Jadi Titik Rawan Tsunami, 5 Kalurahan di Bantul Dapat Pendampingan dari BMKG

Harianjogja.com, BANTUL— Lima kalurahan di Kabupaten Bantul menjadi titik yang sangat rawan bencana tsunami. Oleh karena itu, sebagai upaya mitigasi, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memberikan pendampingan bagi lima kalurahan yang terdiri dari Parangtritis, Tirtohargo, Srigading, Gadingsari, dan Poncosari.

Kepala Pelaksana BPBD Bantul, Agus Yuli Herwanto mengatakan bahwa lima kalurahan tersebut sangat rawan apabila terjadi bencana tsunami. Agar mengurangi dampak yang dihasilkan apabila terjadi tsunami, maka perlu adanya pendampingan dari BMKG agar lima kalurahan tersebut siap dari segala aspek.

“Pendampingan dari BMKG ini sudah mulai di tahun 2023 ini. Jadi ada lima kalurahan yang mendapat pendampingan,” kata Agus dihubungi pada Selasa (21/2/2023).

Jelasnya, kegiatan tersebut juga digunakan untuk mewujudkan Masyarakat Siaga Tsunami (UNESCO/IOC Tsunami Ready Community).

"Jadi BMKG itu ada program internasional melalui UNESCO terkait dengan Tsunami Ready Community, sebuah program untuk penyadaran bagi wilayah wilayah yang memiliki potensi ancaman tsunami, jadi kalau di bahasa Indonesia Masyarakat Siaga Tsunami," katanya.

Terangnya, lima kalurahan tersebut nantinya diharapkan mendapat pengakuan baik nasional maupun internasional terkait siaga tsunami karena telah memenuhi 12 indikator tercapainya Tsunami Ready Community (TRC).

“Hal yang paling penting itu adalah kesiapsiagaan masyarakat terhadap bahaya tsunami. Apabila sewaktu-waktu terjadi bencana tsunami, maka dampak dari bencana dapat diminimalkan semaksimal mungkin. Itu kuncinya,” ucapnya.

Sementara itu Manajer Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Bantul, Aka Lukluk Firmansyah mengatakan bahwa beberapa indikator yang harus dicapai untuk menuju pada TRC antara lain kalurahan harus memiliki peta bahaya tsunami, lalu juga memiliki informasi terkait dengan prakiraan jumlah orang yang berada di wilayah bahaya tsunami. 

"Selain itu ada juga upaya untuk menginventarisasi sumber daya ekonomi, infrastruktur, lalu sosial dan politik dalam upaya pengurangan risiko bahaya tsunami. Nah itu masuk dalam kategori penilaian atau identifikasi," kata Aka dihubungi pada Selasa (21/2/2023).

Dia juga menambahkan harus ada peta bahaya tsunami yang telah disosialisasikan dan disusun bersama masyarakat. Lalu, menempatkan papan informasi publik mengenai bahaya tsunami dan gempa bumi, memiliki materi pendidikan dan kesiapsiagaan yang didistribusikan ke satuan pendidikan.

BACA JUGA: Melintas di Sleman, Sesar Mataram Potensial Pemicu Gempa Sedang Diteliti BMKG

Di lain pihak, Kepala Bidang Kedaruratan Logistik dan Peralatan Kabupaten Bantul Antoni Hutagaol mengatakan bahwa sosialisasi pendampingan BMKG tersebut telah dilakukan seminggu lalu.

“Pertama kali itu BMKG sudah mensosialisasikan kepada lima kalurahan dalam acara Mitigasi Bencana Tsunami di Pantai Baru. Sudah seminggu yang lalu sosialisasinya,” kata Antoni dihubungi pada Selasa (21/2/2023).

Dia mengatakan bahwa apabila lima kalurahan tersebut diakui sebagai kalurahan dengan Masyarakat Siaga Tsunami, maka hal tersebut menjadi prestasi yang luar biasa.  

“Kalau kelima kalurahan disetujui semua [sebagai Masyarakat Siaga Tsunami], maka itu menjadi prestasi yang luar biasa. Berarti kan ada pengakuan dari UNESCO,” katanya.

Tegas Antoni, pendampingan tersebut sangat mendesak terutama karena zona megathrust Selatan Jawa memiliki potensi gempa dengan magnitudo 8,8.

BACA JUGA:  Finnet Dukung Digitalisasi Sistem Pembayaran Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News