Pemberian Bansos di Kulonprogo Harus Jelas dan Terkoordinasi agar Mengatasi Kemiskinan

Andreas Yuda Pramono

Jum'at, 26 Mei 2023 - 20:47 WIB

Maya Herawati

Pemberian Bansos di Kulonprogo Harus Jelas dan Terkoordinasi agar Mengatasi Kemiskinan

Ilustrasi bantuan sosial (bansos) / JIBI

Harianjogja.com, KULONPROGO—Wakil Ketua I DPRD Kulonprogo, Ponimin Budi Hartono mengingatkan pentingnya pemberian bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran agar membantu mengatasi kemiskinan. Ia memberi contoh penyaluran bansos untuk bantuan pendidikan dan penyesuaian pembayaran hari orang kerja (HOK) untuk pembangunan fisik dalam program padat karya.

Pendidikan menjadi salah satu solusi untuk mengurangi angka kemiskinan. Dengan berpendidikan, seseorang akan memiliki kesadaran untuk menghidupi diri sendiri secara layak. Apabila seseorang telah mampu memiliki solusi untuk diri sendiri, maka orang tersebut akan dapat menemukan solusi untuk permasalah di sekitarnya.

"Kemiskinan itu akibat kebodohan. Karena itu pemerintah seharusnya dapat menyediakan pendidikan yang dapat diakses semua pihak. Apabila memungkinkan ada beasiswa sampai ke tingkat sarjana," kata Ponimin, Jumat (26/5/2023).

Ponimin mendorong agar Dana Keistimewaan (Danais) dapat diakses secara adil dan tepat sasaran untuk menyediakan pendidikan utamanya bagi masyarakat miskin Kulonprogo. Katanya, hal ini menjadi solusi yang sangat perlu diperhatikan dan dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti.

Terangnya, pendidikan yang juga tidak kalah penting adalah mengenai literasi keuangan. Tidak sedikit pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terjerat rentenir.

Dengan adanya kejadian tersebut, maka Ponimin mendorong agar OPD terkait dapat memberikan kemudahan dan edukasi kepada para pelaku UMKM agar melakukan pinjaman ke pihak yang dapat dipercaya dan tidak merugikan.

"Arah Pemda memang pengurangan kemiskinan karena rentenir yang sering menyasar warung-warung kecil. Harusnya Bank Kulonprogo juga dapat lebih menawarkan jasa pinjaman kepada UMKM dengan bunga rendah," katanya.

Menanggapi program padat karya, Ponimin menyarankan agar alokasi anggaran 70% untuk material dan 30% untuk HOK.

"Kalau HOK-nya 51 persen, menurut saya sasaran pembangunan jadi kurang. Kalau 70 persen material dan 30 persen HOK kan sasaran pembangunan seperti jalan dapat menyasar lebih banyak titik," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News