Kabar Gembira! Ratusan Ribu Keluarga di Gunungkidul Bakal Terima Bansos Beras

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemerintah Pusat bakal menyalurkan bantuan sosial (Bansos) beras untuk 21,3 juta penerima di seluruh Indonesia. Adapun penerima bantuan di Gunungkidul sebanyak 104.760 keluarga.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Sosial P3A) Gunungkidul, Asti Wijayanti mengatakan sudah mendengar rencana Pemerintah Pusat untuk menyalurkan bansos beras. Adapun bantuan diberikan selama tiga bulan mulai Maret hingga Mei.

“Rencananya per keluarga penerima manfaat menerima 10 kilogram setiap bulannya. Jadi untuk setiap keluarga mendapatkan 30 kilogram beras,” kata Asti, Kamis (30/3/2023).

Sesuai dengan ketentuan, bansos beras akan diberikan kepada keluarga kurang mampu yang mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).

Berdasarkan ketentuan ini, maka di Gunungkidul ada 104.760 kepala keluarga yang akan mendapatkan bantuan. “Surat dari badan pangan nasional sudah ada dan kami sedang menunggu disposisi dari Pak Bupati,” ungkapnya.

BACA JUGA: Bansos Beras Bulog Segera Cair, Dirapel Tiga Bulan

Asti memastikan pihaknya akan membantu Bulog dalam proses penyaluran kepada keluarga penerima bantuan. Rencananya launching penyaluran dilaksanakan pada Sabtu (1/4/2023).

Kepala Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul, Ajie Saksono mengatakan pemberian bansos merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk mengurangi jumlah keluarga miskin.

Untuk pengentasan, juga ada program lain seperti pemberdayaan UMKM dan kelembagaan masyarakat; stimulan Rumah Tak Layak Huni (RTLH), pemenuhan gizi berbasis panganan lokal hingga penyediaan akses air bersih ke masyarakat. “Bansos diberikan bagi keluarga yang masuk desil satu di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial [DTKS],” katanya.

Ajie menambahkan, untuk pengentasan kemiskinan di Gunungkidul difokuskan di tujuh kapanewon. Ketujuh kapanewon ini meliputi Saptosari, Playen, Gedangsari, Nglipar. Selain itu, ada Kapanewon Ponjong, Tepus dan Karangmojo. “Program pegentasan di tujuh kapanewon disesuaikan dengan arahan dari Pemerintah DIY,” katanya.

Guna mendukung aksi penanggulangan, sambung dia, pemkab sudah mengalokasikan anggaran sekitar Rp289 miliar. Ajie menjelaskan, secara umum pagu anggaran dipergunakan untuk berbagai kegiatan mulai dari perlindungan sosial, peningkatan infrastruktur dan sanitasi, optimalisasi layanan kesehatan.

Selain itu, juga ada program pengembangan industri UMKM, penguatan ekonomi kreatif, produksi tanaman pangan dan perkebunan. “Masih ada banyak lagi seperti peningkatan pendapatan nelayan, peternakan, pariwisata dan budaya. Tentunya juga ada peningkatan kualitas perencanaan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News