Penampungan Sampah Sementara TPA Piyungan Tetap di Cangkringan? Ini Syarat yang Diajukan Warga

Harianjogja.com, SLEMAN—Rencana pembangunan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS) di Karanggeneng menuai penolakan warga. Lokasi ini rencananya akan dijadikam tempat pembuangan sampah sementara TPA Piyungan.

Bila memang menjadi satu-satunya solusi yang paling baik, warga mengajukan syarat. Salah satunya, warga meminta aspek kesehatan masyarakat diperhatikan.

BACA JUGA: Lokasi Sampah Sementara TPA Piyungan di Sleman Ditolak Warga, Ini Respons Sultan

Salah satu warga Karanggeneng, Naryono menerangkan penolakan warga terkait rencana pendirian TPSS di Karanggeneng didasari kekhawatiran masyarakat pada aspek kesehatan maupun dampak lainnya yang bisa ditimbulkan.

Jika kebijakan yang terbaik adalah membangun TPSS di Karanggeneng, Naryono meminta kesehatan para warga betul-betul diperhatikan.

"Yang penting seandainya itu sudah diputuskan sudah menjadi kebijakan yang terbaik, harapan kami dari unsur kesehatan tadi, terus dari dampak mungkin perekonomian dari kami, terus mungkin ada program-program yang ada di kami ini mohon diperhatikan," tuturnya pada Rabu (26/7/2023).

"Jadi, bukan kita frontal, ibaratnya menolak keras itu tidak," tambahnya.

Naryono menekankan penolakan masyarakat yang terjadi berdasarkan kekhawatiran. Maka pemerintah harus bisa menjawab kekhawatiran-kekhawatiran itu tadi dengan solusi nyata. 

"Kembali lagi itu kalau sudah jadi kebijakan yang terbaik, ya istilahnya monggo pemerintah, yang penting kami diperhatikan dari segi kesehatannya, dari segi perputaran ekonomi," tandasnya.

Bila pembangunan TPSS di Karanggeneng menjadi solusi darurat untuk bisa mengatasi sampah dan pemerintah bisa menjamin solusi atas kekhawatirkan masyarakat, Naryono meyakini masyarakat tentu tidak ada masalah. Selain itu janji bahwa TPSS hanya digunakan selama periode tertentu juga harus ditepati

"Masyarakat khawatir seperti itu tapi ternyata realita dengan teknologi, dengan pengalaman-pengalaman mungkin kajian yang sudah matang dan ternyata bau tidak ada, ternyata lalat juga tidak ada dan lalu lalang kendaraan dan tidak mengganggu ekonomi masyarakat ya saya kira masyarakat tidak ada apa-apa," tegasnya.

Bagi Naryono, ia lebih memilih tidak ada kompensasi tetapi kondisi lingkungannya aman ketimbang harus ada kompensasi tertentu.   

"Masalah mungkin kompensasi atau apa terus terang kami sebagai warga masyarakat tidak kok jagake arah kesana, terus sesok biar dapat kompensasi, warga kami tidak. Karena ya alhamdulilah dengan keadaan seperti ini dengan ekonomi itu yo mending tidak ada kompensasi tapi katakanlah aman," katanya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.