Cuaca Berubah, Dinkes Sleman Imbau Warga Waspadai Penularan ISPA
Dinkes Sleman mengimbau warga menerapkan PHBS dan mengenali gejala ISPA di tengah perubahan cuaca, terutama pada kelompok rentan.
Gubernur DIY Sri Sultan HB X / Istimewa
Harianjogja.com, JOGJA–Gubernur DIY, Sri Sultan HB X meminta agar siapa pun yang terlibat dalam kasus tanah kas deaa (TKD) harus diperiksa.
Hal itu diungkap oleh Sultan menanggapi penggeledahan kantor dan rumah Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIY Krido Suprayitno oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY pada Rabu (12/7/2023) kemarin.
Sultan tak mempermasalahkan Kejati menggeledah Kantor Kepala Dispertaru DIY agar Kejati mendapatkan data-data yang lengkap dan utuh untuk mengungkap kasus penyalahgunaan tanah kas desa (TKD).
BACA JUGA: Geledah Kantor Kepala Dispertaru DIY, Penyidik Temukan Sejumlah Barang Bukti
“Enggak ada masalah wong seizin saya. Saya yang minta supaya data [dalam kasus TKD] bisa lengkap. Siapa pun yang terlibat penyalahgunaan TKD harus kami periksa, siapa pun," kata Sultan.
Menurut Sultan, pemeriksaan terhadap para terduga yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan TKD perlu dilakukan untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam penyelesaian kasus tersebut.
Dengan adanya penggeledahan tersebut, menurut Sultan, Kepala Dispertaru DIY Krido Suprayitno tidak lantas dinonaktifkan dari statusnya sebagai Kepala Dispertaru DIY, namun masih menunggu laporan hasil penggeledahan dari Kejati DIY.
“Belum tahu. Kan kejaksaan belum lapor sama saya. Kita tunggu saja laporannya,” katanya.
BACA JUGA: Kantor Dispertaru Digeledah Kejati Terkait TKD, Begini Respons Tegas Sultan
Belum adanya laporan hasil penggeledahan tersebut, menurut Sultan, Krido hingga saat ini belum terbukti terlibat dalam kasus penyalahgunaan TKD tersebut. Sultan menyatakan dalam masalah ini agar tidak grusa grusu.
“Belum nanti nunggu. Salah atau tidak kan harus dilihat, jangan grusa-grusu nanti di Tata Usaha Negara [TUN] saya. Harus dilihat hasilnya seperti apa hasilnya seperti apa kan baru melangkah. TUN dan sebagainya harus dihindari,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Dinkes Sleman mengimbau warga menerapkan PHBS dan mengenali gejala ISPA di tengah perubahan cuaca, terutama pada kelompok rentan.
Sejumlah tokoh nasional dan pimpinan ormas menyampaikan lima tuntutan dalam Aksi Rakyat Bela Indonesia di Jakarta, Minggu (8/11/2026).
Dishub DIY mengembangkan Sigap Aset untuk memantau perlengkapan jalan. Data 2026 mencatat kekurangan 27.590 unit dari total kebutuhan.
Bapanas dan Satgas Pangan Polri memperketat pengawasan distribusi beras SPHP dan RPK menyusul temuan pengoplosan serta penjualan kembali dengan harga tinggi.
Pemkot Jogja menyiapkan pembiayaan melalui Jamkesda bagi korban kekerasan saat demonstrasi 28 Oktober 2026 setelah verifikasi Dinsos.
KSPSI AGN-ATUC Gunungkidul mengusulkan UMK 2027 minimal Rp2.659.000 atau naik 7,5%-10% demi menjaga daya beli pekerja.