Konsolidasi Satpol PP DIY, Peran Jaga Warga Diperkuat di Pemilu 2024

SLEMAN—Pemerintah Indonesia akan menggelar pemilihan umum (pemilu) pada 2024 mendatang. Mendekati pelaksanaan pemilu dengan berbagai potensi konflik yang bisa muncul setiap saat, peran Jaga Warga perlu diperkuat untuk menjaga kondusivitas di tengah masyarakat.

Dalam upaya ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY menggelar Konsolidasi Jaga Warga di sejumlah wilayah, salah satunya di Kalurahan Donokerto dan Girikerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Rabu (14/6). Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber yang terdiri dari Kapolsek Turi, AKP Arif Subakdo; dan Anggota Komisi D DPRD DIY, Rita Nurmastuti.

Kabid Pengembangan Kapasitas Satpol PP DIY, Joko Nuryanto menjelaskan Jaga Warga memiliki ketugasan tiga hal pokok, yakni menyelesaikan konflik di tingkat dasar dengan berkoordinasi dengan pranata sosial setempat.

"Kemudian memberi masukan semua bidang pembangunan, pemerintahan, ketertiban, ketenteraman umum dan sebagainya. Maka, idealnya ada ibu-ibunya juga yang masuk dalam Jaga Warga agar hal-hal yang menyangkut kepentingan ibu-ibu bisa terakomodasi," katanya saat sosialisasi.

BACA JUGA: Presiden Memutuskan, Indonesia Segera Masuk Fase Endemi Covid-19

Kemudian yang ketiga yakni meningkatkan partisipasi masyarakat agar semua warga selalu mempunyai rasa memiliki dan tanggap terhadap apa saja yang terjadi di lingkungan masing-masing. "Harapannya, hal sekecil apapun yang berpotensi menimbulkan konflik bisa diantisipasi sejak dini," kata Joko.

Potensi Kerawanan

Anggota Komisi D DPRD DIY, Rita Nurmastuti menuturkan saat ini atmosfer Pemilu 2024 sudah mulai terasa, baik di obrolan dengan tetangga, lewat media sosial maupun lainnya. "Di Whatsapp grup, kalau tidak cerdas maka kita bisa ikut menyebarkan hoaks. Maka, hal ini harus dihindari," katanya.

Perbedaan pendapat dan pilihan dipastikan bakal terjadi di kalangan masyarakat yang demokratis. Ia berpesan agar perbedaan tersebut tidak menjadi sumber konflik antar masyarakat karena perbedaan adalah hal biasa.

"Semua warga punya hak menentukan pilihannya. Yang terpenting, pastikan nama kita terdaftar dalam pemilih Pemilu 2024. Anggota keluarga yang sudah memiliki hak pilih juga harus terdaftar. Setiap orang pasti punya pertimbangan harus memilih siapa dengan kerahasiaan yang terjamin. Pastikan semua warga yang memiliki hak pilih berkontribusi demi menentukan masa depan bangsa," katanya.

Kapolsek Turi, AKP Arif Subakdo menuturkan dalam pengamanan Pemilu 2024, Polri dibantu oleh TNI dan masyarakat yang tergabung dalam Jaga Warga. Maka, Jaga Warga perlu mengetahui kerawanan konflik yang berpotensi muncul dalam pemilu.

Beberapa kerawanan itu salah satunya di dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara. "Contohnya pemilih dari luar daerah, seperti mahasiswa yang tidak terlayani di tempat pemungutan suara. Kemudian protes warga dengan mendatangi KPU Sleman," katanya.

Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan, konflik antarkubu atau partai politik (parpol) masih berpotensi terjadi. Pengerahan massa dalam jumlah yang banyak, terutama saat kampanye terbuka dapat menimbulkan pelanggaran termasuk kasus pidana.

"Kemudian berita hoaks melalui media sosial. Hal itu juga berpotensi memicu kerawanan. Pada Pemilu 2019 ada dua kubu yang terkenal yang saling menyudutkan. Itu berpotensi memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa," kata dia. (BC)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.