Sumur Bor Proyek Pemda DIY Belum Optimal Atasi Kekeringan, DPRD: Kalah dengan Pemberian Swasta
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—DPRD DIY mengkritik pembangunan sumur bor yang dilakukan Pemda DIY di sejumlah titik lantaran sampai sejauh ini sumur bor itu nyatanya belum optimal mengatasi masalah kekeringan saat musim kemarau terutama di kawasan Kulonprogo dan Gunungkidul.
Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana yang meninjau berbagai titik kekeringan dan krisis air di Gunungkidul, tepatnya di Kapanewon Gedangsari, Pathuk, dan Ngawen menyebut banyak sumur bor yang sudah rusak. “Saya cukup heran mengapa sumur sumur bor yang dibuat dari pemerintah banyak yang tidak beroperasi, rusak, dan kurang optimal. Padahal biaya pengeboran rata rata Rp500 jutaan dan sebelumnya pakai penelitian dari pakar,” kata dia, Minggu (24/9/2023).
Advertisement
Huda kemudian membandingkan sumur bor yang dibangun oleh swasta yang hingga kini masih berfungsi dengan baik. “Sementara sumur-sumur bor bantuan pihak ketiga dan swadaya cukup banyak yang berfungsi padahal biayanya di bawah Rp100 jutaan,” ungkapnya.
BACA JUGA: Antisipasi Dampak Kekeringan pada Sektor Pertanian, Pemkab Bantul Siapkan Sumur Dangkal
Kondisi ini membuat krisis air tak terhindarkan di daerah yang dilanda kekeringan. “Saat ini kondisi memprihatinkan, sumber air sangat terbatas, tanki air juga antri. Warga membeli air dalam tanki 5.000 liter dengan harga bervariasi antara Rp250.000-Rp350.000 untuk beberapa keluarga,” ucap dia.
Pengiriman atau dropping air ini, menurut Huda, juga terkendala medan lantaran banyak lokasi kekeringan berada di dataran tinggi. “Belum tentu juga tanki mau mengirimkan ke lokasi-lokasi yang tinggi sehingga warga kesulitan,” ujarnya.
Huda meminta Pemda DIY memperhatikan kondisi kekeringan tersebut lantaran kebanyakan yang mengalaminya warga miskin. “Pemerintah mesti memperbaiki metode pemberian bantuannya karena terlalu mahal dan banyak yang tidak berfungsi. Partisipasi warga harus diperhatikan, bisa dengan metode BKK ke desa atau metode lain yang lebih fleksibel penerapannya,” paparnya.
Terkait sumur bor yang rusak, Huda mengajak Pemda DIY agar meninjaunya secara langsung. “Semestinya wilayah kekeringan ini dipetakan dengan baik sekaligus roadmap solusinya, jangan dibiarkan bertahun tahun seperti ini tanpa target jelas kapan penyelesaiannya,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Sinergi PLKK untuk Pelayanan Kecelakaan Kerja yang Lebih Cepat
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Mendorong Pilkada yang Inklusif dan Ramah Difabel
- Terbukti Langgar Netralitas, Seorang ASN di Bantul Dilaporkan ke BKN
- KPU Sleman Targetkan Distribusi Logistik Pilkada Selesai dalam 2 Hari
- 20 Bidang Tanah Wakaf dan Masjid Kulonprogo Terdampak Tol Jogja-YIA
- Jelang Pilkada 2024, Dinas Kominfo Gunungkidul Tambah Bandwidth Internet di 144 Kalurahan
Advertisement
Advertisement