PKL Muncul Lagi di Sirip Malioboro, Ini Sorotan DPRD Kota Jogja
DPRD Kota Jogja mendorong penataan PKL Malioboro dilakukan holistik, termasuk meningkatkan kunjungan ke Teras Malioboro.
Gubernur DIY Sri Sultan HB X / Istimewa
Harianjogja.com, JOGJA–Gubernur DIY, Sri Sultan HB X meminta agar siapa pun yang terlibat dalam kasus tanah kas deaa (TKD) harus diperiksa.
Hal itu diungkap oleh Sultan menanggapi penggeledahan kantor dan rumah Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIY Krido Suprayitno oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY pada Rabu (12/7/2023) kemarin.
Sultan tak mempermasalahkan Kejati menggeledah Kantor Kepala Dispertaru DIY agar Kejati mendapatkan data-data yang lengkap dan utuh untuk mengungkap kasus penyalahgunaan tanah kas desa (TKD).
BACA JUGA: Geledah Kantor Kepala Dispertaru DIY, Penyidik Temukan Sejumlah Barang Bukti
“Enggak ada masalah wong seizin saya. Saya yang minta supaya data [dalam kasus TKD] bisa lengkap. Siapa pun yang terlibat penyalahgunaan TKD harus kami periksa, siapa pun," kata Sultan.
Menurut Sultan, pemeriksaan terhadap para terduga yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan TKD perlu dilakukan untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam penyelesaian kasus tersebut.
Dengan adanya penggeledahan tersebut, menurut Sultan, Kepala Dispertaru DIY Krido Suprayitno tidak lantas dinonaktifkan dari statusnya sebagai Kepala Dispertaru DIY, namun masih menunggu laporan hasil penggeledahan dari Kejati DIY.
“Belum tahu. Kan kejaksaan belum lapor sama saya. Kita tunggu saja laporannya,” katanya.
BACA JUGA: Kantor Dispertaru Digeledah Kejati Terkait TKD, Begini Respons Tegas Sultan
Belum adanya laporan hasil penggeledahan tersebut, menurut Sultan, Krido hingga saat ini belum terbukti terlibat dalam kasus penyalahgunaan TKD tersebut. Sultan menyatakan dalam masalah ini agar tidak grusa grusu.
“Belum nanti nunggu. Salah atau tidak kan harus dilihat, jangan grusa-grusu nanti di Tata Usaha Negara [TUN] saya. Harus dilihat hasilnya seperti apa hasilnya seperti apa kan baru melangkah. TUN dan sebagainya harus dihindari,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Kota Jogja mendorong penataan PKL Malioboro dilakukan holistik, termasuk meningkatkan kunjungan ke Teras Malioboro.
Kemdiktisaintek masih menghitung skema kuliah gratis hingga perguruan tinggi. Penerapan serentak atau bertahap belum final.
Harga cabai rawit merah mencapai Rp104.850 per kg berdasarkan PIHPS 24 September 2026. Simak harga pangan pokok lainnya.
Diduga dijaminkan tanpa izin ahli waris, sertifikat tanah warga Karangsari menjadi sengketa hingga Lurah dan dua Direktur BUMDes digugat ke PN Wates.
Nadiem Makarim menjalani sidang putusan banding kasus Chromebook hari ini. Ia sebelumnya divonis 10 tahun penjara dan uang pengganti Rp809,59 miliar.
FORTANI '26 terbentuk di Sleman dan menyerukan enam tuntutan agraria, dari legalisasi lahan petani hingga perlindungan pangan.