Daerah Tempat Tinggal Bupati Jadi Wilayah Termiskin di Bantul

Harianjogja.com, BANTUL — Pemkab Bantul terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan yang saat ini masih masih sekitar 12,27% atau sekitar 130.130 jiwa dari total jumlah penduduk di Bumi Projotamansari.

Berdasarkan data dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bantul, dari total 130.130 jiwa warga miskin, terbanyak ada di Kapanewon Imogiri sebanyak 14.529 jiwa. Kemudian disusul Kapanewon Dlingo 10.531 jiwa, Pajangan 10.207 jiwa, Jetis 9.053, dan Kasihan 9.021 jiwa.

Sebagaimana diketahui Kapanewon Imogiri merupakan tempat tinggal Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, tepatnya di Dusun Singosaren RT04, Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Bantul.

Panewu Imogiri, Slamet Santoso mengakui bahwa Imogiri merupakan daerah termiskin di Bantul. Menurutnya karena jumlah penduduknya juga banyak.

Total ada 22.000 kepala keluarga dan 64.000an jiwa. Sementara jumlah kalurahan sebanyak delapan dan jumlah perdukuhan sebanyak 72 juga terbanyak di Bantul. “Kalau angka kemiskinan tingkat kalurahannya terbanyak ada di Kalurahan Selopamioro, kemudian Wukirsari, dan Sriharjo,” katanya.

BACA JUGA: 100 Warga Miskin Kampung Terban Jogja Didata Masuk DTKS

Slamet mengatakan sejumlah kalurahan tersebut dulunya terdiri dari beberapa kalurahan kemudian dijadikan satu kalurahan sehingga penduduknya jadi banyak, sehingga wajar jumlah warga miskinnya juga banyak.

Karena angka kemiskinannya terbanyak, kata Slamet, maka sejumlah program pengentasan kemiskinan juga banyak diarahkan ke Imogiri baik dari Pemkab Bantul, Pemda DIY, hingga Pemerintah Pusat. Program pengentasan kemiskinan tersebut baik berwujud fisik maupun nonfisik.

Bahkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) juga terbesar di tiap kalurahan di Imogiri. Belum lagi Progran Pemberdayaan Berbasi Masyaraka Perdukuhan (PPBMP) yang nilainya Rp50 juta tiap perdukuhan.

Pagu Indikatif Kapanewon (PIK) Imogiri juga tertinggi di Bantul mencapai Rp2,9 miliar. Belum lagi dana aspirasi dan bantuan keuangan khusus (BKK). Pemberdayaan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) juga ada. “Semua program pengentasan kemiskinan diarahkan ke Imogiri. Semoga bisa mengentaskan kemiskinan di Imogiri,” ucapnya.

Kepala Bappeda Bantul, Fenty Yusdayati sebelumnya mengatakan Pemkab Bantul menggelontorkan anggaran APBD sekitar Rp104 miliar untuk menangani kemsikinan di Bumi Projotamansari. Anggaran penanganan kemiskinan tersebut tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pihaknya mengaku sudah menyiapkan 25  program pengentasan kemiskinan yang tersebar di sejumlah OPD di antaranya program padat karya insfrastruktur, pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pelayanan kesehatan gratis, boga sehat atau pemberian makanan bergizi sehari dua kali, dan pelatihan kewirausahaan bagi warga miskin.

Menurutnya, angka kemiskinan di Bantul sebenarnya sudah mengalami penurunan dari 14,04% di tahun 2021 menjadi 12,27% di tahun 2022 lalu. 

Hal itu sudah melebihi target dalam Rencana Pembangunan Janagka Menengah Daerah (RPJMD) di mana 2022 angka kemsikinan turun menjadi 13,37%, “Tapi realisasinya ternyata jauh melampui menjadi 12,27 persen atau turun sebanyak 1,77 persen,” paparnya

Tahun ini sebenarnya dalam RPJMD target penurunan kemiskinan di angka 12,29%, tetapi karena sudah terpenuhi di di tahun lalu, sehingga mau tidak mau tetap angka kemiskinan harus turun minimal 1% di tahun ini. “Apalagi kita juga punya pekerjaan rumah untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem yang harus nol persen pada 2024,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News