul, Fenty Yusdayati, mengatakan terdapat empat kapanewon yang menjadi fokus utama pengentasan kemiskinan ekstrem, yakni Kapanewon Imogiri, Pajangan, Dlingo, dan Pleret. “Tahun depan [tahun 2023] kami fokus ke sana meski tidak melupakan kapanewon lainnya. Tapi yang menjadi sorotan terutama empat kapanewon itu,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
BNI menggandeng ratusan pengembang dalam Danantara Housing Expo 2026 sebagai bagian dari dukungan terhadap Program Tiga Juta Rumah.
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp883,4 miliar untuk diskon transportasi Nataru 2026/2027. Simak skema diskon pesawat, kereta, kapal, dan ASDP.
Dokter IDAI mengingatkan bahaya mandi hujan pertama setelah karhutla karena air hujan berpotensi membawa partikel dan polutan berbahaya.
Ahmad Doli Kurnia membantah terlibat dalam isu Munaslub Golkar 29 November 2026 dan menyinggung pihak internal yang disebutnya komprador.
BGN menempatkan dua mantan pejabat KPK di posisi strategis untuk memperkuat pengawasan, manajemen risiko, dan tata kelola program MBG.
BNPB mencatat 2.733 titik hotspot dan 1.430 hektare lahan belum padam hingga 7 November 2026. Papua Selatan menjadi salah satu wilayah perhatian.