193 Karya Seniman Difabel Dipamerkan, Ada Prangko Khusus
Sebanyak 193 karya dari 131 seniman difabel dipamerkan dalam Suluh Sumurup Art Festival 2026 di Galeri Taman Budaya Yogyakarta (TBY).
Ilustrasi kambing/Harian Jogja-Lajeng Padmaratri
Harianjogja.com, BANTUL—Pemerintah Kalurahan Muntuk, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, membuat lapangan kerja untuk mengurangi angka kemiskinan di kalurahan setempat. Sampai saat ini terdapat 309 warga rudin atau miskin ekstrem di kalurahan tersebut.
Lurah Muntuk, Marsudi, mengatakan ada 309 warga miskin ekstrem di wilayahnya. Mereka tidak bisa bekerja sehingga tidak ada penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalurahan kemudian melakukan berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem tersebut, di antaranya melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa (DD).
“Per warga miskin kami alokasikan BLT dari DD sebesar Rp300.000 per bulan per orang tahun ini,” katanya, saat ditemui di Banguntapan, Bantul, Selasa (24/1/2023).
BACA JUGA: Sedan Tabrak Pejalan Kaki, Korban Meninggal Dunia di Tempat
Selain memberikan BLT, kalurahan juga meminta warga miskin tersebut untuk mengelola peternakan kambing. Dalam aturan penggunaan DD dari Pemerintah Pusat, pemerintah kalurahan diberikan kewenangan untuk mengalokasikan DD sebesar 20% untuk ketahanan pangan.
Ketahanan pangan yang dia wujudkan di Muntuk, yakni dengan pengelolaan peternakan kambing. Kambing yang dikelola tidak hanya dijual kembali kepada warga ketika beranak pinak. Kotorannya juga dapat digunakan sebagai pupuk organik yang banyak diminati petani.
“Kambing ini dikelola warga miskin ekstremdengan metode bagi hasil. Sebanyak 70% untuk pengelola [warga miskin], 20% untuk pendapatan asli desa, lima persen untuk pendidikan, dan lima persen untuk sosial,” ucapnya.
Selain ternak kambing, warga miskin juga akan diberdayakan melalui pengelolaan pembibitan tanaman keras untuk dijual kembali. Hal tersebut menjadi peluang besar karena DIY defisit tanaman keras. Kedua lapangan pekerjaan tersebut diharapkan dapat mengentaskan angka kemiskinan.
“Dengan adanya pendapatan rutin bulanan dari hasil pengelolaan peternakan dan pembibitan tanaman keras, kami yakin bisa mensejahterakan warga miskin,” ujarnya.
BACA JUGA: Gedung Baru DPRD DIY Akan Dibangun 2024 di Timur Stadion Mandala Krida
Marsudi mengatakan peternakan dan pembibitan tanaman keras itu akan dikembangkan menjadi daya tarik wisata berupa eduwisata agar dapat menjadi percontohan bagi daerah lain. Di Muntuk banyak objek wisata yang dikelola masyarakat sehingga bisa menjadi paket wisata baru.
Pemerintah Kabupaten Bantul terus berupaya mengentaskan kemiskinan. Jumlah warta rudin atau miskin absolut pada 2022 mencapai 27.510 orang. Jumlah tersebut menurun sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya ketika ada 27.730 orang rudin dari total 146,098 orang miskin di Bumi Projotamansari. Pemkab meminta pemerintah desa ikut membantu menurunkan angka kemiskinan.
Kepala Bappeda Bantul, Fenty Yusdayati, mengatakan terdapat empat kapanewon yang menjadi fokus utama pengentasan kemiskinan ekstrem, yakni Kapanewon Imogiri, Pajangan, Dlingo, dan Pleret. “Tahun depan [tahun 2023] kami fokus ke sana meski tidak melupakan kapanewon lainnya. Tapi yang menjadi sorotan terutama empat kapanewon itu,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sebanyak 193 karya dari 131 seniman difabel dipamerkan dalam Suluh Sumurup Art Festival 2026 di Galeri Taman Budaya Yogyakarta (TBY).
BMKG memperingatkan potensi gelombang hingga 4 meter pada 15-18 Oktober 2026. Nelayan dan pelaku transportasi laut diminta waspada.
BSU Rp900.000 untuk pekerja periode Oktober–Desember 2026 belum memiliki syarat dan jadwal resmi. Simak kriteria sebelumnya dan cara cek BPJS Ketenagakerjaan.
KPK menetapkan lima tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan dana kebencanaan BNPB. Penyidik menyita uang Rp3,3 miliar dan aset lainnya.
Perumda Aneka Usaha Kulon Progo mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui Manunggal Fair 2026 yang mencatat perputaran uang sekitar Rp7 miliar
KAI diminta menyusun masterplan transformasi KRL Jabodetabek untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang diproyeksikan mendekati 600 juta pada 2036.