Soal MBG dan Risiko Keracunan, Pemkab Gunungkidul Hanya Monitoring
Pemkab Gunungkidul menegaskan tidak berwenang memberi sanksi kepada SPPG dalam program MBG karena seluruh pengelolaan berada di BGN.
Ilustrasi warga membeli air bersih /Harian Jogja-Dok
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Memasuki musim kemarau, warga di Kalurahan Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul terpaksa membeli air bersih. Harga beli disesuaikan dengan jarak dan kondisi medan dengan kisaran Rp100.000 hingga Rp120.000 per tangkinya.
Carik Sidoharjo, Heru Eko Susilo mengatakan, wilayahnya menjadi langganan krisis air pada saat kemarau. Kondisi ini tak lepas dari letak geografis sehingga sumber air sulit ditemukan.
Keberadaan sumber hanya ada di wilayah yang dekat pantai. Sedangkan wilayah yang jauh praktis tidak ada sumber. “Total ada 11 dusun dan semuanya kesulitan air bersih saat kemarau,” kata Heru kepada Harianjogja.com, Senin (26/6/2023).
Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, ia mengakui saat musim hujan tidak ada masalah karena mendapatkan pasokan dari hujan. Sedangkan, kemarau warga terpaksa membeli dari truk tangki air.
“Harganya bervariasi dan tergantung dengan jarak dan medan. Kalau dekat, maka harga di kisaran Rp100.000 per tangki. Tapi, kalau medannya sulit atau jauh maka dipatok Rp120.000 per tangki,” katanya.
Baca juga: 7 Kampus Swasta di Indonesia yang Menawarkan Beasiswa KIP Kuliah
Menurut dia, warga yang membeli air bersih saat kemarau sudah hal biasa. Heru tidak menampik instalasi PDAM sudah masuk ke Sidoharjo, tapi belum menyasar ke semua wilayah.
Di sisi lain, aliran PDAM juga belum lancar karena layanan harus bergantian dengan pelanggan dari daerah lain. “Tidak tentu. Kadang seminggu hanya hidup sehari semalam. Kalau nyala, maka langsung dialirkan ke bak penampungan yang dimiliki,” katanya.
Disinggung mengenai bantuan air bersih, Heru mengakui sudah ada bantuan dari Kapanewon Tepus. “Sudah ada yang masuk ke Sidoharjo dan jumlahnya akan terus bertambah saat memasuki puncak musim kemarau,” katanya.
Kumpulkan Data Akhir Juni
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, BPBD Gunungkidul, Sumadi mengatakan, hingga sekarang baru Kapanewon Saptosari dan Purwosari yang menyerahkan data potensi terdampak kekeringan. Ia berharap seluruh kapanewon sudah mengumpulkan di akhir bulan ini.
“Data ini sangat penting karena bagian untuk menentukan kebijakan dalam pelaksanaan penyaluran agar dapat tepat sasaran,” katanya.
Sumadi mengakui hingga sekarang baru Kalurahan Planjan dan Jetis di Kapanewon Saptosari yang meminta bantuan air bersih. Diprediksi jumlah permintaan akan bertambah pada saat memasuki puncak musim kemarau. “Penyaluran bantuan harus ada permintaan resmi dari kalurahan. Nantinya, kami juga lakukan verifikasi agar bantuan tidak tumpang tindih dikarenakan ada kapanewon yang menyalurkan bantuan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Gunungkidul menegaskan tidak berwenang memberi sanksi kepada SPPG dalam program MBG karena seluruh pengelolaan berada di BGN.
Federasi Sepak Bola Laos melaporkan dugaan match fixing yang menyeret Timnas Laos di Piala AFF 2026. Polisi diminta menyelidiki indikasi manipulasi pertandingan
Xiaomi resmi meluncurkan HyperOS 4 di China. Sistem operasi terbaru ini membawa desain transparan ala kaca, AI Assistant 2.0, performa lebih cepat, dan fitur li
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) DIY bersama DPRD DIY terus menggaungkan semangat literasi melalui bedah buku Homepower
Pendapatan transfer Kulonprogo turun Rp114,66 miliar pada APBD Perubahan 2026. DPRD meminta Pemkab mengubah strategi fiskal.
Sejumlah investor menggugat Selena Gomez terkait startup kesehatan mental Wondermind. Mereka menuding ada penyesatan informasi bisnis dan menuntut pengembalian