WFH Tak Harus 50 Persen, Pemda DIY Sesuaikan Kebutuhan OPD
WFH ASN Pemda DIY memasuki pekan kedua. Skema fleksibel disesuaikan kebutuhan OPD, disertai kebijakan car free day tiap Jumat.
Para personel Jaga Warga Kapanewon Kretek menerima rompi di Kantor Kalurahan Tirtohargo, Kapanewon Kretek, Selasa (19/9/2023)./Harian Jogja-Lugas Subarkah
BANTUL—Pemda DIY terus mendorong aktivasi program Jaga Warga, termasuk di wilayah Kabupaten Bantul.
Bertempat di Kantor Kalurahan Tirtohargo, Kapanewon Kretek, Selasa (19/9/2023), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP DIY bersama Pemkab Bantul menyerahkan rompi Jaga Warga untuk sejumlah kelompok Jaga Warga.
Total ada sebanyak 100 rompi yang diserahkan kepada sembilan kelompok Jaga Warga di empat kalurahan di Kapanewon Kretek. Secara geografis, kesembilan kelompok Jaga Warga ini secara geografis berada di wilayah pesisir selatan Bantul.
Wakil Bupati Bantul, Joko B. Purnomo menjelaskan Jaga Warga yang pelaksanaannya didanai oleh Dana Keistimewaan (Danais) DIY merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan ketenteraman di tengah masyarakat dan ketertiban umum yang disesuaikan dengan kondisi budaya dan adat di lingkungan masing-masing.
“Kelompok Jaga Warga bisa mengusulkan ke Lurah terkait dengan pranata sosial masyarakat untuk disesuaikan dengan kondisi budaya dan adat di lingkungan masing-masing. Ada Deso Mowo Toto, Deso Mowo Coro. Itu yang dipertahankan dalam Jaga Warga,” ujarnya, Selasa.
BACA JUGA: Sultan: Pembentukan Jaga Warga Sesuai dengan Kebutuhan Zaman
Dia menegaskan Jaga Warga bisa menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. “Jaga Warga memiliki kewenanganan membantu Bhabinkamtibmas, Kepala Dukuh, Jogoboyo, Ketua RT, menyelesaikan kalau ada konflik sosial di tengah masyarakat,” kata dia.
Netralitas
Dengan rompi yang sudah diberikan, Jaga Warga harus menjaga netralitas dalam pemilu tahun depan.
Walau masih boleh berpolitik, tetapi ketika sudah memakai rompi Jaga Warga, semua anggota Jaga Warga harus netral. “Boleh-boleh saja menjadi timses [tim sukses] caleg. Tetapi, kalau sedang memakai rompi Jaga Warga, tidak boleh berkampanye. Kalau konteksnya sedang rapat terkait dengan pemilu damai, maka bapak-ibu bertindak sebagai Jaga Warga, bukan timses. Pemilu di situ harus damai, tertib, sesuai perundangan yang berlaku,” kata dia.
Sementara itu, Babinsa Kretek, Serma Mudiyono yang mewakili Danramil Kretek, turut menyampaikan materi dalam kegiatan ini dengan judul Upaya Strategi TNI dalam Menyiapkan Wilayah Kalurahan sebagai kantong Pertahanan yang Efektif.
Dia menuturkan warga yang dalam hal ini Jaga Warga memiliki peran penting sebegai sumber informasi bagi TNI untuk memetakan konflik di wilayah. “Ketika terjadi darurat militer maupun darurat sipil, sumber informasi adalah dari koramil, koramil mendapat informasi dari warga,” ungkapnya.
Jaga Warga nanti juga akan berperan membantu kepolisian dan TNI untuk mengamamankan Pemilu 2024. “Saya mohon kepada masyarakat sebagai Jaga Warga, menjelang pemilu tolong Jaga Warga membantu menyelesaikan masalah-masalah yang muncul,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
WFH ASN Pemda DIY memasuki pekan kedua. Skema fleksibel disesuaikan kebutuhan OPD, disertai kebijakan car free day tiap Jumat.
Pemerintah Kabupaten Bantul terus mengarahkan pembangunan pada penguatan infrastruktur sebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Bappenas mencatat cadangan jagung pemerintah baru mencapai 190 ribu ton atau 19 persen dari target 1 juta ton per 6 Juli 2026.
Pedagang Teras Malioboro 1 meminta fasilitas parkir dan shuttle disiapkan sebelum kebijakan full pedestrian diterapkan pada akhir 2026.
Presiden Prabowo akan memberikan bintang kehormatan kepada pejabat yang dinilai berjasa mewujudkan Program Mandatori Biodiesel B50.
Realisasi pajak daerah Sleman mencapai Rp618 miliar pada Semester I 2026. Pemkab juga memberikan penghargaan kepada 163 wajib pajak teladan