WFH Tak Harus 50 Persen, Pemda DIY Sesuaikan Kebutuhan OPD
WFH ASN Pemda DIY memasuki pekan kedua. Skema fleksibel disesuaikan kebutuhan OPD, disertai kebijakan car free day tiap Jumat.
Ilustrasi./Harian Jogja-Lajeng Padmaratri
Harianjogja.com, SLEMAN—Pemerintah melarang impor pakaian bekas dengan alasan melindungi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Guna mengimbangi kebijakan ini, semestinya pelarangan pakaian impor bekas dibarengi peningkatan kualitas produk lokal.
Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, Eddy Junarsin, menilai kebijakan pemerintah ini memang bertujuan untuk melindungi pelaku UMKM, namun menurutnya kebijakan itu harus diikuti dengan peningkatan kualitas dari produk sandang di Tanah Air.
Menurutnya, permintaan baju bekas impor awalnya berangkat dari persoalan di kalangan masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan sandang murah.
“Maraknya penjualan baju bekas impor awalnya karena kebutuhan masyarakat yang ingin sandang murah, pakaian bekas impor jadi pilihan,” ujarnya, Senin (27/3/2023).
Seiring berjalannya waktu, produk tekstil UMKM makin berkembang dan bisa memenuhi permintaan lokal dengan kuantitas dan kualitas yang makin membaik. Kebijakan pelarangan impor pakaian bekas menurutnya tidak serta merta mengatasi persoalan karena masih banyaknya celah impor pakaian bekas yang ilegal masuk ke Indonesia.
BACA JUGA: Penjual Baju Bekas Bayar Pajak? Ini Kata Ditjen Pajak
Pemerintah, kata dia, sebaiknya perlu berhitung soal kebutuhan sandang untuk memenuhi masyarakat menengah ke bawah yang bisa dipenuhi oleh produk sandang lokal dan kuota yang belum terpenuhi bisa berasal dari produk impor.
“Kualitas produk lokal juga harus lebih bagus jangan sampai mudah rusak setelah dipakai dibanding baju bekas impor, desain juga membaik dan produksi massal juga tepat waktu, “ujar dia.
Sejalan dengan hal tersebut, solusi bagi para para pedagang yang terdampak dari kebijakan ini yakni bisa dengan beralih memasarkan produk lokal dengan menjadi reseller atau dropshipper, sehingga tidak bergantung dengan pakaian bekas impor.
Terkait dengan penelitian yang menyebutkan bahwa menggunakan pakaian bekas impor bisa berisiko menimbulkan dampak kesehatan bagi konsumen karena adanya kandungan infeksi jamur, virus dan bakteri, menurut Eddy hal itu tidak begitu efektif untuk mengalihkan perhatian masyarakat kecil untuk berpaling dari pakaian bekas impor.
Hal ini dikarenakan pakaian bekas impor bagi mereka dikenal lebih murah terjangkau dengan kualitas yang masih bagus. “Pekerjaan pemerintah sekarang ini bagaimana menertibkan impor ilegal dan di sisi lain produk UMKM makin terus berkembang kualitasnya dan harganya pun bisa bersaing,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
WFH ASN Pemda DIY memasuki pekan kedua. Skema fleksibel disesuaikan kebutuhan OPD, disertai kebijakan car free day tiap Jumat.
UGM dan Chile memperkuat kerja sama riset Antarktika dan perubahan iklim, sekaligus membuka peluang kolaborasi pendidikan dan mitigasi bencana.
Polres Kulonprogo membongkar penipuan sertifikat IELTS palsu yang menyasar calon PMI ke Australia. Kerugian korban mencapai Rp40 juta.
BRIN menemukan dapur Makan Bergizi Gratis masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara daerah dengan stunting dan kemiskinan tinggi justru minim fasilitas.
Pertamina membukukan laba bersih Rp55,2 triliun sepanjang 2025. Kinerja ditopang sektor hulu, hilir, gas, hingga energi rendah karbon.
Dua peserta SPPI meninggal saat mengikuti Latsarmil Kemenhan. Berikut kronologi, penyebab kematian, dan langkah evaluasi yang dilakukan.