Baru 2 Kapanewon Setor Data, BPBD Gunungkidul Belum Punya Data Pasti Wilayah Kekeringan

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—BPBD Gunungkidul berharap kepada kapanewon segera menyelesaikan pendataan terhadap potensi wilayah terdampak kekeringan. Kepastian data dibutuhkan sebagai dasar untuk penanganan masalah krisis air bersih di masyarakat.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, BPBD Gunungkidul, Sumadi mengatakan koordinasi untuk menghadapi musim kemarau di tahun ini sudah terlaksana di akhir Mei lalu. Berdasarkan pertemuan tersebut, kapanewon diminta mendata terhadap potensi warga terdampak kekeringan di wilayah masing-masing.

Meski demikian, dia mengakui hingga Selasa (20/6/2023), belum semua kapanewon menyerahkan data warga terdampak. Pasalnya, dari 18 kapanewon baru Saptosari dan Purwosari yang menyerahkan data tersebut.

“Kami masih menunggu karena untuk kepastian wilayah terdampak harus menunggu data dari seluruh kapanewon,” kata Sumadi saat dihubungi Selasa siang.

BACA JUGA: Dampak Kekeringan di Gunungkidul Semakin Meluas

Menurut dia, data sementara dari dua kapanewon ini terdapat delapan kalurahan yang berpotensi terdampak kekeringan. Adapun rinciannya di Kapanewon Saptosari ada enam kalurahan dengan jumlah warga sebanyak 2.871 orang. Sedangkan di Kapanewon Purwosari terdapat dua kalurahan dengan jumlah warga terdampak sekitar 4.080 orang. “Data sementara yang berpotensi terdampak kekeringan ada 6.951 jiwa dari dua kapanewon,” katanya.

Sumadi memastikan data warga terdampak masih bisa bertambah. Hal ini dikarenakan belum seluruh kapanewon menyerahkan pendataan terkait dengan dampak dari musim kemarau ini.

“Wilayah-wilayah seperti Rongkop, Girisubo, Tepus, Tanjungsari, Paliyan, Panggang sering terjadi kesulitan air bersih saat kemarau. Tapi, untuk kepastiannya kami masih menunggu kiriman data dari kapanewon,” katanya.

Menurut dia, data ini sangat penting karena untuk menetapkan kebijakan dalam penyaluran bantuaan. Hingga sekarang, BPBD Gunungkidul telah menyalurkan bantuan sebanyak 24 tangki air bersih kepada warga di Dusun Sumber, Kalurahan Planjan, Saptosari. “Baru di satu dusun ini yang diberikan bantuan. Sedangkan untuk yang lainnya belum ada permintaan,” katanya.

Kepala BPBD Gunungkidul, Purwono mengatakan, musim kemarau sudah terjadi sejak awal Mei lalu. Untuk menghadapi potensi rawan kekeringan sudah mempersiapkan anggaran sekitar Rp230 juta yang digunakan dropping air bersih. “Sudah ada alokasinya. Dana ini tidak hanya untuk membeli air bersih, tapi juga sebagai dana operasional lima armada tangki yang dimiliki,” kata Purwono.

Dia tidak menampik, pagu dana pengedropan tahun ini lebih kecil ketimbang alokasi 2022 yang mencapai sekitar Rp700 juta. Kendati demikian, Purwono mengaku tidak mempermasalahkan karena bisa diantisipasi dengan mengajukan tambahan di APBD Perubahan 2023. “Tahun lalu tidak terserap maksimal. Makanya anggaran dipangkas sehingga nilainnya berkurang,” katanya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.